Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Fahri Hamzah: Jokowi Kupingnya Kurang Tebal
2018-03-22 18:56:07
 

Ilustrasi. Presiden Jokowi.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat SBY yang meminta pemerintah tidak arogan menanggapi kritik yang dilontarkan Amien Rais. Fahri menilai, posisi Demokrat yang mengkritik pemerintahan Jokowi sudah benar dan sesuai pada tempatnya.

"Memang teorinya begitu. Tugas dari pemerintah adalah menjelaskan. Tugas dari yang di luar pemintahan itu mengkritik. memang harus dibiarin begitu," kata Fahri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3).

"Jadi sebenarnya bukan arogan. Kupingnya kurang tebal. Maksudnya itu dia nggak tahan dengar kritik," imbuhnya.

Menurut Fahri, setiap pemimpin negara tidak boleh arogan menanggapi kritikan. Seharusnya, pemimpin itu menjelaskan dan mengoreksi atas kritikan yang dilontarkan berbagai pihak di luar pemerintahan.

"Supaya apa? Supaya rakyat dapetnya yang paling baik dari semua kontestasi ide setelah diadu itu hasilnya terbaik," terang Fahri.

Oleh sebab itu, menurut Fahri, kritik Amien Rais yang menyebut bagi-bagi sertifikat tanah sebagai pengibulan itu sah-sah saja. Karena, lanjut dia, bagi-bagi sertifikat tanah bukan tupoksi presiden, melainkan RT dan RW serta pejabat daerah setempat.
"Kemarin Pak Amien sebut pemerintah ngibul. Istilah ngibul itu kan istilah Republik Indonesia, ya terima aja," tutur Fahri.

"Kenapa dia bilang ngibul? Sebab ternyata yang dilakuakan oleh Pak Jokowi di satu sisi kerjaan-kerjaannya Pak Lurah, Pak RT, atau kepala desa atau maksimal pemda," tutupnya.(kumparan/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Menteri Asman Abnur Mundur, Gerindra Kritik Jokowi
  Ferdinand Hutahaean: Indonesia yang Kehilangan Jiwa
  Presiden Jokowi: Keberadaan Babinsa di Desa Sangat Penting
  Setelah Diresmikan Jokowi, Sejumlah PLTG Mogok
  Bangsa Ini Sudah Sadar Bahwa Jokowi Sudah Tidak Sanggup Memimpin
 
ads

  Berita Utama
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa

Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur

PB HMI akan Berperan Aktif Dukung Bawaslu dan Polri Sukseskan Pemilu Damai 2019

Polisi Terapkan Sistem Buka Tutup 7 Ruas Tol Selama Asian Games 2018

 

  Berita Terkini
 
Sidang Tahunan dan Sidang Bersama Berlangsung Khidmat

Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa

Ketua DPR Minta Generasi Milenial Aktif Perkuat Demokrasi

Fadli Zon Imbau Pemerintah Indonesia Secepatnya Cegah Karhutla

Hakim Menanyakan Apakah Peraturan Dewan Pers Berakibat Ada Wartawan Dilaporkan Ke Polisi?

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2