Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Fahri Hamzah: Jokowi Kupingnya Kurang Tebal
2018-03-22 18:56:07
 

Ilustrasi. Presiden Jokowi.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat SBY yang meminta pemerintah tidak arogan menanggapi kritik yang dilontarkan Amien Rais. Fahri menilai, posisi Demokrat yang mengkritik pemerintahan Jokowi sudah benar dan sesuai pada tempatnya.

"Memang teorinya begitu. Tugas dari pemerintah adalah menjelaskan. Tugas dari yang di luar pemintahan itu mengkritik. memang harus dibiarin begitu," kata Fahri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3).

"Jadi sebenarnya bukan arogan. Kupingnya kurang tebal. Maksudnya itu dia nggak tahan dengar kritik," imbuhnya.

Menurut Fahri, setiap pemimpin negara tidak boleh arogan menanggapi kritikan. Seharusnya, pemimpin itu menjelaskan dan mengoreksi atas kritikan yang dilontarkan berbagai pihak di luar pemerintahan.

"Supaya apa? Supaya rakyat dapetnya yang paling baik dari semua kontestasi ide setelah diadu itu hasilnya terbaik," terang Fahri.

Oleh sebab itu, menurut Fahri, kritik Amien Rais yang menyebut bagi-bagi sertifikat tanah sebagai pengibulan itu sah-sah saja. Karena, lanjut dia, bagi-bagi sertifikat tanah bukan tupoksi presiden, melainkan RT dan RW serta pejabat daerah setempat.
"Kemarin Pak Amien sebut pemerintah ngibul. Istilah ngibul itu kan istilah Republik Indonesia, ya terima aja," tutur Fahri.

"Kenapa dia bilang ngibul? Sebab ternyata yang dilakuakan oleh Pak Jokowi di satu sisi kerjaan-kerjaannya Pak Lurah, Pak RT, atau kepala desa atau maksimal pemda," tutupnya.(kumparan/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Rezim Jokowi 'Anti HAM', Semakin Represif Memukuli dan Menahan Mahasiswa Demo
  Presiden Jokowi, Sampai Kapan Menyalahkan Kebijakan Masa Lalu Ditengah Kegagalan Pemerintah Sekarang?
  Tanggapi Tweet Dipo Alam, Fahri Hamzah: Rasanya Koalisi Pemerintah akan Segera Berguguran
  Mengkritik Jokowi, Alumni HMI Jadi Tersangka dengan Pasal Berlapis
  Fahri Hamzah: Jokowi Kupingnya Kurang Tebal
 
ads

  Berita Utama
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan

RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR

4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak

Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses

 

  Berita Terkini
 
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan

Visa Temukan Fakta-Fakta Baru Perilaku Orang Indonesia dalam Pembayaran

Trilogi Pembangunan, Panduan Partai Berkarya Membangun Indonesia

Komisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan

Komisi VIII: Rekomendasi 200 Mubalig Seharusnya Dihentikan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2