Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Freeport
Freeport Tetap Mendapat Izin Ekspor Meski IUPK Berakhir 10 Oktober
2017-10-03 08:13:43
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menegaskan PT Freeport Indonesia (PTFI) tetap dapat melakukan ekspor konsentrat meskipun status IUPK yang dipegang perusahaan asal Amerika Serikat itu akan berakhir pada 10 Oktober 2017.

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, persoalan izin ekspor akan tetap diberikan selagi Freeport tetap berada pada status IUPK.

"kspor tetep disesuai. Ekspor tetap, (Syarat) ekspor kan membangun smelter, kalau dia membangun ya tetep aja dikasih," kata Bambang di Kantor Kementerian ESDM, Senin (2/10).

Namun sejauh ini lanjut Bambang, pihak Freeport belum ada menemui pemerintah untuk membicarakan status IUPK Sementara yang akan berakhir 10 Oktober tersebut. Sementara hasil negosiasi sengketa antara kedua belah pihak atas pertambangan di Papua ini, belum mencapai finalisasi penandatanganan.

Sebagaimana diketahui pada Agustus, Menteri ESDM, Ignasius Jonan bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan CEO Freeport McMoRan, Richard C. Adkerson menyampaikan lima poin pokok kesepakatan atas perundingan kedua belah pihak.

Adapun lima poin kesepakatan sebagai berikut:

1. Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK).

2. Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

3. PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur.

4. Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia.

5. Setelah PT Freeport Indonesia menyepakati 4 poin di atas, sebagaimana diatur dalam IUPK maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga tahun 2041.

Namun beberapa hari yang lalu Induk Perusahaan PT Freeport Indonesia (PTFI) yakni Freeport-McMoRan menyatakan keberatan atas dokumen dari pemerintah Indonesia yang menghitung nilai saham 51 perse tidak mencakup potensi pendapatan Freeport hingga 2041.

"We have received the Goverment's position on divestment dated September 28, 2017. We strongly disagree with the statement incouded in document and submit our response and clarifications of the inaccuracies contained in the Goverment's position," kata Surat Freeport-McMoRan yang ditandatangani oleh CEO Freeport McMoran Richard Adkerson.

"Freeport has worked to be responsive to the Goverment's aspiration for 51 percen ownership but has been consistently clear that the divestment is conditional upon the transactions reflecting fair value of the business through 2041 and that Freeport retain management and governance control," pungkasnya.(dd/Aktual/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers

SMPN 35 Kaur Boarding School Jadi Rebutan Murid Baru

Tiba di Tanah Air, Juara Lari Muhammad Zohri Disambut Haru

Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

 

  Berita Terkini
 
Dewan Pers Mangkir Sidang Ke-7 PMH, Wilson: Dewan Pers Tidak Beradab

Dampak Perang Dagang AS-China, Rupiah Makin Terdepresiasi

Fahri Hamzah Pertanyakan Data BPS Mengenai Angka Garis Kemiskinan

Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers

Legislator Sesalkan Pendirian Kantor Bersama Polisi Indonesia - China di Kalbar

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2