Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Pangan
Gerindra: Pemerintah Tak Maksimal Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Ramadhan
2016-06-01 14:53:16
 

Ilustrasi. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Moekhlas Sidik.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Moekhlas Sidik mengkritisi langkah pemerintah yang berencana melakukan impor untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan menjelang hari raya ramadhan.

Menurutnya, pemerintah tidak maksimal dalam mengantisipasi kenaikan harga pangan yang terjadi setiap tahunnya menjelang hari raya ramadhan. Padahal, pemerintah memiliki tim dan orang orang ahli ekonomi yang bisa memberikan solusi untuk menekan lonjakan harga tanpa harus melakukan impor.

"Pemerintah tidak haksimal hadapi lonjakan harga pangan jelang ramadhan, sebab tren kenaikan harga pangan yang terjadi setiap tahun ini seharusnya sudah diprediksi pemerintah dari jauh-jauh hari, sehingga pemerintah bisa menekan harga pangan dengan tidak melakukan impor sebagai alternatif terakhirnya," kata Moeklas di Jakarta, Rabu (1/6).

Moekhlas menjelaskan, ada banyak cara yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk menekan lonjakan harga pangan setiap menjelang hari raya selain impor. Yakni dengan melakukan operasi pasar serta mengevaluasi dan mengawasi rantai distribusi.

"Ada banyak cara selain impor, kenapa impor selalu diutamakan dan terkesan dipaksakan ?, apa pemerintah dapat untung dari program impor tersebut ? ini sih yang lebaran hanya pemerintah saja, bukan rakyat kecil," imbuh Moekhlas.

Terkait langkah pemerintah yang ingin mengimpor sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah, Moekhlas menilai hal tersebut sangat tidak wajar. Sebab, berdasarkan data yang dihimpun oleh DPP Partai Gerindra, ketersediaan bawang merah untuk periode Juni-Juli 2016 sebanyak 283 ribu ton, sedangkan permintaan pasar hanya 189 ribu ton.

"Itu artinya, stok bawang merah kita surplus. Lalu kenapa pemerintah memaksakan impor. Ini sangat tidak wajar," sesal Moekhlas.

Karena itu, Moekhlas berharap pemerintah bisa konsisten dengan janji janjinya yang akan mensejahterakan para petani dan menjaga kestabilan harga pangan. "Kita akan selalu awasi dan kritisi kebijakan pemerintah yang aneh dan terkesan mencari keuntungan semata. Ingat, ini negara bukan perusahaan jadi jangan dikelola demi mencari keuntungan saja tetapi harus dikelola secara manusiawi," tutup Moekhlas.(gmc/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Polri Diminta Usut Aksi Respresif Polisi di Bengkulu dan Medan

Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai

SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan

KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib

 

  Berita Terkini
 
Program 'Satu Juta Umat Mandiri', AXA Mandiri Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah

Implementasi Ilmu Forensik dalam Proses Penegakan Hukum

Aparat Pelaku Persekusi Harus Dilaporkan

Salah Satu Tahanan Kabur Polsek Kepulauan Seribu Kembali Diciduk Polisi

Harga Diri Bangsa Indonesia di Kancah Internasional Terus Meningkat

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2