Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
Pilpres
Hashim Sebut Ada Ancaman Pembunuhan Terhadap Direktur IT BPN Agus Maksum
2019-04-12 13:02:51
 

Ilustrasi. Direktur Media dan Informasi BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusomo saat memberikan keterangan pers.(Foto: Suara.com
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Nyawa Direktur Informasi dan Teknologi (IT) di Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Agus Maksum, dikabarkan dalam kondisi terancam. Direktur Media dan Informasi BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusomo mengungkapkan, saat ini, terjadi rentetan ancaman pembunuhan terhadap penanggungjawab bidang IT di kubu 02 tersebut.

"Beberapa hari yang lalu, terpaksa saya tugaskan beberapa sekuriti untuk jaga beliau 24 jam. Karena sejak pekan lalu, nyawa beliau diancam," ungkap Hashim di Jakarta, Kamis (11/4).

Hashim tak mengungkapkan ancaman pembunuhan terhadap Agus Maksum itu dilakukan oleh siapa, atau dari kelompok mana. Namun yang pasti, adik kandung Prabowo Subianto itu mengatakan, istri, dan anak-anak Agus Maksum juga diancam akan dibunuh. "Saya bersaksi, bahwa nyawa beliau diancam oleh pihak-pihak tertentu," ujar Hashim.

Ia menilai, ancaman terhadap Agus Maksum ada kaitannya dengan persoalan Pemilu 2019. Karena selama ini, Agus Maksum menjadi orang yang paling rutin melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pun juga kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang sejumlah kejanggalan-kejanggalan dalam sistem IT penyelenggara pemilu. Termasuk juga dalam penyisiran pemilih invalid menuju Pemilu 2019. "Karena keterangan-keterangan beliau, membuat banyak pihak yang tidak senang," kata Hashim.

Lalu siapa sebenarnya Agus Maksum? Ia sebetulnya bukan tokoh yang tenar di internal BPN. Namun ia menjadi aktor utama dalam pengungkapan 17,5 juta data invalid dari sekitar 196 juta daftar pemilih tetap (dpt) sementara Pemilu 2019. Data invalid temuannya itu, ia sisir sejak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan daftar pemilih potensial pemilu (dp-4) yang menjadi basis data dpt-sementara bagi KPU.

Temuan 17,5 juta pemilih invalid tersebut, tiga kali dilaporkan BPN kepada KPU. Pertama pada Desember 2018, dan Februari, serta Maret 2019. Laporan tentang 17,5 juta data invalid versi BPN itu pula yang membuat KPU sampai hari ini belum menetapkan dpt final Pemilu 2019. Semestinya, KPU merilis dpt final pada 17 Maret lalu.

Akan tetapi, upaya validasi dari KPU atas data invalid versi BPN, yang membuat pengumuman dpt final dimolorkan. Padahal, pencoblosan Pemilu 2019, terjadwal pada 17 April mendatang. Menengok data Agus Maksum, data 17,5 juta pemilih invalid terdiri dari sekitar delapan kategori. Namun dari delapan tersebut, umumnya berada dalam tiga masalah utama. Yaitu, soal 9,8 juta data pemilih invalid yang bertanggal dan bulan lahir seragam 01/01.

Kedua, data pemilih invalid tanggal dan bulan lahir yang sama 01/07 sebanyak sekitar 2,5 juta. Dan ketiga, data pemilih invalid bertanggal dan bulan lahir seragam 31/12, sebanyak sekitar lima jutaan. Selain itu, data invalid juga ada dalam kategori penggunaan NIK yang inkonsisten di beberapa nama calon pemilih. Serta, sejumlah kasus tentang temuan kartu keluarga manipulatif.(republika/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN
  MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni
  BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator
  BW Sindir Mafhud MD Soal Masalah NIK dan DPT Pilpres 2019
  BW 'Telanjangi' Saksi TKN, Ternyata Bukan Spesifik Ahli Pemilu Tapi Soal Pidana
 
ads

  Berita Utama
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

 

  Berita Terkini
 
Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN

MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

BW Sindir Mafhud MD Soal Masalah NIK dan DPT Pilpres 2019

Krisis Teluk: AS Meluncurkan Serangan Siber terhadap Sistem Senjata Iran

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2