Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
Fahri Sindir Festival Jujur KPK Adalah Kampanye Dusta
2017-12-04 17:37:32
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa klaim lembaga negara, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK soal kejujuran itu dusta. Sebab, lembaga antirasuah itu bekerja berdasarkan pesanan 'tuan'-nya, bukan atas profesionalitas sebaga lembaga penegakan hukum.

"Mana ada prestasi KPK yang sukses dalam menangani kasus-kasus korupsi kakap?," kata Fahri dalam pesan singkat yang diterima media, Sabtu (2/12).

Fahri berani menyatakan ini karena buktinya hingga saat ini, KPK tak mampu menangani sejumlah kasus besar yang merugikan keuangan negara, seperti kasus Century, kasus Pelindo II dan kasus-kasus kakap lainnya.

"Mana perhitungan Rp 2,3 Triliun, mana kasus Century Rp 6,7 Triliun. Kenapa Sumber Waras dihentikan? Kenapa reklamasi distop? Kenapa RJ Lino 2 tahun bebas?," cecar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Karena itu, Fahri menyebut 'Festivalisasi Jujur' yang akan digelar KPK adalah 'Kampanye Dusta'. KPK ini, tidak suka ada konsolidasi, tidak suka negara kompak.

"Pokonya, barisan yang kompak itu musuh mereka karena penyusupan itu metode inti mereka. Hati disusupi dengan keraguan dan saling meragukan, pikiran disusupi penyimpangan dan akhirnya langkah berantakan," sindirnya.

Lantas, Fahri menyarankan agar KPK bercermin pada hukum yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW, yakni dengan lebih banyak mendekatinya dengan langkah agama dan moralitas daripada hukum.

"Jangan pakai kampanye korupsi untuk menebar kebencian yang mendorong aparat berbuat tidak adil. Perlu diingat bahwa keadilan lah yang membuat masyarakat disiplin bukan balas dendam," tegasnya.(sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > KPK
 
  Al Khatam dan Konfederasi Nasional Pemuda Indonesia Serukan 'Save Polri & Save KPK'
  Presidium Nasional KPI Bentangkan Spanduk 20 Meter 'Jangan Benturkan Polri dan KPK !!'
  OTT KPK: Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan Ditetapkan Tersangka
  Anggota Komisi III: KPK Perlu Usut Kemenkum HAM
  KMI: Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik
 
ads

  Berita Utama
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta

Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana

Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran

Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk

 

  Berita Terkini
 
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi

Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan

Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta

Diduga Peluru Nyasar, Wenny Warow Serahkan Penyelidikan pada Polisi

Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2