Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilkada
Haedar: Tidak Perlu Mereproduksi Isu-Isu yang Dapat Memecah Belah Bangsa
2017-05-12 09:02:05
 

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir ketika memberikan keynote speech dalam Rakornas Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dan Perguruan Tinggi 'Aisyiyah (PTA) dalam Bidang Akademik di Hotel Novotel Jalan R. Sukamto Palembang.(Foto: Istimewa)
 
PALEMBANG, Berita HUKUM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu ada dinamika dalam mereproduksi isu-isu yang dapat memecah belah bangsa. Salah satunya pada Pilkada DKI Jakarta yang lalu.

Penyebaran isu-isu yang dapat merusak tubuh bangsa ini, menurut Haedar sudah waktunya kita cukupkan peristiwa itu untuk berlalu, dan kita melangkah kedepan untuk agenda-agenda strategis dalam memberikan kemaslahatan bagi orang banyak.

"Pilkada DKI Jakarta yang lalu telah banyak menguras perhatian hampir seluruh masyarakat Indonesia, hasil Pilkada DKI Jakarta harus diterima secara demokratis," ucap Haedar, Selasa (10/5) ketika memberikan keynote speech dalam Pembukaan Rapar Koordinasi Nasional (Rakornas) Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dan Perguruan Tinggi 'Aisyiyah (PTA) dalam Bidang Akademik di Hotel Novotel Jalan R. Sukamto Palembang.

Lanjut Haedar, kita perlu memproyeksikan pengalaman Pilkada DKI Jakarta tersebut pada dua sisi, sisi yang pertama yaitu kita menganggap Pilkada DKI Jakarta sebagai kontestasi politik biasa, agar tidak terlalu ditarik kemana-kemana, baik dalam isu mengenai radikalisme agama, kebhinekaan, mordealisme, NKRI dan juga isu intoleransi yang dapat dibenturkan antar satu dengan yang lain.

"Cara berfikir tersebut sangatlah tidak konstruktif," tegas Haedar.

Sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, dalam menyikapi hal ini Haedar mencari jalan tengah agar masyarakat dapat berhenti dalam membenturkan isu-isu tersebut, karena Haedar menilai hal tersebut tidak produktif dan dapat memunculkan benturan baru yang merupakan reproduksi dari isu tersebut.

"Sangat disesalkan, permasalahan tersebut pada dasarnya merupakan hal yang biasa, jika kembali pada titik wajar maka kita akan kembali cepat pulih. Dan seharusnya sudah tidak perlu lagi adanya reproduksi isu-isu yang dapat memecah belahkan bangsa ini," pungkas Haedar.(adam/muhammadiyah/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar

Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap

Pemasok Sabu Politikus Golkar Indra J Piliang Ternyata Karyawan Karaoke Diamond

Prabowo dan Amien Rais Ikut Aksi Bela Rohingya 169

 

  Berita Terkini
 
Presiden AS, Donald Trump Menuduh PBB Salah Urus

APBN 2018 Rentan Disusupi Agenda Politik

Kapolri Pimpin Sertijab Kalemdiklat, Aslog, Sahlijemen dan Kapolda Babel

Parpol Wajib Mendaftar di KPU dan Input Aplikasi Sipol

Pansus Angket KPK Punya Banyak Temuan Signifikan dan Berharap Bisa Konsultasi dengan Presiden

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2