Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Densus Tipikor
Fahri Hamzah Sambut Baik Pembentukan Densus Tipikor
2017-08-09 08:50:33
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyambut baik rencana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) tindak pidana korupsi (tipikor) oleh lembaga Kepolisian. Menurutnya, penegakan hukum tipikor harus kembali ke lembaga inti, yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Terlebih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga ad hoc dalam penegakan hukum.

"Jadi yang namanya pro justicia itu adalah penegakan hukum harus melalui institusi-institusi permanen dalam negara. Mana institusi permanen itu? Kepolisian dan Kejaksaan," jelas Fahri di Gedung Nusanta III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/8) lalu.

Bahkan Fahri menilai masa depan pemberantasan korupsi tidak berada di KPK melainkan di tangan Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang merupakan institusi permanen dalam negara. "Masa depan pemberantasan korupsi itu nanti ada di Kepolisian bukan KPK. KPK itu lembaga ad hoc," ungkapnya.

Selain penegakan hukum harus ditangani lembaga permanen, Fahri juga menyoroti soal ketimpangan biaya operasioanl antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Menurutnya, KPK selalu diberikan keistimewaan dengan mendapaktkan biaya operasioal yang besar dari negara.

"Biaya operasional 1.000 pegawai KPK saja itu hampir Rp 1 Triliun, berbeda dengan 400 ribu pegawai polisi cuma berapa. Kalau mau istimewakan KPK istimewakan juga Polisi dan Kejaksaan," ungkapnya.

Dia juga menilai, saat ini kinerja Polri dan Kejaksaan cenderung membaik. Menurut dia, meski banyak oknum jaksa yang ditangkap, kejaksaan mampu mengungkap kasus korupsi yang cukup besar. Demikian pula dengan kepolisian, dia menilai semakin bagus dengan semakin banyak teroris yang tertangkap.

"Kejaksaan dan polri sudah berbenah diri untuk mampu mengambil alih tugas pemberantasan korupsi. Tangkap teroris aja bisa kok, tugas berbahaya, masa nangkap orang korupsi enggak bisa," tukasnya.(ria,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Korupsi
 
  Indeks Korupsi Indonesia Masih Tinggi, Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat
  Memecahkan Sandi Korupsi
  Hak Remisi Koruptor Harus Dicabut
  Diskusi Berseri MAK: Korupsi & Dinasti Politik
  Koordinator ICW: Revisi UU Tipikor Dinilai Masih Memiliki Kendala
 
ads

  Berita Utama
MUI Menghimbau Masyarakat Indonesia Boikot Produk AS dan Israel

Ada 668 Rumah Rusak dan 2 Orang Meninggal Akibat Gempa Tasikmalaya

Operasi Premanisme, Jatanras Polda Metro Tangkap 2 Pelaku Jambret Tas ATM

4 Tersangka Narkoba Ditangkap dan 1 Pelaku Tewas Melawan Polisi

 

  Berita Terkini
 
Google Membantu NASA Temukan 2 Planet Baru

MUI Menghimbau Masyarakat Indonesia Boikot Produk AS dan Israel

Ada 668 Rumah Rusak dan 2 Orang Meninggal Akibat Gempa Tasikmalaya

#KamiIndonesia, Ketua MPR: Jangan Ada Lagi Yang Merasa Paling Pancasila!

DPR Yakin Aksi Bela Palestina Berlangsung Damai

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2