Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Rupiah
Faisal Basri: Rupiah Rusak Karena Pemerintah Ambisius
2018-07-16 21:28:49
 

Ilustrasi. Faisal Basri, ekonom senior Indonesia.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Faisal Basri, ekonom senior Indonesia memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) cenderung melemah hingga akhir tahun. Selain faktor eksternal, ia menilai pelemahan rupiah juga didorong ambisi pemerintah Indonesia dalam menggenjot pembangunan infrastruktur.

"Sumber utama rupiah rusak adalah pemerintah yang terlalu ambisius, yang melampaui dari kemampuannya sendiri," ujarnya di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Selasa (10/7) lalu.

Disebut melampaui kemampuannya sendiri, ia melanjutkan karena pemerintah jor-joran membangun infrastruktur. Padahal, pembangunan proyek infrastruktur mendongkrak kenaikan impor bahan baku dan barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

Ambil contoh, untuk proyek pembangunan jalur bawah tanah MRT, Indonesia masih harus mengimpor mesin bor dari Jepang.

"Bahkan, tenaga kerja yang menjalankannya (bor) masih harus diimpor. Kalau tidak salah dari Thailand," imbuh Faisal.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pelemahan rupiah dipengaruhi oleh kondisi defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan banyak dipengaruhi dari defisit neraca perdagangan.

Per Januari - Mei 2018, neraca perdagangan Indonesia mencatat defisit sebesar US$2,83 miliar. Sebagai pembanding, pada periode yang sama tahun lalu, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus US$5,89 miliar.

Namun, di saat bersamaan, permintaan global terhadap ekspor Indonesia juga tidak bisa diandalkan. Hal itu tak lepas dari isu perang dagang yang mengemuka antara AS - China sejak beberapa waktu lalu.

Perang dagang yang terjadi antara kedua negara, menurut Faisal, pada akhirnya akan membatasi pergerakan arus barang di dunia. Bahkan, bukan tidak mungkin China bisa mengalihkan ekspornya dari AS ke Indonesia ke depan.

Sementara, selama produk ekspor Indonesia masih didominasi oleh bahan mentah, ekspor Indonesia hanya akan berjalan di tempat.

Di sektor keuangan, Faisal mengingatkan proyek pembangunan infrastruktur pemerintah sebagian didanai dari aliran modal masuk asing (capital inflows), baik dalam bentuk investasi langsung maupun surat utang. Artinya, semakin agresif pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur, semakin besar dana yang dibutuhkan.

Di tengah ketidakpastian global, risiko investor asing mengalihkan investasinya dari negara berkembang, termasuk Indonesia, ke negara maju akan semakin tinggi. Akibatnya, tekanan terhadap rupiah membesar.

Guna menahan pelemahan rupiah, lanjut Faisal, Bank Indonesia (BI) mau tak mau harus mengikuti arus dengan meningkatkan suku bunga acuan.

"Rupiah itu akan cenderung melemah sampai akhir tahun. Pertanyaannya, melemah dalam waktu cepat atau lambat. Nah itu bergantung dari respons BI menaikkan suku bunga," imbuh dia.

Konsekuensinya, suku bunga kredit yang ditanggung masyarakat bakal meningkat karena biaya dana semakin mahal.

"Kalau ingin rupiah stabil, sementara rezim devisa bebas, maka satu-satunya cara adalah dengan menaikkan suku bunga acuan," terangnya.

Selain itu, opsi lain yang bisa diambil adalah pemerintah bisa mulai mengerem pembangunan infrastruktur. Selain bisa menghemat belanja negara, langkah ini juga dapat memperbaiki neraca perdagangan.

Sebagai informasi, berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), kurs rupiah siang ini tercatat Rp14.326 per dolar AS atau terdepresiasi dari posisi awal tahun, Rp13.542 per dolar AS.(bir/CNNIndonesia/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Rupiah
 
  Kritik dan Tertawai Cetak Uang Braille, TKN Jokowi - Ma'ruf Sangat Below Standar Pengetahuan
  IPI: Ada 2 Faktor Penyebab Melemahnya Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar
  Dampak Depresiasi Rupiah Berpotensi Besar Berujung PHK
  Rupiah Kian Terpuruk Hingga 15.299, Hutang Luar Negeri Semakin Menumpuk
  Ichsanuddin Noorsy: Patahnya Jurus Ampuh
 
ads

  Berita Utama
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal

Kapolda Metro Jaya Memerintahkan untuk Ungkap Pelaku Anarkis di Polsek Ciracas

Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda

Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan

 

  Berita Terkini
 
Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Agung Bangun Gudang Desa

Muhammad Syafrudin: Pemberdayaan SDM Penting di Daerah Kepulauan

Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal

Defisit BPJS Kesehatan Harus Diselesaikan Secara Komprehensif

Kanada Bebaskan Putri Pendiri Huawei, Proses Ekstradisi Tetap Berjalan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2