Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
OTT KPK
Gubernur Kepulauan Riau Bersama Rombongan Kena OTT KPK
2019-07-11 20:38:36
 

Tampak Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun saat digelandang ke kantor KPK Jakarta.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan enam orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kepulauan Riau. Enam orang tersebut diantaranya termasuk Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun. Mereka digelandang ke gedung KPK Jakarta, Kamis (11/7).

Dari pantauan pewarta, Nurdin yang saat ini juga sebagai Ketua DPW Nasdem Kepri tersebut tiba di gedung komisi antirasuah sekitar pukul 14.25 WIB. Nurdin mengenakan setelan serba hitam saat memasuki Gedung Merah Putih KPK. Nurdin memilih bungkam alias tak berkomentar sedikitpun kepada awak media.

Selain Nurdin kelima orang yang ikut terjaring OTT juga sudah tiba lebih dulu di Gedung KPK. Mereka terdiri dari unsur kepala dinas, kepala bidang, PNS, dan pihak swasta terbang ke Jakarta.

Dalam operasi senyap di Kepri, kemarin (10/7), KPK mengamankan uang dalam pecahan rupiah dan mata uang asing. KPK juga mengamankan uang senilai 6.000 dollar Singapura, nurdin ditangkap terkait dengan izin lokasi untuk rencana reklamasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT di Kepulauan Riau, pada Rabu (10/7) malam. Febri mengatakan OTT itu terkait dengan izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau.

“Diduga ini bukan penerimaan pertama,” kata Febri Diansyah, Juru Bicara KPK.

Febri memastikan status para pihak yang terjaring OTT akan ditentukan hari ini. Sesuai dengan hukum acara, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan.(bh/amp)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Ekonomi Nyungsep, Ramalan Rizal Ramli 9 Bulan Lalu Yang Jadi Kenyataan

Reuni 212, Konsolidasi Umat atau Parade Pidato?

Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa

Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program

 

ads2

  Berita Terkini
 
Muslim Rohingya Tuntut Keadilan di Mahkamah Internasional: 'Myanmar Harus Bertanggung Jawab Terjadinya Genosida'

Vokalis Roxette, Marie Fredriksson Meninggal Dunia

Hari HAM Internasional, Pemerintah: Saatnya Bangun Kabupaten dan Kota Peduli HAM

LPSK Sebut 3 Langkah Ini Perlu Ditempuh Pemerintah untuk Ungkap Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pemerintah Harus Jelas Tangani Sampah Plastik

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2