Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Pilpres
Haedar: Kebijakan Kedaulatan Jangan Hanya Retorika Politik, Tetapi Harus Menjadi Kebijakan Aplikatif
2018-09-11 11:27:35
 

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. KH Haedar Nashir.(Foto: Istimewa)
 
SLEMAN, Berita HUKUM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, siapa pun kedepan yang akan memenangkan kontestasi Pilpres 2019 harus fokus terhadap kedaulatan pangan, pertanian, maritim dan kedaulatan Indonesia yang bertumpu pada politik indigenous yang mengembangkan potensi tanah air.

"Semua tokoh dan elit bisa membandingkan kekayaan Indonesia, tapi kalau mentalitas impor, instan, dan mentalitas mafia yang melestarikan impor hanya untuk kepentingan segelintir orang dan merugikan masyarakat Indonesia, maka kita tidak akan menuju pada kedaulatan pangan, pertanian, maritim, dan kedaulatan Indonesia," jelas Haedar ketika ditemui selepas meresmikan Gedung Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Minggir, Sleman, pada Senin (10/9).

Haeda berharap kebijakan kedaulatan jangan hanya menjadi retorika politik, tetapi harus menjadi kebijakan yang aplikatif.

"Bahkan rakyat Indonesia harus menyuarakan kedaulatan ini, kalau kita tetap bergantung pada impor seoerti saat ini, kita tidak bisa mengembangkan potensi kita. Kedepan cucu-cucu kita tidak bisa memperoleh manfaat dan kekayaan Indonesia, maka akhiri segala macam bentuk pembenaran terhadap kebijakan impor yang tidak perlu, apalagi kalau ada unsur mafianya," tegas Haedar.

Dalam konteks ini, lanjut Haedar, Muhammadiyah tetap berkomitmen agar spirit kedaulatan menjadi alam pikiran politik bangsa ini.

"Indonesia ini insyaAllah rakyatnya mau prihatin, jadi rakyatnya insyaAllah mau bergandeng tangan dan berkorban sampai pada fase-fase sulit kita membangun setelah kemerdekaan, tinggal sekarang para elit eksekutif, yudikatif, serta institusi Pemerintah harus ada komitmen membangun negeri ini agar bisa menjadi negeri yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan negara Indonesia," ucap Haedar.

Selain itu, Haedar juga menyampaikan bahwa politik harus menjadi pilar untuk membangun kedaulatan Indonesia, jangan malah menjadi alat transaksi kedaulatan, sehingga rakyat tersandera oleh keputusan-keputusan politik yang anti kedaulatan.

"Jadi ini penting, karena itu juga kami mengajak bahwa momentum Pilpres 2019 sebagai ajang membangun kesadaran politik baru bagi rakyat dan elit dalam membangun kedaulatan," tukas Haedar.

Membangun kedaulatan jangan hanya dijadikan alat untuk sekadar meraih kekuasaan.

"Dengan kekuasaan, seharusnya para elit harus bisa mensejahterakan, mencerdaskan, memajukan dan mendaulatkan rakyat. Jika semua itu dijadikan political will maka rakyat akan berdiri dibelakang siapa saja yang punya konsep mewujudkan kedaulatan itu," pungkas Haedar.(adam/muhammadiyah/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Diduga 'Merugikan' Capres Prabowo, Bupati Boyolali Dilaporkan ke Bawaslu RI
  Survei IDM: Faktor Ekonomi Membuat Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Melorot
  Deklarasi Jangkar-PAS Optimis Capai 33 Juta Relawan Dukung Prabowo - Sandi
  KOBO1: Koalisi Buruh 01 Deklarasi Medukung Jokowi - Ma'ruf
  PP KAMMI: Ada Cara Tertentu Menggaet Suara Generasi Milenial
 
ads

  Berita Utama
Jokowi Izinkan Asing Kuasai 100 Persen Saham di 54 Industri Lagi

KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015

Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati

Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

 

  Berita Terkini
 
Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Gedung Wani Tingkatkan Sektor Pertanian

Rezim Kamboja Pemimpin Khmer Merah Didakwa Pengadilan Bersalah atas Genosida

Jokowi Izinkan Asing Kuasai 100 Persen Saham di 54 Industri Lagi

Gus Anam Mengimbau Agar Semua Pihak Menolak Radikalisme dan Intoleransi

Peresmian Pom Bensin/ SPBU Baru di Desa Aur Ringit, Tanjung Kemuning, Kaur

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2