Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Dewan Pers
Hakim Menanyakan Apakah Peraturan Dewan Pers Berakibat Ada Wartawan Dilaporkan Ke Polisi?
2018-08-16 06:15:59
 

Tampak suasana sidang gugatan kepada Dewan Pers di ruang Mudjono lantai 3 PN Jakarta Pusat.(Foto: BH /mhm)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang ke-11 kalinya pada kasus gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap tergugat Dewan Pers yang diajukan oleh Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) pada Rabu (15/8) berlangsung cukup singkat. Namun ada hal menarik yang terjadi dalam persidangan kali ini, hakim menanyakan, apakah dengan peraturan Dewan Pers berakibat ada wartawan dilaporkan ke polisi?.

Menjelang sidang ditutup, salah satu hakim sempat meminta penjelasan kuasa hukum penggugat Dolfie Rompas terkait peraturan Dewan Pers yang menimbulkan kerugian kepada wartawan. "Apakah peraturan-peraturan Dewan Pers ini ada wartawan yang dirugikan, yang karena peraturan-peraturan tersebut berakibat wartawan dilaporkan ke polisi," tanya hakim kepada kuasa hukum penggugat Dolfi Rompas, Rabu (15/8).

Menjawab pertanyaan majelis hakim, Pengacara Rompas tidak menampiknya. "Itu benar pak hakim, akan kita uraikan dalam sidang pembuktian nanti," ujar Pengacara yang juga pernah menjadi wartawan di salah satu media lokal di Manado.

Rompas juga menyatakan tetap pada gugatannya di awal persidangan. Menanggapi replik penggugat, kuasa hukum Dewan Pers M Dyah meminta waktu kepada majelis hakim untuk mengajukan duplik pada, Selasa (28/8) mendatang.

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Abdul Kohar, dan dua hakim anggota yakni Desbennery Sinaga dan Tafsir Sembiring, akhirnya disepakati dilanjutkan sesuai permintaan kuasa hukum Dewan Pers.

Usai persidangan, kuasa hukum Dolfi Rompas mengatakan, pihaknya menolak eksepsi yang diajukan Dewan Pers yang menyatakan gugatannya kabur dan apa yang dilakukan tergugat sudah sesuai UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

"Kami tetap yakin semua peraturan Dewan Pers yang ada dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar UU Pers itu sendiri dan UU Ketenagakerjaan," ujarnya yakin.

Ditambahkannya lagi, Dewan Pers tidak punya kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan yang menjadi dasar gugatan PMH. "Karena fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 UU Pers tidak ada satupun ayat yang memberi kewenangan untuk itu," pungkasnya.(bh/mhm)



 

 
   Berita Terkait > Dewan Pers
 
  Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
  Dewan Pers Digugat, Saksi Buktikan Kerugian Materil Kebijakan Dewan Pers
  Penggugat Dewan Pers Serahkan Bukti ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
  Menkominfo Janji Bawa Masalah Pers Indonesia ke Presiden Jokowi
  Sekber Pers: Kebijakan Dewan Pers Versus Kemerdekaan Pers
 
ads

  Berita Utama
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi

Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''

Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres

 

  Berita Terkini
 
Sudah Lulus Test, 77 Orang CPNS Asal Pesisir Selatan Surati Menpan

Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Berdasarkan Petunjuk Darah di Mobil Nissan

PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis Meresmikan Portal Baru PMJNEWS.com

Amnesty International Cabut Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2