Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Pilpres
Haedar: Kebijakan Kedaulatan Jangan Hanya Retorika Politik, Tetapi Harus Menjadi Kebijakan Aplikatif
2018-09-11 11:27:35
 

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. KH Haedar Nashir.(Foto: Istimewa)
 
SLEMAN, Berita HUKUM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, siapa pun kedepan yang akan memenangkan kontestasi Pilpres 2019 harus fokus terhadap kedaulatan pangan, pertanian, maritim dan kedaulatan Indonesia yang bertumpu pada politik indigenous yang mengembangkan potensi tanah air.

"Semua tokoh dan elit bisa membandingkan kekayaan Indonesia, tapi kalau mentalitas impor, instan, dan mentalitas mafia yang melestarikan impor hanya untuk kepentingan segelintir orang dan merugikan masyarakat Indonesia, maka kita tidak akan menuju pada kedaulatan pangan, pertanian, maritim, dan kedaulatan Indonesia," jelas Haedar ketika ditemui selepas meresmikan Gedung Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Minggir, Sleman, pada Senin (10/9).

Haeda berharap kebijakan kedaulatan jangan hanya menjadi retorika politik, tetapi harus menjadi kebijakan yang aplikatif.

"Bahkan rakyat Indonesia harus menyuarakan kedaulatan ini, kalau kita tetap bergantung pada impor seoerti saat ini, kita tidak bisa mengembangkan potensi kita. Kedepan cucu-cucu kita tidak bisa memperoleh manfaat dan kekayaan Indonesia, maka akhiri segala macam bentuk pembenaran terhadap kebijakan impor yang tidak perlu, apalagi kalau ada unsur mafianya," tegas Haedar.

Dalam konteks ini, lanjut Haedar, Muhammadiyah tetap berkomitmen agar spirit kedaulatan menjadi alam pikiran politik bangsa ini.

"Indonesia ini insyaAllah rakyatnya mau prihatin, jadi rakyatnya insyaAllah mau bergandeng tangan dan berkorban sampai pada fase-fase sulit kita membangun setelah kemerdekaan, tinggal sekarang para elit eksekutif, yudikatif, serta institusi Pemerintah harus ada komitmen membangun negeri ini agar bisa menjadi negeri yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan negara Indonesia," ucap Haedar.

Selain itu, Haedar juga menyampaikan bahwa politik harus menjadi pilar untuk membangun kedaulatan Indonesia, jangan malah menjadi alat transaksi kedaulatan, sehingga rakyat tersandera oleh keputusan-keputusan politik yang anti kedaulatan.

"Jadi ini penting, karena itu juga kami mengajak bahwa momentum Pilpres 2019 sebagai ajang membangun kesadaran politik baru bagi rakyat dan elit dalam membangun kedaulatan," tukas Haedar.

Membangun kedaulatan jangan hanya dijadikan alat untuk sekadar meraih kekuasaan.

"Dengan kekuasaan, seharusnya para elit harus bisa mensejahterakan, mencerdaskan, memajukan dan mendaulatkan rakyat. Jika semua itu dijadikan political will maka rakyat akan berdiri dibelakang siapa saja yang punya konsep mewujudkan kedaulatan itu," pungkas Haedar.(adam/muhammadiyah/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Sembuh, Sandiaga Perintahkan Semua Pendukung Kawal C1
  Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu
  Real Count C1 TPS oleh BPN Sudah 600 Ribu Lebih, Prabowo-Sandi Menang 62 Persen
  Prabowo: Saya Akan Jadi Presiden Untuk Semua Rakyat, Termasuk Pendukung Jokowi
  Jelang 17 April 2019, Boni Hargens: Masyarakat Agar Rasional dan Bijak Menentukan Pilihan
 
ads

  Berita Utama
Ini Kata KPK Soal Pengakuan Tersangka Bowo Terima Uang dari Mendag Enggartiasto

Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci

Cegah Konflik Usai Pemilu, MUI Keluarkan Tausiyah Kebangsaan

DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres

 

  Berita Terkini
 
Ini Kata KPK Soal Pengakuan Tersangka Bowo Terima Uang dari Mendag Enggartiasto

Caleg PDIP Jadi Tersangka Pembakaran Kotak Suara di Jambi

Sembuh, Sandiaga Perintahkan Semua Pendukung Kawal C1

Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci

Andi Arief Sarankan Prabowo Bentuk Komisi Pencari Fakta Kecurangan Pemilu 2019

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2