Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
    
Hoax
Hoax dan Hate Speech Merupakan Kejahatan Demokrasi
2018-10-07 15:34:29
 

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni saat diskusi publik bertajuk 'Residu Demokrasi :Hate Speech dan Hoax'.(Foto: BH/Mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menilai munculnya hoax dan hate speech atau ujaran kebencian ini diakibatkan karena tokoh politik masih memiliki mental siap menang dan tidak siap kalah, terlebih dalam konteks jelang Pemilu 2019 mendatang.

Hal itu dikemukakannya pada diskusi publik bertajuk 'Residu Demokrasi : Hate Speech dan Hoax' yang diadakan Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Guntur, Jakarta Selatan, Minggu (7/10).

"Hoax dan hate speech atau berita bohong digunakan untuk memelihara dukungan pemilih, karena perilaku siap menang dan tidak siap kalah,membuat aktor dan calon menggunakan pendekatan yang pragmatis," ujar Titi.

Titi menyebutkan, hoax dan ujaran kebencian tersebut selalu berhubungan erat dengan suku, agama, ras dan antar golongan. Sehingga hoax dan ujaran kebencian tersebut digunakan oleh tokoh politik tertentu untuk menyerang lawan politiknya.

"Yang paling bisa memicu emosi dan sentimen adalah hoax, dan hate speech yang selalu berkelidan dan dengan SARA. Ini fenomena global, sentimen emosional yang mendominasi sehingga cara-cara instan ini bertemu yaitu berita bohong, ujaran kebencian dan politik transaksional," ujarnya.

Sehingga, kata Titi, hoax dan ujaran kebencian tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak kaidah-kaidah dan hakekat demokrasi.

"Tapi bagi kami hoax dan ujaran kebencian bukan sekedar residu, kenapa, karena demokrasi dan praktik pemilu itu menempatkan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia)," sambungnya.

Untuk itu, dia mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang memuat unsur hoax dan hate speech terutama dalam kaitannya dengan dunia politik.

"Saya kira lebih tepat ini (hoax dan hate speech) disebut sebagai kejahatan demokrasi, karena melenyapkan esensi demokrasi itu. Ini tentunya yang tidak boleh kita biarkan. Hoax dan berita bohong itu mempunyai tujuan jahat dan merupakan kejahatan terhadap demokarasi," katanya.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham

Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol

Polisi Melakukan 20 Adegan Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI oleh Juru Parkir

Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi

 

  Berita Terkini
 
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham

Proyek Fiktif, KPK Tetapkan 2 Pejabat PT Waskita Karya sebagai Tersangka

Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol

Komisi III Dorong Aparat Keamanan Tingkatkan Pengamanan Pemilu 2019

Isu Perlindungan Pekerja Migran Disuarakan Kembali

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2