Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Hutang Luar Negeri
Fuad Bawazier: Aneh, Sri Mulyani Tidak Tahu Utang Gede-Gedean Dipakai untuk Apa
2019-07-15 06:46:34
 

Fuad Bawazier.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia Fuad Bawazier mengungkapkan kegelisahannya bahwa semua menteri keuangan sampai dengan Kabinet Presiden Megawati tahu persis untuk apa atau digunakan untuk apa setiap utang yang ditarik.

"Baru Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tidak tahu persis utangnya dipakai utk apa. Bagaimana tanggung jawab moralnya ya? Menyedihkan," ungkap Fuad, sebagaimana yang dilansir eramuslim.com pada, Sabtu (13/7).

Menkeu Sri tidak pernah terbuka ke publik untuk apa utangnya yang menggunung dan yield bunganya tinggi itu.

Makanya, kata Fuad, utangnya asal asalan sebab berpikir nanti saat jatuh temponya toh yang bayar pemerintah yang lain.

Fuad Bawazier melihat, belakangan ini infografis yang sangat gamblang dari Kementerian Keuangan Sri Mulyani, ditambah pernyataan menteri keuangan dalam menjelaskan tentang defisit APBN, sungguh "Sangat memprihatinkan" dan muncul "rumor" kas negara kosong. Dalam empat bulan terakhir, defisit APBN kita sudah hampir mencapai Rp 300 Trilyun. Kondisi keuangan ini cukup rawan karena juga terjadi defisit perdagangan dengan nilai impor yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor.

Kondisi masih diperparah keadaan keuangan yang semakin mencemaskan karena utang luar negeri sudah menumpuk, sementara utang baru sedang akan dibuat lagi. Apalagi kalau kita jadi pindah ibukota negara, sementara rencana pindah ibukota itu tidak ada di dalam rencana APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) pada periode April 2019 mengalami defisit sebesar Rp 101,04 triliun.

Defisit ini lebih besar ketimbang periode yang sama pada tahun lalu yang hanya Rp 54,9 triliun. Defisit anggaran Rp 101 triliun atau 34,1 persen dari alokasi defisit tahun ini. Ini lebih dalam defisitnya dibandingkan April tahun lalu Rp 54,9 triliun. Dan defisit anggaran ini terjadi karena pendapatan negara yang stagnan. Pada April 2019 pendapatan negara mencapai Rp 530,7 triliun atau 24,51 per sendari target APBN 2019.

Sementara itu, dari realisasi belanja negara, tercatat mencapai Rp 631,78 triliun atau sudah 25,67 persen dari pagu APBN 2019. Realisasi tersebut sekitar 8,38 persen lebih besar dibandingkan realisasi APBN pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 582,95 triliun.

Dalam empat bulan terakhir, defisit APBN kita sudah hampir mencapai Rp 300 Trilyun. Kondisi keuangan ini cukup rawan karena juga terjadi defisit perdagangan dengan nilai impor yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor.

Defisit APBN akan menjadi masalah besar jika pendapatan pajak berada di bawah target, sementara yield obligasi naik. Pasar keuangan global sudah faham jika negara kita hidup dari utang. Karena itu, kita akan makin sulit menjual surat utang, kecuali dengan biaya bunga tinggi. Jadi, utang dipastikan akan bertambah dan berlipat.

Kondisi ekonomi ini diperberat lagi dengan ekonomi dunia yang sedang mengalami perlambatan. Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2019 menjadi 2,6% dari sebelumnya 2,9%.

Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi global tahun ini disebabkan lesunya perdagangan internasional. Perlambatan ekonomi dunia juga diperparah oleh pesimisme yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Belum lagi, perang dagang yang ditabuh oleh Trump terhadap China membuat aktivitas perdagangan dunia menciut. Alhasil pertumbuhan ekonomi bakal melambat. Aktivitas perdagangan dunia yang melambat juga membuat ekonomi China bakal turun. Buat Indonesia semua ini tidak menguntungkan.(kl/konfrontasi/eramuslim/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Hutang Luar Negeri
 
  Utang Baru Jadi Bahaya Laten Bagi Bangsa Indonesia
  Tambah Utang, Menkeu Munculkan Kontroversi Baru
  Defisit Bengkak, Sri Mulyani Siap Terbitkan Surat Utang Valas Rp 29 T ke Asing
  Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
  Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi
 
ads1

  Berita Utama
Ekonomi Nyungsep, Ramalan Rizal Ramli 9 Bulan Lalu Yang Jadi Kenyataan

Reuni 212, Konsolidasi Umat atau Parade Pidato?

Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa

Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program

 

ads2

  Berita Terkini
 
Muslim Rohingya Tuntut Keadilan di Mahkamah Internasional: 'Myanmar Harus Bertanggung Jawab Terjadinya Genosida'

Vokalis Roxette, Marie Fredriksson Meninggal Dunia

Hari HAM Internasional, Pemerintah: Saatnya Bangun Kabupaten dan Kota Peduli HAM

LPSK Sebut 3 Langkah Ini Perlu Ditempuh Pemerintah untuk Ungkap Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pemerintah Harus Jelas Tangani Sampah Plastik

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2