Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
CPNS
Hindari Kecurangan, Proses Penerimaan CPNS Harus Transparan
2018-09-29 09:26:35
 

Ilustrasi. Tata cara pendaftaran CPNS Nasional tahun 2018.(Foto:
 
PALEMBANG, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Sirmadji berharap, agar proses penerimaan CPNS tidak terjadi kecurangan maka harus transparan. Prosesnya dibuka, kalau tes berbasis komputer dengan sistem BKN sekarang semua jawaban langsung dapat dilihat artinya realtime bisa langsung ketahuan.

"Untuk proses wawancara dalam perekrutan CPNS, kami sudah bicarakan dengan BKN dan Ombudsman serta penegak hukum agar dilakukan secara transparan sehingga ada alasan mengapa ada yang yang diterima dan ada yang ditolak atau tidak diterima. Kriteria peraturannya harus jelas dan tegas," ungkapnya, di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (27/9).

Menurut Sirmadji, Kunjungan kerja spesifik Panja Pengawasan Komisi II DPR RI dimaksudkan untuk melihat secara langsung dan mencari masukan terkait permasalahan di bidang Aparatur Sipil Negara (ASN). Termasuk membahas tentang Rekrutmen CPNS, Mutasi Pegawai, Netralitas ASN pada pemilu dan Penanganan Honorer K2.

"Kami apresiasi Pemprov Sumsel sudah bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang membuat roadmap yang baik, termasuk membuat evaluasi, analisis kebutuhan pegawai sehingga formasi yang dibuka dan kebutuhan di lapangan menjadi maching," ujarnya

Terkait dengan permasalahan kesulitan masyarakat yang akan mengakses dan mendaftar menjadi CPNS karena server down, ia mengatakan dengan mendaftar online semestinya menjadi lebih mudah bukan sebaliknya. Karena itu dia meminta aparat terkait segera menyelesaikan masalah itu agar proses pendaftaran dan perekrutan CPNS berjalan dengan baik.

"Kami juga berinteraksi dengan ombudsman, dapat dijadikan tempat untuk menyampaikan keluhan agar proses pembukaan dan perekrutan CPNS berjalan dengan baik," tandasnya.(Andri/mp/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

 

  Berita Terkini
 
Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN

MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

BW Sindir Mafhud MD Soal Masalah NIK dan DPT Pilpres 2019

Krisis Teluk: AS Meluncurkan Serangan Siber terhadap Sistem Senjata Iran

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2