Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilpres
Haidar Alwi Tak Permasalahkan Partai Diluar Koalisi Gabung
2019-07-09 19:04:51
 

Penanggung Jawab ARJ Haidar Alwi saat dijumpai wartawan usai acara 'Santunan 10 Ribu Anak Yatim dan Dhuafa' di Jakarta.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Relawan Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) mengaku tidak keberatan jika beberapa partai di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) nantinya bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Mereka percaya Jokowi mampu memilih orang-orang terbaik dalam pemerintahannya.

Hal itu dikatakan Penanggung Jawab ARJ, Haidar Alwi dalam acara 'Halalbihalal dan Santunan 10 Ribu Anak Yatim dan Duafa', di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, (7/7).

Haidar mengaku tak mempermasalahkan jika memang nantinya ada beberapa partai di luar KIK yang bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

"Pak Jokowi tahu bagaimana memilih orang-orang terbaiknya, tidak terikat dengan partai apapun. Jadi tidak masalah kalau seluruh partai pun bergabung dengan pak Jokowi," kata Haidar.

Menurut dia, siapapun sosok yang akan mengisi kabinet nantinya itu merupakan sepenuhnya hak Jokowi. Dia meyakini siapapun yang akan mengisi kabinet pemerintahan Kabinet Kerja Jilid II nanti sudah pasti orang-orang terbaik yang dipilih Jokowi bukan sekedar berdasar lobi-lobi politik semata.

"Dengan masuknya partai baru, koalisi yang lama takut tidak dapat kursi, enggak gitu. Jokowi tahu persis untuk menilai pembantunya di kabinet untuk memilih menteri-menterinya," tandas dia .

Untuk diketahui, belakang tersebar isu bergabungnya beberapa partai politik di luar KIK ramai diperbincangkan. Beberapa partai yang sebelumnya berada di dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur pengusung Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, seperti PAN, Demokrat dan Gerindra dikabarkan akan merapat ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.(ag/bh/amp)



 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Sepiring Berdua, Ngapain Ada Pilpres?
  Langkah Kuda Hitam Mega
  Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
  Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
  Rekonsiliasi dan Konstalasi Politik Pasca MRT
 
ads1

  Berita Utama
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pemidanaan Politik Yudi Syamhudi Suyuti dan Ujian Demokrasi di Indonesia

Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

Perlawanan Politik Ruslan Buton

KPK Dituding Lamban Periksa Achsanul Qosasi dan Adi Toegorisman

BPJS Kesehatan Itu Amanat Konstitusi, Harus Dipenuhi Kalau Tak Ingin Presiden Dimakzulkan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2