Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
BPJS
GNPF Ulama: 'BPJS Bagi Rakyat, Manfaat Atau Mudharat?'
2020-02-08 17:30:33
 

GNPF Ulama menggelar Diskusi Publik bertajuk 'BPJS Bagi Rakyat, Manfaat atau Mudharat ?' di gedung Joeang 45, Cikini, Jakarta.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga dua (2) kali lipat. Hal tersebut menimbulkan banyak penolakan atas kenaikan biaya iuran tersebut.

Perihal, penolakan kenaikan iuran tersebut datang dari masyarakat yang dinilai semakin sangat membebani tanggungan biaya hidup masyarakat khususnya kelas menengah kebawah.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama yang dikenal sukses sebagai gerakan sosial keagamaan dengan Gerakan Aksi Damai Bela Islam 212 di Indonesia, dengan berhasil menggerakkan jutaan massa beberapa waktu lalu, kini GNPF Ulama ikut merespon perihal kondisi masyarakat tersebut diatas, khususnya masalah mendasar di masyarakat yakni masalah Kesehatan yang kini dirasa sangat memberatkan biaya hidup masyarakat, dengan melaksanakan diskusi bertajuk "BPJS Bagi Rakyat, Manfaat Atau Mudharat?" yang berlangsung di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Jumat (7/2).

Nampak pantauan pewarta BeritaHUKUM dalam diskusi publik tersebut dilokasi dihadiri puluhan peserta, juga ada mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli, M. Rusdi dari perwakilan Serikat Buruh KSPI, Ansory Siregar sebagai Anggota DPR RI Fraksi PKS periode 2019-2024, Praktisi Kesehatan PADI Medika Indonesia, dr. Andry Pri Handono, Ust. Yusuf Martak (ketua GNPF Ulama), serta Edi Mulyadi.

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli mengkritisi kalau Pemerintah saat ini tidak jelas, mewakili pengusaha apa rakyat. Padahal, upah pekerja rendah sekali. Dimana modal pas pasan. "Ini masalah sudah 3 tahun yang lalu, hingga tidak bisa bayar RS, Dokter, dan lain lain," kata Rizal.

"Saya harap BPJS harus lebih besar manfaatnya. Kontribusi perusahaan harus dinaikkan 5-10 kali lipat. Kalau ekonominya lagi lesu ya diturunkan dan kalau lagi kuat ya dinaikkan, jadi sistemnya fluktuatif," jelas Rizal Ramli.

Seharusnya ada revolusi dalam kualitas service (pelayanan) kepada pasien. Karena saat ini pengelolaan di RS dan BPJS masih primitif. Manjemen sangat primitif saja belum bisa, apalagi urusi BPJS yang mana kelola RS swasta maupun Pemerintah, cetusnya.

"Mental Pejabat maling, bukan semakin murah.. namun malahan mahal. Apabila memang ada dokter, rumah sakit yang 'nakal' maka mesti ada audit investigasi. Soalnya over charging," ungkap Rizal.

Disamping itu, "mesti ada cross subsidi, tengok saja itu uang BPJS, yang posisi top 5, masa buat penyakit orang kaya, Padahal pertama (1) jantung. "Servis BPJS harus Top Up bila ingin ajukan untuk penyakit yang mahal biayanya. Namun, untuk rakyat mestinya dibikin semurah mungkin. Karena volumenya itu, 100 juta pasien mestinya bisa ditekan. Lalu, turunkan harga obat, peralatan, ujar Rizal.

Contohnya, ada ibu - ibu datang ke RS bawa kartu BPJS, tapi disuruh bawa surat RT lah dan sebagainya. Kalau begitu apa guna kartu BPJS. Kan waktu dia daftar di data, tinggal dicek saja," paparnya.

Rizal menyarankan agar BPJS Kesehatan bisa sekelas dengan negara lain maka para pengelolanya jangan malas. Karena saat ini teknologi telah maju, tapi pengelolaan BPJS Kesehatan masih menggunakan cara - cara kuno atau primitif dalam menyelesaikan masalah.

Padahal jika diubah dari cara kuno ke era kekinian maka BPJS bisa memberikan manfaat sehingga bukan lagi mudharat untuk para pesertanya.

Di satu sisi, lanjut Rizal mestinya kewajiban kontribusi dari perusahaan mesti dinaikan 4 hingga 5 kali daripada nya. "Jadi ada komponen dimana perusahaan mesti bertanggungjawab atas kesejahteraan karyawan, dalam segi kesehatan," tegasnya..

Sementara, H Ansory Siregar, Lc sebagai anggota DPR RI Fraksi PKS mengaatakan bahwa, pada tanggal 2 September tahun lalu, saat pertemuan rapat paripurna dengan 5 Menteri. Menkeu, Mensos, Menkes, BPJS, Ia sebagai anggota DPR RI Fraksi PKS sudah pernah menyuarakan perihal kelas III, yang tak mampu jangan dinaikan biaya Iurannya.

"Namun, belum dilantik, belum bernafas malah muncul Perpres (Kenaikan Biaya). Sakit, benar-benar rasanya. Dimana pak Terawan, baru jumpa komisi IX, dimana tampak mukanya saat kami bilang dzolim ini. Bahkan, sempat Kemarin rapat dimana kita usir menterinya," ungkap Ansory.

"Padahal ada uangnya kok, dari Komisi I dan Komisi XI ada anggaran abal-abal yang dibuat buat. Bahwa, BUMN yang sekarat bahkan dibantu. Dan itu jumlahnya, ratusan triliun," bebernya.

"Mampu sebenarnya, namun kagak mau. Dimana 5 orang dipaksa, dimana mesti dipaksa bayar. Itu gak bagus, dimana siapa berbuat dzolim tentu ada balasannya," ujar Ansory Siregar.

Tengok di DKI Jakarta, dimana kelas III mandiri masyarakat yang tidak mampu bayar, lalu langsung dibayarkan pemerintah dengan Gratis...itu bagus, soalnya langsung manfaatnya, kata Ansory.

Ansory juga menjelaskan para Bupati dan Walikota bahkan sudah dipanggil. "Manajemen BPJS saja ini yang "amburadul". Soalnya bukan APBD, APBN soalnya mesti ke Presiden langsung. Dimana, menteri saja mesti beberapa menteri yang berkaitan," pungkasnya.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo

Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi

HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil

Polda Metro Tangkap Pria Penipu yang Pakai Akun Facebook Palsu dengan Profil Wanita

 

ads2

  Berita Terkini
 
Komnas Perlindugan Anak: Lindungi Anak dari Wabah Pandemi Covid-19

Kejari Karo Lantik Kasi Intel dan Pemeriksa

Telegram Kapolri Ini Tegaskan Soal Penindakan Penyebaran Hoax Wabah Covid-19

Jumlah Pasien Covid-19 Tembus 2 Ribu, Polri: Masyarakat Berkumpul Saat Pandemi Corona Akan Dibubarkan

Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2