Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Gerindra
Gerindra: Indonesia Sudah Bukan Negara Hukum yang Berkeadilan
2017-06-08 07:15:30
 

Ilustrasi. Timbangan keadilan dan palu Hakim.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Penegakan hukum di Indonesia selama ini selalu dipandang negatif. Itu lantaran penegakan hukum tak lagi berjalan sesuai standar.

"Ya jadi gini sekarang penegakan hukum sudah semaunya dan sudah tidak ada lagi standar hukum di Indonesia," jelas anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafi'i di Jakarta, Rabu (7/6).

Pernyataan tersebut sekaligus mengomentari belum dilakukannya penahanan terhadap pengusaha terkenal Robby Sumampouw. Dia sudah divonis 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Surakarta atas kasus dugaan pemalsuan akta otentik kepengurusan Yayasan Bakti Sosial Surakarta (YBSS) menunjukan ada kejanggalan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Robby dinilai telah melanggar Pasal 266 Ayat 1 dan 2 junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP tentang pemalsuan akta autentik. Dia dinyatakan bersalah karena memerintahkan membuat keterangan palsu dalam akta YBSS Nomor 55 pada bulan Juli 2008 lalu.

"Hari ini Indonesia sudah bukan negara hukum yang berkeadilan," sesalnya.

Pria yang akrab disapa Romo Syafi'i ini berpendapat, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara darurat hukum yang berkeadilan. Sebab, penegakan hukum sudah tidak fair lantaran hanya menyasar rakyat kecil.

"Jadi Indonesia hari ini bukan lagi negara hukum yang keadilan tapi hukum yang berkepentingan," jelas Ketua Pansus RUU Terorisme ini.

"Jika mengacu pasal 27 UUD 1945 bahwa, semua warga negara secara bersamaan kedudukan nya di dalam hukum dan pemerintahan serta juga wajib menjunjung tinggi hukum semestinya pembiaran seperti ini tidak lah boleh terjadi. Dalam kasus ini jelas menunjukan kegagalan Pemerintah dalam menjalankan sebuah negara karena tidak menegakan hukum yang adil," tandas politisi Gerindra ini.(sl/sam/rmol/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Partai Gerindra
 
  Gerindra: Jokowi Seharusnya Minta KPK Usut Dugaan Bagi-bagi Fee Rini-Sofyan
  Gerindra Tetap Berkomitmen Jaga Keterbukaan Informasi Publik
  Hadapi Pemilu 2019, Gerindra Gelar Temu Koordinasi Bakom
  Gerindra: Yusril Bagus Dampingi Prabowo di Pilpres 2019
  Gerindra Kecewa Paspampres Cegah Anies ke Podium Piala Presiden
 
ads

  Berita Utama
APMI: Rizal Ramli Mampu Bawa Indonesia sebagai Kejayaan Negara Maritim

Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM

Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212

 

  Berita Terkini
 
Indonesia Kondusif, Ketua DPR Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi

Kemendagri Yakin Komjen Iriawan Mampu Menjaga Netralitas Pilgub Jabar

DPR Tetap Dukung Reformasi Dewan HAM PBB

Survei dan Simulasi, LSPI: Pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah Unggul 54,22 Persen

Tuduh Dewan HAM PBB 'Munafik', AS Hengkang dari Keanggotaan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2