Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Fahri Hamzah Tegaskan Pentingnya Independensi Lembaga Perwakilan
2019-04-17 01:26:29
 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.(Foto: Oji/jk)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjelaskan, saat ini Tim Reformasi DPR RI sedang menyiapkan enam Undang-Undang (UU) baru untuk memperbaiki sistem kelembagaan dewan perwakilan. Dari enam UU itu, empat adalah pecahan dari UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Ia mengatakan, lembaga perwakilan seperti MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah lembaga-lembaga yang besar, sehingga sudah sepatutnya memiliki aturan sendiri.

Menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, karena masih tergabungnya empat lembaga perwakilan tersebut dalam satu UU, sehingga cara membaca undang-undangnya pun sering tidak clear. Makanya sebaiknya dipisahkan, ada UU MPR, UU DPR, UU DPD, dan UU DPRD. Terlebih lagi di internal DPR RI, independensi Anggota Dewan masih sangat terikat dengan partainya.

"Kita mau mengatur keseluruhan konsep independensi lembaga perwakilan, sebab ini yang enggak ada. Harus jujur kita katakan, DPR tidak independen, karena sistem hubungannya dengan partainya sangat tidak independen," ungkap Fahri saat Focus Group Discussion (FGD) Peluncuran buku karya Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, 'Kata Fadli: Catatan-Catatan Kritis dari Senayan’, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/4).

Menurut Fahri, Anggota DPR RI seharusnya setelah terpilih menjadi Anggota Dewan, maka hubungannya dengan partai politik harus menjadi lebih independen, karena ada suara rakyat pada dirinya. Independensi lembaga perwakilan ini akan dituangkan dalam undang-undang lembaga perwakilan, sehingga tidak saja orangnya tapi kawasannya juga independen.

"Betapa pentingnya DPR ke depan di-bikin merdeka, di-bikin lebih independen. Kami mengundang para ilmuwan untuk membicarakan konsep ini. Kita undang pakar-pakar, kita berikan drafnya, kita kasih gambaran framebesarnya. Inilah desain lembaga perwakilan kita yang sesuai dengan undang-undang dasar," papar legislator dapil NTB itu.(eko/sf/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei

Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh

Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?

Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

 

  Berita Terkini
 
Amien Rais Diperiksa sebagai Saksi terkait Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana

Komisi V Tinjau Kesiapan Pemerintah Antisipasi Mudik Lebaran

Muhammadiyah Kecam Aksi Unjuk Rasa 21-22 Mei yang Berujung Rusuh

Ciptakan Generasi Berkarakter Islam MIN 1 Gelar Pesantren Kilat

Dana BOS Triwulan ke II 2019 Sudah Cair untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2