Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Kemensos
Guna Pengembangan SKSTN, Kemensos dan Kemenkeu Jalin Kesepakatan Induk
2018-07-30 10:51:18
 

Perwakilan Kemensos dan Kemenkeu usai acara penandatangan kesepakatan pengembangan SKSTN.(Foto: BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Demi mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang merupakan bagian dari upaya pelayanan sosial terarah, terpadu dan berkelanjutan, Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia sejak 2017 mengembangkan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN).

Diketahui adapun tujuan pengembangan SKSTN adalah untuk menciptakan pusat rujukan data kesejahteraan sosial bagi pemerintah atau swasta, bagi program penelitian atau rujukan dalam pengambilan kebijakan maupun keputusan.

Untuk itu, sebagai tindak lanjut proses pengembangan SKSTN, Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menandatangani kesepakatan induk untuk pengembangan SKSTN.

Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kemesos Harry Z Soeratin
mengatakan, sinergitas dan kerjasama antar instansi merupakan sebuah hal yang penting untuk guna pengembangan SKSTN ke depan.

"SKSTN diperlukan untuk penanganan terpadu fakir miskin, lansia dan masyarakat Indonesia yang membtuhkan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha, pengembangan SKSTN lebih terjamin dari sisi pendanaan yang berkesinambungan," kata Harry di Ruang Rapat Lantai 2, Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (30/7).

"Kami berharap dengan adanya SKSTN bentuk-bentuk sinergitas antara lembaga dan kementerian dapat berjalan dengan baik," sambung Harry.

Sementara, pihak Kemenkeu yang diwakili oleh Dirjen pengelolaan pembiayaan dan resiko, Luky Alfirman menegaskan, SKSTN ini adalah merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur sesuai dengan fokus dari pemerintahan Joko Widodo.

"Prioritas pemerintah saat ini adalah pembangunan infrastruktur sehingga tugas pemerintah saat ini menempatkan infrastruktur sebagai priotitas utama," ucap Luky.(bh/mos).



 

 
   Berita Terkait > Kemensos
 
  Ini Harapan Mensos Kepada Penyuluh Sosial Se-Indonesia
  Guna Pengembangan SKSTN, Kemensos dan Kemenkeu Jalin Kesepakatan Induk
  HKSN: Deklarasi Kesepakatan Bersama Penyuluh Sosial dalam Gerakan Indonesia Bersih Narkoba dan Pornografi
  Kemensos: Semangat Kepahlawanan Adalah Jiwa Raga
  Kemensos Siapkan Pabrik Anggaran Rp20 Miliar untuk Penyandang Disabilitas dan Membagikan ABD
 
ads

  Berita Utama
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme

Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto

Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco

Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun

 

  Berita Terkini
 
Diduga Langgar Aturan Kampanye, Advokat Nusantara Laporkan LBP dan Sri Mulyani ke Bawaslu

Faktor Ekonomi Politik Jadi Pertimbangan Jokowi Batalkan Kenaikan Harga Premium

Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme

Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto

Program Hunian DP 0 Rupiah Samawa Diluncurkan Pemprov DKI Jakarta

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2