Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Rupiah
Faisal Basri: Rupiah Rusak Karena Pemerintah Ambisius
2018-07-16 21:28:49
 

Ilustrasi. Faisal Basri, ekonom senior Indonesia.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Faisal Basri, ekonom senior Indonesia memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) cenderung melemah hingga akhir tahun. Selain faktor eksternal, ia menilai pelemahan rupiah juga didorong ambisi pemerintah Indonesia dalam menggenjot pembangunan infrastruktur.

"Sumber utama rupiah rusak adalah pemerintah yang terlalu ambisius, yang melampaui dari kemampuannya sendiri," ujarnya di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Selasa (10/7) lalu.

Disebut melampaui kemampuannya sendiri, ia melanjutkan karena pemerintah jor-joran membangun infrastruktur. Padahal, pembangunan proyek infrastruktur mendongkrak kenaikan impor bahan baku dan barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

Ambil contoh, untuk proyek pembangunan jalur bawah tanah MRT, Indonesia masih harus mengimpor mesin bor dari Jepang.

"Bahkan, tenaga kerja yang menjalankannya (bor) masih harus diimpor. Kalau tidak salah dari Thailand," imbuh Faisal.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pelemahan rupiah dipengaruhi oleh kondisi defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan banyak dipengaruhi dari defisit neraca perdagangan.

Per Januari - Mei 2018, neraca perdagangan Indonesia mencatat defisit sebesar US$2,83 miliar. Sebagai pembanding, pada periode yang sama tahun lalu, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus US$5,89 miliar.

Namun, di saat bersamaan, permintaan global terhadap ekspor Indonesia juga tidak bisa diandalkan. Hal itu tak lepas dari isu perang dagang yang mengemuka antara AS - China sejak beberapa waktu lalu.

Perang dagang yang terjadi antara kedua negara, menurut Faisal, pada akhirnya akan membatasi pergerakan arus barang di dunia. Bahkan, bukan tidak mungkin China bisa mengalihkan ekspornya dari AS ke Indonesia ke depan.

Sementara, selama produk ekspor Indonesia masih didominasi oleh bahan mentah, ekspor Indonesia hanya akan berjalan di tempat.

Di sektor keuangan, Faisal mengingatkan proyek pembangunan infrastruktur pemerintah sebagian didanai dari aliran modal masuk asing (capital inflows), baik dalam bentuk investasi langsung maupun surat utang. Artinya, semakin agresif pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur, semakin besar dana yang dibutuhkan.

Di tengah ketidakpastian global, risiko investor asing mengalihkan investasinya dari negara berkembang, termasuk Indonesia, ke negara maju akan semakin tinggi. Akibatnya, tekanan terhadap rupiah membesar.

Guna menahan pelemahan rupiah, lanjut Faisal, Bank Indonesia (BI) mau tak mau harus mengikuti arus dengan meningkatkan suku bunga acuan.

"Rupiah itu akan cenderung melemah sampai akhir tahun. Pertanyaannya, melemah dalam waktu cepat atau lambat. Nah itu bergantung dari respons BI menaikkan suku bunga," imbuh dia.

Konsekuensinya, suku bunga kredit yang ditanggung masyarakat bakal meningkat karena biaya dana semakin mahal.

"Kalau ingin rupiah stabil, sementara rezim devisa bebas, maka satu-satunya cara adalah dengan menaikkan suku bunga acuan," terangnya.

Selain itu, opsi lain yang bisa diambil adalah pemerintah bisa mulai mengerem pembangunan infrastruktur. Selain bisa menghemat belanja negara, langkah ini juga dapat memperbaiki neraca perdagangan.

Sebagai informasi, berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), kurs rupiah siang ini tercatat Rp14.326 per dolar AS atau terdepresiasi dari posisi awal tahun, Rp13.542 per dolar AS.(bir/CNNIndonesia/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Rupiah
 
  Legislator Minta Pemerintah Waspadai Dampak Perang Dagang AS - China
  Dampak Perang Dagang AS-China, Rupiah Makin Terdepresiasi
  Faisal Basri: Rupiah Rusak Karena Pemerintah Ambisius
  Rupiah Ambles ke Level Rp 14.370 per Dollar AS, Terlemah Sejak Oktober 2015
  Diskusi KAHMI Jaya Soroti Nilai Rupiah Anjlok dan Hutang Luar Negeri
 
ads

  Berita Utama
PB HMI akan Berperan Aktif Dukung Bawaslu dan Polri Sukseskan Pemilu Damai 2019

Polisi Terapkan Sistem Buka Tutup 7 Ruas Tol Selama Asian Games 2018

Polisi Menangkap Otak Pelaku Pembunuhan Penembakan Herdi Sibolga di Jelambar

Sejumlah Kepala Daerah Raih K3 Award dari Kemnaker

 

  Berita Terkini
 
Menteri Asman Abnur Mundur, Gerindra Kritik Jokowi

Jusuf Kalla Yakin Uang Rp500 Miliar Sandiaga Uno Bukan Mahar Politik

Pimpinan Komisi VIII Minta Ma'ruf Amien Mundur dari Ketua MUI

Desa Sumber Harapan Membangun Jalan untuk Perluasan Pemukiman Desa

Cina Bantah Menahan Satu Juta Warga Minoritas Muslim Uighur

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2