Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Sembako
Hidup Sudah Terlalu Sulit, Rakyat Tak Bisa Lagi Penuhi Ajakan Presiden
Monday 08 Jun 2015 03:04:39
 

Ilustrasi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Memasuki bulan kedelapan era pemerintahannya, Presiden Joko Widodo dan Kabinet Kerja yang ia pimpin menghadapi perjudian yang cukup berbahaya. Misalnya, naiknya harga kebutuhan pokok benar-benar menjadi ujian bagi daya tahan rakyat, apalagi ditambah dengan masyarakat Indonesia pada pekan depan akan memasuki bulan suci Ramadhan 1436 H, dimana diprediksi harga-harga sembako akan meroket tajam.

"Karena kenaikan itu disebabkan politik ekonomi Jokowi menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM)," jelas Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR, Bambang Soesatyo, Minggu (7/6).

Perjudian lain yang dihadapi Jokowi terkait dengan kompetensi dan kapabilitas pemerintahannya. Penghapusan subsidi BBM menyebabkan anjloknya daya beli rakyat. Konsekuensinya, konsumsi dalam negeri merosot.

"Kinerja sektor swasta pun melemah. Pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai terjadi dimana-mana, ungkapnya.

Sementara pada saat bersamaan, kinerja pemerintah terbilang buruk. Hingga pekan pertama Juni 2015, penyerapan anggaran diperkirakan baru 18 persen. "Kalau penyerapan anggaran hingga akhir tahun jauh dari persentase ideal, Presiden Jokowi dan Kabinet Kerja akan dinilai tidak kompeten dan tidak kapabel," ungkap pengurus Kadin ini.

Ditambah lagi dengan faktor melemahnya rupiah terhadap dolar AS (1 USD = Rp.13.280,-) per Jumat (5/6).

Dia menjelaskan, buruknya kinerja swasta dan pemerintah itu dilihat sebagai benih krisis ekonomi. "Benih krisis itu mulai dirasakan langsung oleh hampir semua elemen rakyat; ibu rumah tangga, pengusaha kecil maupun para manajer serta para boz besar dari perusahaan-perusahaan terkemuka," tukas Bamsoet, demikian ia sering disapa.

Karena itu, sambungnya, kemungkinan tak bisa memenuhi ajakan Presiden untuk melalui masa-masa ini sulit karena perubahan besar yang dicanangkannya. Sebab, Presiden Jokowi pernah menegaskan bahwa, setiap perubahan besar memang menyakitkan, bahkan seperti menelan pil pahit.

"Namun, dengan harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, beban rakyat jelas menjadi sangat berat. Rakyat mungkin tidak mampu lagi untuk memenuhi ajakan Presiden melalui masa-masa sulit sekarang ini. Maka, patut bagi Presiden untuk waspada manakala daya tahan rakyat tak mampu lagi memberi toleransi," katanya mengingatkan.

Dalam amatannya, semua terus berharap keadaan bisa bertambah baik dari hari ke hari. "Namun, hari-hari ini, keprihatinan dan kecemasan tak bisa lagi ditutup-tutupi. Sebab, politik ekonomi Presiden Jokowi justru menciptakan jebakan yang cenderung membahayakan eksistensi pemerintahannya," tandasnya.(zul/rmol/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Sembako
 
  Polisi Menangkap 2 Tersangka Praktik Penyelewengan Minyak Goreng Curah
  Hidup Sudah Terlalu Sulit, Rakyat Tak Bisa Lagi Penuhi Ajakan Presiden
  Kelangkaan Sembako Permainan Spekulan
  Jipur Peduli Lingkungan Bagikan Sembako
 
ads

  Berita Utama
Partai Gerindra Tolak Hak Angket KPK

Polres Jakbar Menangkap 7 Orang Pengguna Ijazah Palsu Mendaftar Calon Bintara Polri 2017

Koarmabar TNI AL Gelar Latihan Siaga Tempur di Perairan Natuna

Deklarasi Arus Baru Ekonomi Indonesia pada KEU Jadi Momentum Penguatan Basis Perekonomian

 

  Berita Terkini
 
Pimpinan DPR RI Terima Surat Terkait Hak Angket

Partai Gerindra Tolak Hak Angket KPK

Pangkoopsau II Pimpin Sertijab 9 Pejabat di Jajaran Makoopsau II

DHO WNA Nigeria Pemilik Sabu 2 Kg dari China Tewas di Tembak Polisi

Dirjen Pemasyarakatan: Lapas Kita Belum Sanggup Penuhi Kebutuhan Biologis Narapidana

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2