Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Densus Tipikor
Fahri Hamzah Sambut Baik Pembentukan Densus Tipikor
2017-08-09 08:50:33
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyambut baik rencana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) tindak pidana korupsi (tipikor) oleh lembaga Kepolisian. Menurutnya, penegakan hukum tipikor harus kembali ke lembaga inti, yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Terlebih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga ad hoc dalam penegakan hukum.

"Jadi yang namanya pro justicia itu adalah penegakan hukum harus melalui institusi-institusi permanen dalam negara. Mana institusi permanen itu? Kepolisian dan Kejaksaan," jelas Fahri di Gedung Nusanta III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/8) lalu.

Bahkan Fahri menilai masa depan pemberantasan korupsi tidak berada di KPK melainkan di tangan Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang merupakan institusi permanen dalam negara. "Masa depan pemberantasan korupsi itu nanti ada di Kepolisian bukan KPK. KPK itu lembaga ad hoc," ungkapnya.

Selain penegakan hukum harus ditangani lembaga permanen, Fahri juga menyoroti soal ketimpangan biaya operasioanl antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Menurutnya, KPK selalu diberikan keistimewaan dengan mendapaktkan biaya operasioal yang besar dari negara.

"Biaya operasional 1.000 pegawai KPK saja itu hampir Rp 1 Triliun, berbeda dengan 400 ribu pegawai polisi cuma berapa. Kalau mau istimewakan KPK istimewakan juga Polisi dan Kejaksaan," ungkapnya.

Dia juga menilai, saat ini kinerja Polri dan Kejaksaan cenderung membaik. Menurut dia, meski banyak oknum jaksa yang ditangkap, kejaksaan mampu mengungkap kasus korupsi yang cukup besar. Demikian pula dengan kepolisian, dia menilai semakin bagus dengan semakin banyak teroris yang tertangkap.

"Kejaksaan dan polri sudah berbenah diri untuk mampu mengambil alih tugas pemberantasan korupsi. Tangkap teroris aja bisa kok, tugas berbahaya, masa nangkap orang korupsi enggak bisa," tukasnya.(ria,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Korupsi
 
  Cegah Korupsi, Ketua DPR Dorong Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai
  Sekjen HMS: Kepala Daerah Tersandung Korupsi, 'Bobroknya Sistem Birokrasi'
  Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Bersikap Tegas Memberantas Korupsi
  Indeks Korupsi Indonesia Masih Tinggi, Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat
  Memecahkan Sandi Korupsi
 
ads

  Berita Utama
Faisal Basri: Rupiah Rusak Karena Pemerintah Ambisius

Divestasi Saham Freeport Bukan Jawaban bagi Keselamatan Rakyat dan Lingkungan

Kejari Eksekusi Gafar Terpidana 12 Tahun Kasus Mega Pungli Komura Samarinda

Komisi IX Sepakat Bentuk Panja Kasus Susu Kental Manis

 

  Berita Terkini
 
Faisal Basri: Rupiah Rusak Karena Pemerintah Ambisius

Nonton Bareng Final Piala Dunia di Parlemen

Aswanto SH Putra Asli Bengkulu Bacaleg Partai Hanura untuk DPR RI

Jelang Pemilu 2019, Stabilitas Keamanan Negara Harus Dijaga

Bimmas Polsek Senen Ungkap Kasus Curanmor Kurang dari 45 Menit

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2