Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Habib Rizieq
Habib Rizieq: Membenturkan Pancasila dengan Islam adalah 'Pemerkosaan' Pancasila
2017-03-07 14:03:56
 

Ilustrasi. Tampak Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab saat memberikan keterangan kepada para wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu (1/2) lalu.(Foto: BH /as)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Shihab mengatakan, Pancasila tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab, menurutnya, Pancasila lahir dari rahim ajaran Islam.

"Sehingga Pancasila itu hanya bisa benar kalau ditafsirkan sesuai dengan ajaran Islam," ujarnya dalam wawancara khusus Kelompok Media Hidayatullah (KMH) di kediamannya di Markaz Syariah, Jl Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (6/3) siang.

Diketahui, penafsiran Pancasila berdasarkan pendapat Habib Rizieq itu selama ini dituding banyak pihak sebagai bentuk ancaman terhadap Pancasila. Habib Rizieq menampik tegas tudingan itu.

"Kalau ada sekelompok orang menganggap (penafsiran tersebut) ancaman, karena selama ini mereka 'memperkosa' Pancasila, karena selama ini mereka mengangkangi Pancasila, karena selama ini mereka menyelewengkan makna Pancasila," paparnya tegas.

Jadi, kata dia, kalau selama ini ada keputusan presiden atau undang-undang yang dikeluarkan DPR RI yang membolehkan penyebaran/penjualan minuman keras, berarti, peraturan perundang-undangan itu sudah bertentangan dengan nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Nah, kalau ini dibiarkan, ini namanya 'pemerkosaan' Pancasila. Ini namanya pengangkangan Pancasila," ujar Ketua Dewan Pembina GNPF MUI ini.

"Nah, karena selama ini udah terbiasa mereka menyelewengkan tafsir Pancasila, begitu kita ingin kembalikan tafsir Pancasila pada relnya, mereka merasa ini ancaman. Padahal ini bukan ancaman buat negara, bukan ancaman buat Pancasila, bukan! Ancaman buat bisnis haram mereka," lanjutnya tegas.

Soal Komunisme dan Ateisme

Soal "pemerkosaan" Pancasila, Habib Rizieq menjelaskan, sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Itu berarti, jelas dia, sejak berdirinya, sejak diproklamasikan dengan dasar Pancasila, bangsa Indonesia sudah sepakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Artinya, kalau kita menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa, maka segala pemahaman ataupun yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa enggak boleh dilegalkan di Indonesia," jelasnya.

"Mutlak itu enggak boleh, karena ideologi kita, kan, Ketuhanan Yang Maha Esa," imbuhnya tegas.

Dari situ, terangnya, bisa dikatakan, paham-paham seperti Marxisme, Leninisme, Komunisme, serta Ateisme, bertentangan dengan nilai-nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Maka (paham-paham) itu enggak boleh diberikan tempat hidup di Indonesia," ujarnya. Terkait itu, kata dia, sudah benar keberadaan Tap MPRS No. 25 Tahun 1966 yang melarang penyebaran paham Komunis dan Ateis.

Begitu pula, kata Habib Rizieq, perbuatan apa saja yang bertentangan dengan nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa, enggak boleh dilegalkan di Indonesia.

"Seperti apa? Prostitusi, enggak boleh dilegalisasi atau dilokalisasi. Begitu pula perjudian, enggak boleh donk diresmikan," ujarnya.

Habib Rizieq mengatakan, sebetulnya penjelasan soal Pancasila dan penafsirannya itu sangat panjang.

"Ente (Anda) punya pertanyaan (soal tafsir Pancasila) bisa dijawab satu jam," ujarnya yang mengaku siang itu dalam kondisi lelah setelah mengisi pengajian.

Sementara, sebagaimana diketahui, sejarah perumusan dan lahirnya Pancasila yakni adanya Panitia Sembilan adalah panitia yang beranggotakan sembilan orang yang mayoritas beragama Islam, yang bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945.

Dari Panitia Kecil itu yang dikenal dengan Panitia Sembilan, (9 orang) untuk menyelenggarakan tugas tersebut. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta.

Panitia Sembilan dibentuk pada 1 Juni 1945. Adapun anggota Panitia Sembilan adalah sebagai berikut:

Ir. Soekarno (ketua)
Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
Mr. Mohammad Yamin (anggota)
KH. Wahid Hasjim (anggota)
Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
H. Agus Salim (anggota)
Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)(skr/mas/hidayatullah/wiki/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019

Ini 6 Alasan Forum Caleg Golkar Dukung Prabowo-Sandi

Polri Diminta Usut Aksi Respresif Polisi di Bengkulu dan Medan

Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai

 

  Berita Terkini
 
Habib Rizieq Perlu Mendapat Perlindungan

Polisi Menangkap Residivis yang Membegal Motor di Kawasan MM2100 Bekasi

PPP dan 21 Dubes Uni Eropa Bahas Isu Seputar Politik Identitas dan TKA

Konser Kebangsaan Siap Digelar di Taman Budaya Denpasar

Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2