Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Freeport
Freeport Tak Boleh Jadi Faktor Penekan pada Perundingan Dagang RI-AS
2018-07-17 11:17:46
 

Ilustrasi. Tambang Freeport di Papua, Indonesia.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Perang dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dapat dicegah dengan perundingan oleh kedua negara. Namun, hasil perundingan dagang RI-AS harus dilandasi prinsip saling menguntungkan. Kepentingan nasional Indonesia tidak boleh dikorbankan. Tim perunding RI harus menolak, jika AS menjadikan faktor PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk menekan Indonesia.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan hal ini, karena AS mengultimatum ancaman perang dagang dengan Indonesia ketika proses negosiasi divestasi saham PTFI sudah mendekati tahap final, yakni saat pemerintah RI sudah berhasil memenangkan negosiasi dengan Freeport McMoran selaku Induk PTFI.

"Tidak mudah memenangkan negosiasi ini, karena Freeport McMoran selalu bersikeras mempertahankan posisi mayoritas pemilikannya di PTFI. Butuh waktu tiga setengah tahun untuk memenangkan negosiasi ini, bahkan diwarnai dengan beberapa tekanan dari AS." ungkap Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (16/7).

Politisi Partai Golkar itu menyampaikan, dalam proses negosiasi itu, Indonesia bahkan sempat ditakut-takuti. Saat manajemen Freeport mengungkap bahwa salah satu pemegang saham Freeport McMoran, yakni Carl Icahn, adalah staf khusus Presiden AS Donald Trump.

Seperti diketahui, Kemenangan pemerintah RI dalam negosiasi divestasi saham FI sudah ditandai dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara PT Inalum dengan Freeport McMoran selaku induk PTFI. Penandatanganan HoA itu membuka jalan bagi pemerintah Indonesia mengakuisisi 51 persen saham PTFI.

Sebelumnya, ditengah berlangsungnya proses negosiasi divestasi saham PTFI itu, AS tiba-tiba mengultimatum perang dagang dengan Indonesia. Dan, sebelum perang dagang dengan Indonesia itu benar-benar dilakukan, AS meminta dilakukannya perundingan dengan Indonesia.

Untuk itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dijadwalkan berunding dengan Perwakilan Perdagangan AS atau United State Trade Representative (USTR) pada akhir Juli 2018. Perundingan itu akan membahas sejumlah produk ekspor Indonesia yang mendapatkan perlakuan khusus AS berupa keringan bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP).

Untuk mencegah perang dagang RI-AS, Bamsoet menyatakan mendukung penuh perundingan Mendag RI dengan USTR. Menurutnya, juru runding Indonesia harus memprioritaskan kepentingan nasional. Para juru runding harus mampu menolak jika AS menggunakan isu divestasi saham PTFI sebagai faktor penekan.

"Keberhasilan Indonesia mendorong Freeport McMoran melepaskan posisi mayoritasnya di Freeport Indonesia sudah diumumkan kepada masyarakat. Dan, masyarakat pun mengapresiasi keberhasilan itu. Maka, apa pun alasan dan tujuannya, Indonesia tidak boleh mundur setapak pun dari posisi HoA antara PT Inalum dengan Freeport McMoran yang ditandatangani pekan lalu itu," tandasnya.(dep/sf/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait > Freeport
 
  Wacana Pembentukan Pansus Freeport Mulai Mengemuka
  Wahh, Sudirman Said Ungkap Pertemuan Rahasia Jokowi dan Bos Freeport terkait Perpanjangan Izin
  Komisi VII Kawal Masalah Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Freeport
  Pendapatan Anjlok, Freeport Tak Bakal Bagi Dividen Hingga 2020
  Otto Hasibuan: Ada Potensi Kerugian Negara Dalam Pembelian 51% Saham Freeport
 
ads

  Berita Utama
Pesan Damai Prabowo Subianto untuk Rakyat Indonesia dari Papua

Indonesia Menang Mutlak Atas Perkara Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd

KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap

Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online

 

  Berita Terkini
 
Pengoplosan Gas Subsidi Sebabkan Kelangkaan Gas Elpiji

Program MRT Bukan Keberhasilan Jokowi Sendiri

Pesan Damai Prabowo Subianto untuk Rakyat Indonesia dari Papua

Bupati Seluma Serahkan 249 SK CPNS Tahun 2019

Aksi Demo Mahasiswa Jadi Brutal, Polisi dan Wartawan Jadi Sasaran Lemparan Batu

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2