Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Jaksa Agung
Front Mahasiswa Indonesia Aksi Demo Kejagung Desak Copot Pejabat terkait Suap
2019-07-10 12:56:16
 

Aksi Unjukrasa Front Mahasiswa Indonesia Demo di depan kantor Kejagung.(Foto: BH /bar)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) di Jakarta kembali didemo oleh massa pengunjukrasa dari Front Mahasiswa Indonesia (FMI), yang mendesak agar Jaksa Agung RI HM.Prasetyo memecat secara tidak terhormat pada pejabat Jaksa yang diduga telah melakukan tindak pidana suap, serta juga mencopot kepala Kejati DKI Jakarta, Warih Sadono.

Fadel selaku Koordinatoor aksi unjukrasa yang menjelaskan bahwa pihaknya FMI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memanggil Sumpeno selaku kepala Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, begitu juga untuk memeriksa dan memanggil Bayu Adhinugroho Arianto kepala Kejari Jakarta Barat.

"Usut tuntas kasus suap dan tangkap mafia peradilan yang memperjual belikan hukum," ujarnya, saat aksi berlangsung di depan kantor Kejagung, Jaksel, Selasa (9/7).

Fadel menjelaskan konologis singkatnya terkait hal tersebut, bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK dalam dugaan kasus suap atas perkara penipuan investasi 11 miliar di PN Jakbar pada tanggal 28 Juni 2019 lalu adalah salahsatu pencapaian luar biasa oleh KPK. Kata Fadel, dalam OTT KPK terjaring 3 pejabat dari unsur Kejaksaan, Pengacara dan pihak swasta.

"Dan telah ditetapkan beberapa tersangka diantaranya Agus Winoto yang menjabat sebagai asisten Pidana umum (ASPIDUM) Kejati DKI Jakarta yang diduga menerima uang suap sebesar 200 juta rupiah," ungkapnya.

Lanjutnya lagi, terjeratnya pejabat Kejati DKI Jakarta maka terkuak akan adanya indikasi praktik-praktik korupsi yang telah menjalar ditubuh Kejaksaan Republik Indonesia yang mustahil untuk disembuhkan. Kekuatiran ini sesuai dengan beberapa contoh kesus korupsi yang telah melibatkan beberapa pejabat pada dekade itu, "Misalnya, kasus dugaan Jaksa jual beli aset negara 7,6 Miliar. Kasus korupsi penyelesaian barang rampasan dan barang eksekusi di Kejaksaan Agung tahun 2018 dan lain sebagainya," paparnya.


Kata Fadel lagi, Berdasarkan pengakuan Wakil Ketua Komisi Kejaksaan, Ema Ratnaningsih, terindikasi bahwa total jumlah jaksa nakal pada tahun 2018 di prediksikan 200 orang lebih meningkat dari tahun 2017 yang hanya berjumlah 195 orang,

"Dengan kategori pelanggaran kode etik, PMH (Perbuatan Melawan Hukum), lalai menjalankan tugas dan terlibat tindak pidana korupsi," pungkasnya.

Secara kontekstual, Dia pun menyimpulkan bahwa kondisi ini sangat bertentangan dengan semangat semboyang Jaksa; Tri Krama Adhyaksa dalam menegakkan hukum dan memberantas KKN. "Lahirnya lembaga anti rasuah KPK sebagai bukti kelemahan Jaksa dan Polri dalam melawan legenda si korupsi," tandasnya.(bh/bar)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta

 

ads2

  Berita Terkini
 
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

Perlawanan Politik Ruslan Buton

KPK Dituding Lamban Periksa Achsanul Qosasi dan Adi Toegorisman

BPJS Kesehatan Itu Amanat Konstitusi, Harus Dipenuhi Kalau Tak Ingin Presiden Dimakzulkan

Pelantikan PAW Dirut TVRI Dinilai Melanggar UU MD3

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2