Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Kasus Tanah
Hartono Tanuwidjaja: Mengapresiasi Putusan Majelis Hakim PTUN Sarang Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan
2020-06-02 17:37:17
 

Pengacara Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Gugatan PT Farika Steel (PT FS) terhadap Kepala Desa (Kades) Margagiri, Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, di Provinsi Banten, akhirnya membuahkan hasil. Karena majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang, Banten, dalam putusannya, mengabulkan gugatan tersebut.

Dalam putusannya, Majelis hakim PTUN Serang yang diketuai oleh Elfiany SH MKn dan beranggotakan Metha Sandra Merly Lengkong SH bersama Andi Fahmi Azis SH tersebut, menyatakan bahwa surat keterangan hak garapan Nomor 590/Pemt/DS-193/070/1999 tanggal 1 Juli 1999 telah melanggar salah satu asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas keterbukaan dan transparansi, asas melayani masyarakat secara jujur dan tidak diskriminatif.

Terkait putusan tersebut kuasa hukum penggugat, Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL sangat mengapresiasinya. Karena majelis hakim PTUN Serang yang telah mengadili dan memeriksa perkara tersebut telah berlaku adil, dengan memutuskan yang salah tetap salah; dan yang benar adalah benar.

"Berdasarkan putusan itu, Hak garapan klien kami tetap utuh dan sah serta legal. Sedangkan surat garapan fiktif atau bohong dinyatakan tidak berlaku atau ilegal," ujar Hartono via online di Jakarta, pada wartawan, Senin (2/6).

GUGATAN

Sementara, dalam gugatannya kata Hartono terkait dengan penerbitan dan pengalihan Surat Keterangan Menggarap No: 590/117/Kec.Boj/IV/2014 tanggal 10 April 2014.

atas nama Gunawan bin Dana.

"Dalam gugatan itu disebutkan bahwa Kades Margagiri telah menerbitkan surat Nomor 400/71/DS.2007/Sekr/2019 tanggal 20 November 2019 yang ternyata melanggar asas kepastian hukum. Bahkan menyulitkan pemerintahan desa sendiri dan menimbulkan kerugian bagi penggugat PT FS," jelasnya.

Selain itu, Camat Bojonegara juga telah menerbitkan surat keterangan Nomor 590/117/Kec.Boj/IV/2014 tanggal 10 April 2014. Namun, Camat itu juga yang menyatakan bahwa tanah garapan yang diakui sebagai hak garapan Gunawan bin Dana Cs tidak benar adanya atau fiktif.

Padahal, kata Hartono sebelum menggugat ke PTUN Serang, pihaknya juga terlebih dahulu telah mengajukan keberatan terkait penerbitan surat Nomor 400/71/DS-2007/Sekr/2019 tanggal 20 November 2019.

Irionisnya, keberatan yang diajukan advokat senior tersebut tidak digubris oleh tergugat, selaku Kades Margagir. Dia juga tak menghiraukan izin dari Bupati Serang Nomor 593/KEP.488-Huk/BPTPM/2012 tanggal 8 Oktober 2012 dan izin reklamasi Nomor 503/KEP.496-Huk/BPTPM/2012 tanggal 19 September 2012.

Nah, berdasarkan hal itulah, Majelis hakim PTUN Serang yang diketuai oleh Elfiany dalam putusannya menyatakan surat keterangan hak garapan Nomor 590/Pemt/DS-193/070/1999 tanggal 1 Juli 1999 telah melanggar salah satu, asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas keterbukaan dan transparansi, asas melayani masyarakat secara jujur dan tidak diskriminatif.

"Syukurlah majelis hakim PTUN Serang memutuskan yang salah tetap salah dan yang benar adalah benar. Hak garapan klien kami tetap utuh dan sah serta legal, sementara surat garapan fiktif atau bohong dinyatakan tidak berlaku atau ilegal," pungkas Hartono.(bh/ams)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Pimpinan DPR Minta Pengawasan Ketat Bandara

Cetak Sejarah, Akhirnya Kyai Said Aqil PBNU Dapat Jatah Komisaris BUMN

Pembukaan Investasi Miras Ancam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Indonesia

HNW: Masyarakat Menolak Penghapusan Santunan Korban Covid-19

 

ads2

  Berita Terkini
 
Misi Atasi Pandemi, Menkes: Tantangan Terbesar adalah Jumlah Vaksin

Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Pimpinan DPR Minta Pengawasan Ketat Bandara

Mutasi Corona B117 Ditemukan, Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Tanggap

Bareskrim Polri Hentikan Penyidikan Kasus 6 Laskar FPI

Begini Keterangan Ali Said Setelah Dikeluarkan dari Perusahaan Tanpa RUPS

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2