Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Pangan
Gerindra: Pemerintah Tak Maksimal Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Ramadhan
2016-06-01 14:53:16
 

Ilustrasi. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Moekhlas Sidik.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Moekhlas Sidik mengkritisi langkah pemerintah yang berencana melakukan impor untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan menjelang hari raya ramadhan.

Menurutnya, pemerintah tidak maksimal dalam mengantisipasi kenaikan harga pangan yang terjadi setiap tahunnya menjelang hari raya ramadhan. Padahal, pemerintah memiliki tim dan orang orang ahli ekonomi yang bisa memberikan solusi untuk menekan lonjakan harga tanpa harus melakukan impor.

"Pemerintah tidak haksimal hadapi lonjakan harga pangan jelang ramadhan, sebab tren kenaikan harga pangan yang terjadi setiap tahun ini seharusnya sudah diprediksi pemerintah dari jauh-jauh hari, sehingga pemerintah bisa menekan harga pangan dengan tidak melakukan impor sebagai alternatif terakhirnya," kata Moeklas di Jakarta, Rabu (1/6).

Moekhlas menjelaskan, ada banyak cara yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk menekan lonjakan harga pangan setiap menjelang hari raya selain impor. Yakni dengan melakukan operasi pasar serta mengevaluasi dan mengawasi rantai distribusi.

"Ada banyak cara selain impor, kenapa impor selalu diutamakan dan terkesan dipaksakan ?, apa pemerintah dapat untung dari program impor tersebut ? ini sih yang lebaran hanya pemerintah saja, bukan rakyat kecil," imbuh Moekhlas.

Terkait langkah pemerintah yang ingin mengimpor sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah, Moekhlas menilai hal tersebut sangat tidak wajar. Sebab, berdasarkan data yang dihimpun oleh DPP Partai Gerindra, ketersediaan bawang merah untuk periode Juni-Juli 2016 sebanyak 283 ribu ton, sedangkan permintaan pasar hanya 189 ribu ton.

"Itu artinya, stok bawang merah kita surplus. Lalu kenapa pemerintah memaksakan impor. Ini sangat tidak wajar," sesal Moekhlas.

Karena itu, Moekhlas berharap pemerintah bisa konsisten dengan janji janjinya yang akan mensejahterakan para petani dan menjaga kestabilan harga pangan. "Kita akan selalu awasi dan kritisi kebijakan pemerintah yang aneh dan terkesan mencari keuntungan semata. Ingat, ini negara bukan perusahaan jadi jangan dikelola demi mencari keuntungan saja tetapi harus dikelola secara manusiawi," tutup Moekhlas.(gmc/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Kedaulatan Pangan Masih Dipertanyakan
  Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik
  Ketidaksinkronan Data Produksi dan Konsumsi Pangan Harus Diakhiri
  Pembentukan Badan Pangan Nasional Jadi Solusi Impor Pangan
  Haedar Nashir: Pertanian Indonesia Jangan Jalan di Tempat
 
ads

  Berita Utama
2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi

Partai Golkar Ziarah ke TMPN Kalibata, Berikut Do'a HUT ke-54 dan Kemenangan

Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport

Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport

 

  Berita Terkini
 
Ribuan Orang Demo Mendesak Taiwan Merdeka dari Cina

Napak Tilas Perjuangan Jenderal Sudirman, Ribuan Kader Hizbul Wathan dalam Mendidik Generasi Penerus Bangsa

Ombudsman Harus Kawal Layanan Publik

2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi

Ketum GL-Pro 08 Bakal Laporkan Pendemo yang Menghina Gubernur Anies Baswedan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2