Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Muhammadiyah
Haedar Sampaikan 10 Karakter Muhammadiyah pada Tanwir Muhammadiyah di Ambon
2017-02-27 08:19:10
 

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir pada penutupan Tanwir Muhammadiyah pada Minggu (26/2).(Foto: Istimewa)
 
AMBON, Berita HUKUM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir pada penutupan Tanwir Muhammadiyah pada Minggu (26/2) selain menyampaikan hasil Tanwir Ambon yaitu berupa gagasan pemikiran Resolusi Ambon, dalam kesempatan tersebut Haedar juga menyampaikan 10 karakter Muhammadiyah.

1. Muhammadiyah senantiasa beramal dan bertujuan untuk damai dan sejahtera

2. Muhammadiyah selalu perbanyak kawan dan ukhuwah islamiyah

3. Muhammadiyah senantiasa lapang dada dan memegang teguh ajaran islam

4. Muhammadiyah adalah gerakan keagamaan dan kemasyarakatan

5. Muhammadiyah senantiasa mengindahkan segala hukum, peraturan dan negara yang sah

6. Muhammadiyah senantiasa menjalankan misi amar ma'ruf nahi munkar dan menjadi contoh teladan yang baik

7. Muhammadiyah aktif dalam perkembangan masyarakat dan pembangunan sesuai islam

8. Muhammadiyah bekerjasama dengan golongan lain dalam mewujudkan syiar dakwah

9. Muhammadiyah membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain untuk memelihara masyarakat yang adil dan makmur

10. Muhammadiyah bersifat adil dan korektif dan bijaksana

Penutupan Tanwir ditutup secara langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan turut hadir dalam acara tersebut Mufida Kalla, istri Wakil Presiden JK, Gubernur Maluku, serta Wakil Gubernur Maluku.

Sementara, Resolusi Ambon tentang penguatan kedaulatan dan keadilan sosial yang dihasilkan pada Sidang Tanwir Muhammadiyah di kota Ambon, 24-26 Februari 2017 berisi 5 Poin, ini adalah hasil rumusan musyawarah dan ditandatangani oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum H. Abdul Mu'ti, sebelum acara ini ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Ambon, Minggu (26/2).

"Dari Ambon, negeri para raja, seluruh peserta Sidang Tanwir Muhammadiyah menyampaikan resolusi penguatan kedaulatan dan keadilan sosial ini untuk diteruskan dan dilaksanakan oleh pemerintah," kata Haedar Nashir saat menyerahkan rumusan resolusi itu kepada Wapres Jusuf Kalla.

Resolusi Ambon berisi:

Pertama, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menegaskan tekad bahwa kemerdekaan adalah rahmat Allah Yang Maha Kuasa, modal politik, dan awal untuk mewujudkan cita-cita ideal menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Kedaulatan dan keadilan sosial adalah azas, nafas, dan tujuan yang menggerakkan bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian dunia, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, kedaulatan berarti kemerdekaan, bebas dari belenggu perbuatan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan seperti penjajahan, penindasan, tirani, dan dominasi baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan bangsa lain. Kedaulatan berarti kemandirian menentukan nasib sendiri dalam sistem pemerintahan, hukum, politik, kebudayaan, dan kepribadian yang konstitusional.

Kedaulatan adalah ketahanan, kemampuan mengelola dan mempertahankan negara, menjaga keutuhan wilayah daratan dan lautan, mengolah sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mengembangkan potensi sumberdaya insani tanpa diskriminasi, dan membentuk karakter bangsa yang kuat berdasarkan nilai-nilai spiritual, moral agama, sosial dan peradaban utama.

Ketiga, keadilan sosial berarti pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sempurna. Keadilan sosial berarti pemerataan kesejahteraan secara proporsional bagi seluruh rakyat, siapapun dan dimanapun mereka berada dengan tetap memberikan penghargaan kepada yang berprestasi, kesempatan yang terbuka bagi yang mau bekerja, pemihakan kepada yang lemah, dan perlindungan bagi yang tidak berdaya.

Keadilan sosial berarti keseimbangan, tidak adanya ketimpangan yang menganga, dan dominasi oleh mereka yang digdaya.

Keempat, cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan dan keadilan masih memerlukan perjuangan panjang dan komitmen tinggi semua pihak baik Pemerintah, partai politik, masyarakat madani dan seluruh komponen bangsa.

Semua pihak menyadari bahwa saat ini kedaulatan bangsa dalam pertaruhan dan seringkali dipertaruhkan oleh berbagai kelompok kepentingan yang dengan tamak sengaja menggerus pranata hukum, menguras kekayaan alam dan menggusur rakyat kecil demi mendapatkan tahta kekuasaan dan nafsu duniawi.

Kesenjangan sosial yang terbuka antarkawasan, golongan, laki-laki dan perempuan, pekerjaan, dan etnis masih bahkan makin menjadi masalah yang serius.

Jika tidak sigap maka kesenjangan sosial berpotensi memecah belah persatuan bangsa dan melumpuhkan gerak langkah bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita dan mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain.

Kelima, Muhammadiyah memandang pemerintah harus tegas dan percaya diri melaksanakan kebijakan ekonomi yang pro rakyat kecil, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, mengelola sumberdaya alam dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menata sistem kepartaian yang lebih aspiratif terhadap masyarakat, mencegah dominasi kelompok tertentu yang dengan kekuatan politik, finansial, dan jaringan mendikte praktik penyelenggaraan negara.

Selain itu, negara tidak boleh takluk oleh kekuatan pemodal asing maupun dalam negeri yang memecah belah dan memporak porandakan tatanan negara demi melanggengkan kekuasaannya. Untuk itu, Pemerintah harus mendorong masyarakat madani berperan lebih luas sebagai kelompok kritis, penyeimbang, dan kontrol atas jalannya pemerintahan dan mitra strategis dalam memperkuat kedaulatan negara dan mewujudkan keadilan sosial.(dzar/adam/muhammadiyah/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Muhammadiyah
 
  Haedar Nashir: Mengajak Orang untuk Menyelamatkan Bangsa Itu Musuhnya Berat
  Panglima TNI: Muhammadiyah Ikut dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia
  Muhammadiyah Rilis Film Ki Bagus Hadikusumo
  Haedar: 4 Hal Mendasar Perlu Direnungkan dalam Kedaulatan dan Kesejahteraan Bangsa
  Buku Takziah Muhammadiyah untuk KH Hasyim Muzadi Dorong Kedekatan NU dan Muhammadiyah
 
ads

  Berita Utama
SMS Hary Tanoe, Lieus: Keresahan Tokoh terhadap Kondisi Penegakan Hukum di Tanah Air

Tempat Ahok Bukan di Mako Brimob, Namanya Juga Lapas Mana ada yang Kondusif dan Nyaman

Polisi Menangkap 7 Tersangka Kasus Perampok Modus Gembos Ban di SPBU Daan Mogot

Kronologi OTT Kasus Suap Gubernur Bengkulu dan Istri, KPK Sita Rp 1 M

 

  Berita Terkini
 
SMS Hary Tanoe, Lieus: Keresahan Tokoh terhadap Kondisi Penegakan Hukum di Tanah Air

AKBP Tatan Dirsan Layak Ditiru, Hujan Deras dan Banjir Dilalui Demi Tugas pada Malam Takbiran

Valentino Rossi Juara MotoGP Assen

Hacker Berulah, Microsoft Kebobolan Data Rahasia Besar

Haedar Nashir: Mengajak Orang untuk Menyelamatkan Bangsa Itu Musuhnya Berat

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2