Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pemindahan Ibu Kota
Faisal Basri Sindir Proyek Ibu Kota Jalan Terus di Tengah Pandemi Covid-19
2020-05-13 15:16:19
 

Ekonom senior Faisal Basri.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia menyebut rencana proyek pembangunan ibu kota baru akan tetap berjalan. Sebelumnya Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan kajian ibu kota ini terus berlangsung. Menanggapi hal tersebut ekonom senior Faisal Basri kelanjutan proyek tersebut adalah hal yang luar biasa.

"Proyek ibu kota baru jalan terus, ini luar biasa. Barangkali nggak ada negara yang seberani ini," kata dia dalam diskusi ILUNI UI, Rabu (13/5).

Dia mengungkapkan meskipun ada pemangkasan anggaran proyek pembangunan ini masih tetap dilanjutkan.

"Ketua Bappenas yang pimpin proyek itu menyebut ibu kota tetap jalan terus," jelas dia.

Menurut Faisal, pemerintah seharusnya mengesampingkan urusan pembangunan ibu kota. Pasalnya, pemerintah saat ini bertanggung jawab memutus penyebaran Covid-19. Selain itu, ekonomi masyarakat saat ini juga tertekan.

"Rakyat susah, elit pesta pora," katanya.

Menurut Faisal, kondisi ini terjadi lantaran Indonesia menerapkan sistem ekonomi liberal yang menguntungkan elit. Dia curiga banyak elit yang memborong tanah di sekitar ibu kota baru.

"Dalam liberal economics itu dikatakan dalam menghadapi situasi krisis, yang dipilih itu adalah yang bisa mengamankan kepentingan elit dulu, jadi kalau sudah ambil proyek di ibu kota, mereka sudah spekulasi beli tanah, uang sudah banyak, tapi kalau ditunda, mereka akan kehilangan costnya, jadi mereka masa bodo, negara urusan nomor dua yang penting saya amankan dulu, ini yang saya takut," tuturnya.

Sebelumnya dalam rapat di komisi XI DPR RI Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan dalam kondisi seperti sekarang ini tidak ada pembangunan IKN secara fisik. Namun, kajian kajian terus berlangsung.

Dalam pernyataannya, Suharso tidak memberikan keterangan yang tegas apakah IKN dilanjutkan, dibatalkan, ataupun ditunda.

"Mengenai nasib IKN, ibu kota negara apakah lanjut atau tidak saya kira itu pertanyaan baik. Dalam kondisi seperti ini memang kita tentu tidak ada pemikiran memulai dengan pembangunan yang sifatnya fisik. Tapi kalau kajiannya saja tetap kita lakukan, dengan pertimbangan, kita punya harapan, kalau terjadi ekonomi recovery pada masa yang akan datang, kita sudah siap," paparnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI.

Dia menambahkan, untuk pembangunan fisik akan ditinggalkan. Ia menyadari selama ini ada isu yang menyatakan jika pembangunan fisik akan dilakukan.

"Kalau yang sifatnya pekerjaan yang fisik tentu ditinggalkan sama sekali. Kami memahami bahwa isu ini menjadi agak misleading karena menganggap benar-benar IKN itu, terutama pekerjaan fisik akan dilakukan pada tahun-tahun ini, saya kira itu tidak," ungkapnya.(kil/ara/detik/inews/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pemindahan Ibu Kota
 
  Pemerintah Perlu Kaji Ulang Rencana Pindah Ibu Kota di Tengah Pandemi
  Legislator Pertanyakan Draf Resmi RUU IKN Pemerintah
  Faisal Basri Sindir Proyek Ibu Kota Jalan Terus di Tengah Pandemi Covid-19
  Politikus Demokrat Beberkan Masalah di Ibukota Baru, Termasuk Ahok?
  Aneh, Calon Pemimpin Ibukota Baru Sudah Dirilis Sementara UU-nya Entah Dimana
 
ads1

  Berita Utama
Wasekjen Demokrat: Kok Partai Pendukung Pemerintah Kebakaran Jenggot Karena Pernyataan Mas Ibas?

Para Tokoh Bangsa Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI)

Besok!! Ganjil Genap Kembali Berlaku, Polda Metro: Penindakan atau Tilang Mulai 6 Agustus 2020

Buronan Djoko Tjandra Akhirnya Ditangkap Bareskrim Polri di Malaysia

 

ads2

  Berita Terkini
 
ETOS Indonesia Akan Hadirkan Anggota Dewan di Taman Kuliner Landy, Konsep Jajanan dan Edukasi era New Normal

Bamsoet Ajak AHY Gotong Royong Atasi Persoalan Bangsa

Wasekjen Demokrat: Kok Partai Pendukung Pemerintah Kebakaran Jenggot Karena Pernyataan Mas Ibas?

Vaksin Covid-19 Harus Gratis

Anggota DPR Ingatkan Proses PHK Harus Sesuai UU Ketenagakerjaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2