Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Korupsi
Fahri Hamzah Sambut Baik Pembentukan Densus Tipikor
2017-08-09 08:50:33
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyambut baik rencana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) tindak pidana korupsi (tipikor) oleh lembaga Kepolisian. Menurutnya, penegakan hukum tipikor harus kembali ke lembaga inti, yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Terlebih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga ad hoc dalam penegakan hukum.

"Jadi yang namanya pro justicia itu adalah penegakan hukum harus melalui institusi-institusi permanen dalam negara. Mana institusi permanen itu? Kepolisian dan Kejaksaan," jelas Fahri di Gedung Nusanta III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/8) lalu.

Bahkan Fahri menilai masa depan pemberantasan korupsi tidak berada di KPK melainkan di tangan Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang merupakan institusi permanen dalam negara. "Masa depan pemberantasan korupsi itu nanti ada di Kepolisian bukan KPK. KPK itu lembaga ad hoc," ungkapnya.

Selain penegakan hukum harus ditangani lembaga permanen, Fahri juga menyoroti soal ketimpangan biaya operasioanl antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Menurutnya, KPK selalu diberikan keistimewaan dengan mendapaktkan biaya operasioal yang besar dari negara.

"Biaya operasional 1.000 pegawai KPK saja itu hampir Rp 1 Triliun, berbeda dengan 400 ribu pegawai polisi cuma berapa. Kalau mau istimewakan KPK istimewakan juga Polisi dan Kejaksaan," ungkapnya.

Dia juga menilai, saat ini kinerja Polri dan Kejaksaan cenderung membaik. Menurut dia, meski banyak oknum jaksa yang ditangkap, kejaksaan mampu mengungkap kasus korupsi yang cukup besar. Demikian pula dengan kepolisian, dia menilai semakin bagus dengan semakin banyak teroris yang tertangkap.

"Kejaksaan dan polri sudah berbenah diri untuk mampu mengambil alih tugas pemberantasan korupsi. Tangkap teroris aja bisa kok, tugas berbahaya, masa nangkap orang korupsi enggak bisa," tukasnya.(ria,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Korupsi
 
  Indeks Korupsi Indonesia Masih Tinggi, Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat
  Fahri Hamzah Sambut Baik Pembentukan Densus Tipikor
  Memecahkan Sandi Korupsi
  Hak Remisi Koruptor Harus Dicabut
  Diskusi Berseri MAK: Korupsi & Dinasti Politik
 
ads

  Berita Utama
Polri dan Ditjen Bea Cukai Menangkap 4 Anggota Sindikat Sabu Jaringan Malaysia - Aceh - Medan

Anies-Sandi Resmi Menjabat, Lulung Berharap Anies-Sandi Sukses Jalin Komunikasi dengan DPRD

Yunahar: Tidak Boleh Menyebarkan Berita Bohong Walau Niatnya Baik

Jadi yang Ugal-Ugalan Itu, SBY atau Jokowi Om Fadjroel?

 

  Berita Terkini
 
Polri dan Ditjen Bea Cukai Menangkap 4 Anggota Sindikat Sabu Jaringan Malaysia - Aceh - Medan

Anies-Sandi Resmi Menjabat, Lulung Berharap Anies-Sandi Sukses Jalin Komunikasi dengan DPRD

Panglima TNI: Tutup Celah Korupsi di Lingkungan TNI

Perppu Ormas Bentuk Kelalaian Pemerintah Membina Ormas

Komisi III DPR Gelar Rapat Gabungan dengan KPK, Polri, Kejagung dan Kemenkum HAM

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2