Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Aceh
GRAM Minta Pemkab Aceh Utara Cairkan Jerih Keuchik
2018-03-18 21:58:31
 

Direktur LSM GRAM, Muhammad Azhar.(Foto: Istimewa)
 
ACEH, Berita HUKUM - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Aceh Membangun (GRAM) meminta pemerintah kabupaten Aceh Utara segera membayar jerih Keuchik (Kepala Desa).

"Sungguh sangat miris jika uang operasional dan jerih keuchik tidak dibayar, apalagi sudah mencapai 9 bulan, ini sungguh tidak masuk akal. Bayangkan bagaimana para keuchik bekerja untuk menjalankan roda pemerintahan gampong?," demikian dikatakan Direktur LSM GRAM, Muhammad Azhar, yang dikonfirmasi pewarta BeritaHUKUM.com, Minggu (18/3).

Karena, lanjut alumni Sekolah Demokrasi Aceh Utara (SDAU) ini, dalam uang operasional tersebut merupakan sarana penunjang kegiatan-kegiatan di Gampong termasuk kegiatan majelis ta'lim, kepemudaan, pembuatan KTP, KK bahkan untuk biaya membuat keterangan orang menikah.

"Apa tidak panik para keuchik darimana mereka mendapatkan anggaran tersebut, sementara yang mereka pimpin adalah masyarakat gampong yang terkadang tidak memahami keadaan yang seperti ini," ujar Azhar.

Menurut Azhar, dengan terjadinya kondisi Aceh Utara yang seperti ini juga membuat mereka (keuchik) terpaksa berhutang. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut maka kegiatan di gampong akan vakum.

Untuk itu, GRAM berharap kepada Pemerintah Aceh Utara segera mengambil langkah cepat agar pelayanan masyarakat di gampong berjalan baik.

Perlu diketahui, macetnya jerih aparatur desa selama 9 bulan dikarenakan defisit anggaran sebesar 255 miliar. Akibatnya, Aceh Utara di bawah kepemimpinan Bupati Aceh Utara H. Muhammad Thaib alias Cek Mad harus menanggung beban yang cukup besar.

Sementara itu, Cek Mad mengaku tidak mengetahui penyebab terkurasnya anggaran di kabupaten itu.

"Saya tidak tahu. Karena saat itu saya sedang ambil cuti pilkada 2017 lalu. Saat itu, kas masih ada sekitar 96 miliar. Pas saya kembali menjabat, sudah habis," tutur Cek Mad.

Sementara, sejumlah Keuchik (Kepala Desa) di Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara telah mengembalikan sepeda motor dinas dan stempel gampong ke kantor Camat setempat, Jumat (16/3). Mereka kecewa karena sembilan bulan jerihnya belum dibayar. Maka dari itu, para keuchik mengambil sikap protes keras yaitu dengan mengembalikan motor dinas dan stempel.(bh/sul)



 

 
   Berita Terkait > Aceh
 
  Wabup Aceh Utara Minta Masyarakat Gunakan Hak Pilih
  Acheh Future Dukung Pelaksanaan Cambuk di Lapas
  Presiden Jokowi Diminta Segera Resmikan KEK Arun
  Rumah Warga di Aceh Diberondong OTK
  PT PIM Diminta Adil Terkait Rekrutmen Karyawan
 
ads

  Berita Utama
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

 

  Berita Terkini
 
Irjen Idam Azis Memimpin Serijab 6 Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Metro Jaya

Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik

3 Milisi AS Dinyatakan Bersalah Berencana Ngebom Masjid di Amerika

Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP

PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2