Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Ormas
Fraksi Partai Demokrat DPR RI Resmi Serahkan Usulan Revisi UU Ormas
2017-10-31 16:54:47
 

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menerima dokumen usulan revisi UU Ormas dari F-Demokrat.Foto: Jaka/jk)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI akhirnya resmi menyerahkan dokumen usulan revisi berikut naskah akademik UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) kepada Pimpinan DPR RI. Penyerahan dokumen ini merupakan komitmen FPD yang mendesak pemerintah segera merevisi UU tersebut setelah Perppu No.2/2017 disahkan di Rapat Paripurna DPR.

Ketua FPD Edhie Baskoro Yudhoyono dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyerahkan langsung dokumen usulan revisi tersebut kepada Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di GedungDPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).

"Ini merupakan usul inisiatif kami sekaligus komitmen dan ikhtiar politik Fraksi Partai Demokrat," ucap Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro Yudhoyono.

Menurut Ibas, dokumen usulan ini menjadi buku putih dari fraksi yang dipimpinnya menyangkut UU Ormas. Selama ini, FPD menilai ada beberapa pasal dalam UU itu yang masih tidak sesuai dengan konstitusi. Misalnya, soal penetapan suatu Ormas yang bertentangan dengan Pancasila secara sepihak. FPD masih melihat politis soal penetapan itu. Harusnya penetapan Ormas anti-Pancasila berdasarkan hukum.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto usai menerima delegasi FPD itu mengatakan, dengan diserahkannya usulan revisi berikut naskah akademiknya, berarti resmi sudah FPD DPR menginisiasi revisi UU Ormas kepada DPR. Tinggal menunggu proses selanjutnya untuk dibicarakan di rapat Bamus atau rapat pimpinan pengganti rapat Bamus. Saat ini belum bisa segera ditindaklanjuti, lantaran sudah masuk masa reses.(mh/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Ormas
 
  Aksi Demo 4 Ormas Lampura Tuntut Kejelasan Anggaran Disdikbud dan Panwas
  Ormas Jangan Ragu Berikan Kritik Bagi Pemerintah dan DPR
  Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik
  Ahli: Pembubaran Ormas Tanpa Proses Pengadilan Bertentangan Asas Due Process of Law
  Ahli: Larangan dalam UU Ormas Bertentangan dengan Hukum Pidana
 
ads

  Berita Utama
KPN-GP 2019 Gelar Deklarasi 'Kami Mau Prabowo Presiden 2019'

Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina

Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan

Mobil Neno Warisman Terbakar Saat Terparkir di Depan Rumahnya

 

  Berita Terkini
 
KPN-GP 2019 Gelar Deklarasi 'Kami Mau Prabowo Presiden 2019'

Kalapas Sukamiskin Wahid Husen dan Suami Inneke Koesherawati Kena OTT KPK

Tsunami Media Maya, Kekerasan Bentuk Baru Tersembunyi

Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina

Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2