Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Fahri Hamzah
Fahri Hamzah Mengkritik Presiden Soal Pembuatan UU
2017-11-30 11:41:02
 

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.(Foto: Odjie/od)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik pernyataan Presiden Jokowi yang sempat menyebut pembuatan undang-undang (UU) di DPR merupakan pesanan sponsor. Menurutnya, pemerintah tak perlu lagi bekerjasama dengan DPR dalam merumuskan produk UU bila memang ada sponsor yang berkepentingan di belakangnya.

Kritik Fahri ini disampaikan kepada pers, Rabu (29/11), di komplek parlemen Senayan, Jakarta.

"Pertama kami menyambut presiden mengupayakan pemerintah tidak perlu lagi ikut dalam membahas UU. Ditegaskannya, apa yang dilontarkan presiden soal sponsor itu, seharusnya memang datang ke DPR. Sponsor itu adalah aspirasi masyarakat."

"Jadi, dengan disetujuinya cara membuat UU, lalu dimana pemerintah tidak perlu terlibat membuat UU pada tingkat pertama. Ini akan membuat lebih efisien ketika menyusun UU dengan lebih aspiratif," kilah Fahri lagi. Sindirin presiden tersebut disampaikan dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Selasa (28/11).

Jelasnya, ucapan presiden dalam pertemuan itu adalah, "Dan yang dulu-dulu, undang-undang kita banyak yang pakai sponsor. Blakblakan saja, sehingga banyak titipan. Saya kira hal seperti itu harus dihilangkan," tandasnya.

Diungkap Fahri, selama ini justru RUU yang diajukan pemerintah yang syarat titipan sponsor. RUU inisiatif DPR malah lebih aspiratif. Ini sangat jelas, karena DPR merupakan lembaga perwakilan, sehingga aspirasi rakyatlah yang menjadi sponsor pembuatan UU. Beda dengan pemerintah yang bukan lembaga perwakilan. Jadi titipan sponsornya pun banyak.(mh/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Fahri Hamzah
 
  Peluncuran Buku Baru Fahri Hamzah Ungkap Garis Batas Kemiskinan yang Labil
  Fahri Menang Gugatan 'inkrah': PKS Harus Bayar Rp30 Milyar dan Bisa Seret ke Ranah Pidana
  Fahri Hamzah Pertanyakan Data BPS Mengenai Angka Garis Kemiskinan
  Kepemimpinan Bangsa Butuh Pemahaman Luas
  Ngopi Bareng Fahri Hamzah untuk Nikmati Nafas Zaman Baru
 
ads

  Berita Utama
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera

Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019

Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa

Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur

 

  Berita Terkini
 
Sepasang Kekasih Dibegal di Jembatan 3 Pintu Masuk Pertamina Kelapa Gading

Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera

Pemerintah Diharapkan Tidak Impor Beras Lagi

Kapolri Resmi Melantik Komjen Pol Ari Dono Sukmanto Menjadi Wakapolri

Ketua MPR: Stabilitas Ekonomi Harus Terjaga

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2