Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Forum Umat Islam Bersatu Unjuk Rasa ke KPU dan Bawaslu
2019-05-14 21:23:25
 

Suasana saat aksi unjuk rasa didepan Bawaslu, Jakarta pusat.(Foto: BH /bar)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) mendesak aparat terkait untuk bertindak tegas kepada siapa pun pihak yang menyerukan aksi "people power" jelang penetapan hasil rekapitulasi resmi Pemilu 2019 oleh KPU pada 22 Mei 2019 mendatang.

Hal itu ditegaskan oleh koordinator FUIB Rahmat Himran saat menggelar aksi di depan gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/5).

"Tolak dan tangkap elite politik yang menyerukan people power. TNI dan Polri harus tegas terhadap hal itu," ujar dia.

Pihaknya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, untuk tidak mudah terhasut ajakan atau pernyataan elite politik yang menyampaikan seruan people power.

"Agar seluruh rakyat Indonesia tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokator menjelang 22 Mei 2019," paparnya.

Selain itu, pihaknya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat dalam mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu dalam penyelanggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Pantauan pewarta dilokasi, usai melaksanakan aksi di KPU, ratusan massa bergerak menuju Bawaslu untuk menyampaikan pendapat yang sama.

"KPU dan Bawaslu bekerja sesuai profesional dan bertanggung jawab," tukasnya.

Aliansi yang tergabung juga dalam aksi ini FORUM UMAT ISLAM BERSATU (FUIB) ,yakni: JARNAS (Jaringan Aktivis Nasional), LINGKAR MAHASIWA NUSANTARA, ALIANSI MAHASISWA DAN PEMUDA INDONESIA dan ALIANSI AKTIVIS NUSANTARA mengadakan orasi di depan KPU dan Bawaslu mereka bersatu menolak dengan sebutan People Power.(bh/bar)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil

AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei

Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh

Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?

 

  Berita Terkini
 
Pemprov DKI Jakarta Gelar Lomba Foto dan Vlog

AJI: Kekerasan terhadap 20 Jurnalis Saat Aksi 22 Mei Harus Diusut

Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil

Brexit: PM Inggris Theresa May akan Mundur karena Tak Mampu Bawa Inggris Keluar dari Uni Eropa

PAN: Pemerintah Harus Tegas Terhadap Aktor Intelektual Rusuh 22 Mei

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2