Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Jakarta
Gubernur Anies Enggan Bisniskan Jalan Umum, Kebijakan Jalan Berbayar ERP Terancam Gagal
2019-01-14 05:53:10
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Meski beberapa perangkat Elektronic Road Pricing (ERP) sudah terpasang di beberapa lokasi jalan, hampir dipastikan penerapan jalan berbayar ERP ini batal.

Hal ini dikarenakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak ingin membisniskan jalan umum. Dirinya lebih memilih penuntasan sistem transportasi.

Menurut Anies, penuntasan pola transportasi umum menjadi hal sangat penting untuk mengurai kemacetan.

"Kami lebih penting bangun transportasi umum daripada ERP-nya. Kami tidak ingin ada kesan pemprov membisniskan jalan umum," kata Anies, Sabtu (12/1).

Mantan Menteri Pendidikan tersebut mengatakan, Jakarta lebih membutuhkan moda transportasi yang terintegrasi untuk mendorong masyarakat berpindah dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum.

"Yang lebih penting itu membuat transportasi umum lebih banyak. Kan di situlah inti dari kebijakan kita," katanya.

Anies yakin, kemacetan akan terurai dengan sendirinya bila pola transportasi sudah terintegrasi sehingga angkutan umum akan menjadi primadona bagi warga.

Sementara, ERP merupakan sistem jalan berbayar yang rencananya akan menggantikan sistem ganjil-genap, guna menekan angka kemacetan di ibukota Jakarta.

Sistem ini menggunakan kamera elektronik yang merekam setiap nomor polisi kendaraan yang masuk ke lokasi jalan berbayar. Kemudian lewat pemindai elektronik, kendaraan akan dikenakan biaya besarnya sesuai tarif jalan berjalan.(dbs/tbn/akurat/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Prabowo: Saya Akan Jadi Presiden Untuk Semua Rakyat, Termasuk Pendukung Jokowi

Warisan Yang Akan Ditinggalkan Prabowo Untuk Indonesia

Prabowo Resmikan Masjid Nurul Wathan yang Dibangunnya

Fahri Hamzah Tegaskan Pentingnya Independensi Lembaga Perwakilan

 

  Berita Terkini
 
Pasca Pemilu, Muhammadiyah Memandang Perlunya Rekonsiliasi Nasional untuk Tegaknya Kedaulatan dan Persatuan Indonesia

Gus Fahrur: Siapapun Presiden Terpilih Harus Kita Hormati dan Dukung

Quick Count Jangan Jadi Alat Proganda Memframing Angka Hasil Real Count yang akan Dihitung KPU

Rizal Ramli: Kita Sepakat Pilpres, Tetapi Bila Super Curang Artinya Menantang People Power

Prabowo: Saya Akan Jadi Presiden Untuk Semua Rakyat, Termasuk Pendukung Jokowi

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2