Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Fahri Hamzah
Fahri Hamzah Minta Presiden Cabut PP Nomor 43 Tahun 2018
2018-10-11 08:48:33
 

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah.(Foto: Jayadi/Rni)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia pun mempertanyakan penasehat Presiden yang mengusulkan dikeluarkannya PP itu.

"Pak Jokowi, batalkan itu PP. Kembalikan fungsi audit, hormati BPK. Hentikan kerja lembaga-lembaga yang tidak menghargai sistem. Kenapa ada penasehat Presiden begini, mengeluarkan PP ngawur begini," tegas Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10), ketika dimintai keterangan mengenai PP Nomor 43 Tahun 2018 yang baru saja ditandatangani Presiden Jokowi.

Menurut Fahri, dalam mengeluarkan PP yang benar, semua kebisingan dalam publik termasuk kejahatan di dalamnya, ditangkap melalui sistem. Makanya dalam korupsi yang penting adalah audit, auditlah yang menemukan fraud yang berujung pada kerugian negara. "Korupsi itu sudah ada alat mitigasinya dalam sistem demokrasi. Mulai dari pelaporan, sampai penindakan sudah diatur secara detil," tegasnya.

Fahri menambahkan, dalam birokrasi dan sistem administrasi yang ada di Indonesia, negara kehilangan 1 sendok makanpun akan terlihat, saking hebatnya sistem membaca aset itu. "Jadi sudahlah, ini orang disuruh saling lapor. Nanti orang korupsi Rp 50 juta yang lapor dapat Rp 200 juta, enak betul. Mendingan jadi tukang lapor saja, tukang tangkap, rusak negara ini," tambahnya.

Pimpinan DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu mengemukakan, ada mazhab berpikir yang salah. Kalau rakyat bisa saling lapor, masalah bisa selesai. Kalau dianggap mazhab itu akan menyelesaikan semuanya, kenapa hanya korupsi yang pelapornya mendapat imbalan Rp 200 juta.

"Sekalian saja diberi Rp 300 juta untuk lapor narkoba, Rp 400 juta untuk lapor terorisme, Rp 1 miliar untuk lapor perusakan lingkungan, sekian ratus juta untuk perusak fasilitas publik, lalu sekian juta untuk laporkan KDRT atau trafficking," tandas legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.(mp/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Fahri Hamzah
 
  Jika Prabowo Menang, Fahri Usul SBY dan Amien Rais Jadi Menteri Senior
  Terlalu Cepat Definisikan Pahlawan dengan Pengertian Baru
  Fahri Hamzah: Kebohongan Penguasa Dianggap Kebenaran, Bohong Adalah 'Jujur' Gaya Baru
  Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah
  Fahri Hamzah Minta Presiden Cabut PP Nomor 43 Tahun 2018
 
ads

  Berita Utama
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi

Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia

PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap

Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua

 

  Berita Terkini
 
Bagaimana Paus Fransiskus Tangani Skandal Seks di Gereja Katolik?

Kebakaran Dahsyat Lalap Kota Tua Ibu Kota Bangladesh, 78 Korban Tewas Terus Bertambah

Komunitas Peradilan Semu Universitas Jayabaya Deklarasikan Pemilu Damai Tanpa Hoaks

Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi

Anggota DPRD Kaur dari Partai Golkar Ditangkap Polisi terkait Narkoba

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2