Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Kelapa Sawit
Harga Kelapa Sawit Rendah, APPKS Desak Pemerintahan Joko Widodo Bebaskan Pungutan Ekspor CPO
2019-06-20 21:41:07
 

Tampak suasana saat aksi demo APPKS di depan Gedung kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Kamis (20/6).(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI yang berlokasi di jalan Wahidin Jakarta Pusat pada Kamis (20/6) disambangi ratusan massa Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit (APPKS) yang berunjukrasa meminta agar Pemerintahan Joko Widodo untuk tetap membebaskan pungutan Ekspor CPO atau tidak memungut lagi pungutan Ekspor CPO.

Seperti diketahui, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.152/2018 tentang perubahan atas PMK no. 81/2018 mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPDKS pada Kementerian Keuangan, pungutan ekspor CPO baru bisa dikenakan bila harga menyentuh US$ 570/ton. Harga tersebut referensi sudah termasuk dalam rentang yang bisa dikenakan pungutan ekspor.

Sementara, menurut Sekjen APPKSI Arifin Nur Cahyono mengatakan bahwa, untuk saat ini Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memutuskan untuk tidak mengenakan pungutan ekspor sampai muncul ketentuan baru, ungkapnya saat diwawancari wartawan di depan Gedung kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Kamis (20/6).

Lanjutnya menambahkan kalau harga Kelapa Sawit semenjak Pemerintahan Joko Widodo terus turun hingga mecapai harga titik terendah. "Harga belum stabil, sementara kami saja baru bernapas," jelasnya.

"Lalu, yang jadi pertanyaan, Mengapa tiba-tiba ada pemberlakuan kembali ?, soalnya kami merasa akan ada kemungkinan melemah lagi harga kelapa sawit," utaranya penuh tanda tanya.

Maka itulah, kemuka Sekjen APPKSI itu menegaskan bahwa kerap menolak adanya pungutan ekspor CPO, yang mana menurutnya dana pungutan itu tidak jelas. "Bahkan, sedari itu ada 80% pembiayaan bio fuel, hingga petani sendiri tidak merasakan manfaatnya," paparnya.

"Mestinya, untuk pinjaman, untuk membangun infrastruktur, semestinya seperti itulah harapan kami. Karena hanya pihak Konglomerasi saja yang memperoleh dampaknya tersebut, tukas Nur Arifin kembali," ujarnya.

Selanjutnya, masih di lokasi dan waktu yang sama. Salah seorang koordinator aksi di lapangan, sebutlah Fiqri menyampaikan bahwa, "hanya sebesar 0,1 persen saja dana pungutan ekspor CPO yang digunakan untuk program replanting kebun petani. Itupun petani dibebani dengan bunga pinjaman bank yang tinggi jika ikut program replanting dari BPDKS," ucapnya.

Fiqri pun mengatakan, apabila pungutan ekspor CPO diberlakukan lagi, pastinya akan menyebabkan jatuhnya harga CPO dari Indonesia. "Dan akan sulit bersaing dengan produk ekspor CPO Malaysia yang tidak dibebani pungutan ekspor," cetusnya.(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

Jaksa Agung Harus Non Partisan, Pengamat: Yang Penting Jangan Terafiliasi dengan Parpol

Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks

BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi

 

  Berita Terkini
 
Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'

Sedulur Jokowi Apresiasi Sikap Tegas Presiden Jokowi akan Copot Menteri Jika Tidak Serius Kerja

Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia

Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor

Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2