Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Gerindra
Gerindra: Jokowi Seharusnya Minta KPK Usut Dugaan Bagi-bagi Fee Rini-Sofyan
2018-05-06 04:12:33
 

Ilustrasi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono.(Foto: dok.BH)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo seharusnya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan adanya bagi-bagi fee dalam proyek BUMN sebagaimana terungkap dalam rekaman percakapan Rini Soemarno dan Sofyan Basir.

Dalam percakapan itu, diduga kuat Menteri BUMN dan Dirut PLN tersebut membicarakan fee terkait proyek LNG di Bojonegara, Serang, Banten yang akan dibangun oleh PT Bumi Sarana Migas (BSM).

"Presiden seharusnya meminta KPK untuk segera mengusut tuntas kasus rekaman ini, bukan malah bilang no comment," jelas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono saat dikontak, Sabtu (5/5).

Bukan tanpa alasan, menurut Ferry, tudingan bagi-bagi fee tersebut pada akhirnya akan berimbas pada Presiden Jokowi apabila tidak dijelaskan ke publik.

"Ini masalah besar dan penting bagi kepercayaan publik terhadap pemerintahan," jelasnya.

Anak buah Prabowo Subianto ini menegaskan, peran KPK juga penting untuk bisa membuktikan kebenaran isi rekaman itu seperti dugaan banyak orang selama ini.

"Juga menjadi pertaruhan kewibawaan KPK itu sendiri untuk mengungkap kebenaran di balik terbongkarnya percakapan dua pejabat pemerintah yang diduga membicarakan masalah fee," demikian Ferry yang juga mantan aktivis 98 ini.

Dalam banyak kesempatan, Rini Soemarno sudah membantah bahwa percakapan tersebut membahas fee proyek.

Adik kandung Ari Soemarno ini, juga sudah melaporkan ke polisi insiden pembocoran percakapannya dengan Sofyan. Rini ingin kasus tersebut disidik lantaran dirinya merasa dirugikan.

Klik di Youtube untuk mendengarkan Percakapan Rini Soemarno dan Sofyan Basir yang di upload Law & Justice Berita dan Investigasi pada, Jumat (27/4) dan menjadi Viral :

.(sam/RMOL/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Partai Gerindra
 
  Gerindra: Jokowi Seharusnya Minta KPK Usut Dugaan Bagi-bagi Fee Rini-Sofyan
  Gerindra Tetap Berkomitmen Jaga Keterbukaan Informasi Publik
  Hadapi Pemilu 2019, Gerindra Gelar Temu Koordinasi Bakom
  Gerindra: Yusril Bagus Dampingi Prabowo di Pilpres 2019
  Gerindra Kecewa Paspampres Cegah Anies ke Podium Piala Presiden
 
ads

  Berita Utama
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers

Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik

Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil

 

  Berita Terkini
 
Sosialisasi Asian Games Diduga Jadi Ajang Kampanye Putra Gubernur

Demo Jamper Tuntut Kajari Tuntaskan Tunggakan Kasus dan Kembalikan Aset Komura

Tim Mabes Polri Periksa Kejiwaan Pelaku Penyerangan Polsek Maro Sebo Jambi

Donald Trump Sebut Pertemuan dengan Kim Jong-un di Singapura Mungkin Batal

Sidang Perdana Dugaan Kasus Wanprestasi Rp 22 Milyar Awang Ferdian Cawagub Kaltim

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2