Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    

George Aditjondro: Gurita Cikeas Makin Menggurita
Tuesday 19 Jul 2011 16:04
 

 
*Buku Kedua Lebih Lengkap Datanya


JAKARTA-Masih ingat dengan George Junus Aditjondro, penulis buku ‘Gurita Cikeas’ yang menggegerkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat? Kini, ia datang lagi ke Indonesia untuk memastikan bahwa tulisannya dalam buku tersebut bukan sekedar isapan jempol belaka. George pun menggunakan kesempatannya itu dalam sebuah acara diskusi di gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/7), membeberkan data lainnya dalam buku berjudul ‘Gurita Cikeas Makin Menggurita’ yang baru ditulisnya tersebut.

Menurut George, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin bisa saja menjadi bagian dari Gurita Cikeas. Semua ini terkait pemberitaan di beberapa media, salah satunya yang pernah diungkap Nazaruddin yang membeberkan bahwa uang hasil korupsinya itu, juga mengalir ke Sekjen Demokrat, Edie Baskoro atau Ibas, putra Presiden SBY. Meski begitu, George belum tertarik untuk menulis buku kusus tentang Nazaruddin.

“Tapi saya sudah mulai mengumpulkan data-data yang terungkap terkait kesakisan Nazaruddin melalui blackberry messenger yang kemudian headline di sejumlah media. Sebenarnya, saya kurang begitu tertarik. Apalagi, sudah terungkap di semua media. Jadi, saya tak perlu meneliti terlalu jauh soal Nazaruddin," kata pemerhati antikorupsi ini.

Meski demikian, George merasa yakin, Nazaruddin adalah salah satu bagian dari apa yang ia istilahkan. Gurita Cikeas yang jadi titel bukunya saat ini. Nazaruddin merupakan gambarkan sebuah bagian dari Oligarki kekuasaan. "Paling tidak ini menunjukkan, saya menggambarkan ada sebuah oligarki, sebuah gurita. Habis, dia bagian dari gurita apa," selorohnya ringan.

George merasa yakin apa yang ditulisnya itu benar, karena Wikileaks dan sejumlah media Australia memuatnya. Bahkan, banyak hal yang dipertegas dalam wikileaks. Menurutnya, ada beberapa hal baru dalam bukunya ini yang menjadi kelanjutan dalam mengungkap skandal pemberian bailout ke Bank Century. Yang belum terungkap, salah satunya soal laporan dari PPATK.

Buku pertama, memberi dorongan kepada media, menggali soal perusahaan milik keluarga Cikeas yang bergerak di penebangan hutan, milik kakak Bu Ani, Wiwik yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan Wanatirta. Bagaimana intervensi Wiwiek, kemudian para pelaku ilegal loging bebas dari polisi.

George juga menegaskan, dirinya memang lebih fokus mengkritisi terjadinya dugaan korupsi di lingkaran Istana. "Saya juga menulis soal Pak Harto dulu. Sekarang, pemerintahan sekarang. Dan kenapa sampai dua kali tulis buku (Gurita Cikeas), kalau ada bahan lagi, saya akan tulis tiga buku yang ke tiga. Apa salahnya kalau saya menyoroti presiden sekarang? Saya jadi pengamat yang menyoroti presiden," ungkapnya. “Ada police wacth, parlemen watch, sekarang mengapa kalau ada presiden watch? Gus Dur pun saya tulis, Cendana juga saya sorot. Itu spesialis saya menulis soal presiden," tegasnya.

George membantah dalam buku pertamanya hanya menyoroti secara personal Presiden SBY. Justru yang diungkapnya adalah sistem dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan kekuasaan. "Saya tak menyoroti SBY pribadi, tapi berbicara satu sistem yang melibatkan partai, perusahaan, dan melibatkan keluarga. Buku ini mengungkap sebuah dinasti. Kalau sampai ditulis berkali-kali, tidak apa-apa. Saat saya di Biak, saya sempat dibilang Pak Cikeas, saya bukan Cikeas, tapi saya musuhnya Cikeas," selorohnya disambut tawa pengunjung.

Kecurangan Pemilu
Sementara dalam buku terbarunya ini, George lebih mendalami terkait dugaan adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2009 lalu. Daftar pelanggar pemilu di buku kedua, lebih lengkap terkait keberpihakan KPU yang menurutnya, seakan makin mengukuhkan atas dugaan keterlibatan kasus Andi Nurpati dalam proses hukum yang masih berjalan di Mabes Polri tersebut. Kemudian, bagaimana terungkapnya soal penghitungan suara di Sumatera Utara, di rumah Kapolsek yang melanggar aturan.

Selanjutnya, bagaimana adanya keterlibatan dana-dana asing dalam Pemilu. Kebobrokan Pemilu ini yang kemudian menjebloskan mantan Ketua KPK Antasari Azhar, hanya karena ingin mengungkap soal IT KPU. "Gong dari buku ini adalah mempertanyakan kemenangan Demokrat dan kemenangan SBY, tidak sah. Pemilu harus dilakukan ulang, dan pelaku-pelakunya harus didiskualifikasi," tagasnya.

Apa yang pernah diungkapnya ini, lanjut dia, kemudian makin dikukuhkan kebenarannya atas apa yang dibeberkan Wikileaks dan dimuat di media Australia. Semuanya mengungkap terkait oligarki kekuasaan yang seharusnya pelaksanaan Pemilu diulang. Tapi ada beberapa hal baru dalam bukunya ini yang menjadi kelanjutan dalam mengungkap Skandal pemberian Bailout ke Bank Century, khusunya yang belum terungkap, salah satunya soal laporan dari PPATK.(dbs/nas




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Johan Budi Usul Penggunaan UU TPPU dalam Pengungkapan Kasus Judi

Ketua Umum IMI Bamsoet Apresiasi Pelaksanaan APRC Danau Toba Rally 2022

Sekjen PBB Sebut Dunia Dalam Bahaya, HNW: PBB Jangan Mandul

HUT Lalu Lintas Polri ke-67, Kapolri Listyo Sigit Luncurkan Program Prioritas E-TLE Nasional

KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2