Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Jakarta
Gubernur Anies Enggan Bisniskan Jalan Umum, Kebijakan Jalan Berbayar ERP Terancam Gagal
2019-01-14 05:53:10
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Meski beberapa perangkat Elektronic Road Pricing (ERP) sudah terpasang di beberapa lokasi jalan, hampir dipastikan penerapan jalan berbayar ERP ini batal.

Hal ini dikarenakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak ingin membisniskan jalan umum. Dirinya lebih memilih penuntasan sistem transportasi.

Menurut Anies, penuntasan pola transportasi umum menjadi hal sangat penting untuk mengurai kemacetan.

"Kami lebih penting bangun transportasi umum daripada ERP-nya. Kami tidak ingin ada kesan pemprov membisniskan jalan umum," kata Anies, Sabtu (12/1).

Mantan Menteri Pendidikan tersebut mengatakan, Jakarta lebih membutuhkan moda transportasi yang terintegrasi untuk mendorong masyarakat berpindah dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum.

"Yang lebih penting itu membuat transportasi umum lebih banyak. Kan di situlah inti dari kebijakan kita," katanya.

Anies yakin, kemacetan akan terurai dengan sendirinya bila pola transportasi sudah terintegrasi sehingga angkutan umum akan menjadi primadona bagi warga.

Sementara, ERP merupakan sistem jalan berbayar yang rencananya akan menggantikan sistem ganjil-genap, guna menekan angka kemacetan di ibukota Jakarta.

Sistem ini menggunakan kamera elektronik yang merekam setiap nomor polisi kendaraan yang masuk ke lokasi jalan berbayar. Kemudian lewat pemindai elektronik, kendaraan akan dikenakan biaya besarnya sesuai tarif jalan berjalan.(dbs/tbn/akurat/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Jakarta
 
  Transjakarta Sosialisasikan Jak Lingko Saat Car Free Day
  Pengguna Aktif Aplikasi JakEVO Capai Puluhan Ribu Akun
  Ferry Batara Dorong Sinergi Pemkot Depok dengan Pemerintah Daerah Sekitar
  Gubernur Anies Enggan Bisniskan Jalan Umum, Kebijakan Jalan Berbayar ERP Terancam Gagal
  DKI Jakarta Siap Integrasikan Moda Transportasi dengan Jabar dan Banten
 
ads

  Berita Utama
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan

Panitia Munajat 212: Pernyataan Pers Klarifikasi Soal Kekerasan terhadap Jurnalis

Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi

Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia

 

  Berita Terkini
 
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan

Wacana Pembentukan Pansus Freeport Mulai Mengemuka

Pesan Istri Sandiaga Uno untuk Milenial: Jangan Golput

Insinyur dan Sarjana Teknik ATN/STTN/ISTN Dukung Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin

Panitia Munajat 212: Pernyataan Pers Klarifikasi Soal Kekerasan terhadap Jurnalis

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2