Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
    
Hoax
Hoax dan Hate Speech Merupakan Kejahatan Demokrasi
2018-10-07 15:34:29
 

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni saat diskusi publik bertajuk 'Residu Demokrasi :Hate Speech dan Hoax'.(Foto: BH/Mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menilai munculnya hoax dan hate speech atau ujaran kebencian ini diakibatkan karena tokoh politik masih memiliki mental siap menang dan tidak siap kalah, terlebih dalam konteks jelang Pemilu 2019 mendatang.

Hal itu dikemukakannya pada diskusi publik bertajuk 'Residu Demokrasi : Hate Speech dan Hoax' yang diadakan Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Guntur, Jakarta Selatan, Minggu (7/10).

"Hoax dan hate speech atau berita bohong digunakan untuk memelihara dukungan pemilih, karena perilaku siap menang dan tidak siap kalah,membuat aktor dan calon menggunakan pendekatan yang pragmatis," ujar Titi.

Titi menyebutkan, hoax dan ujaran kebencian tersebut selalu berhubungan erat dengan suku, agama, ras dan antar golongan. Sehingga hoax dan ujaran kebencian tersebut digunakan oleh tokoh politik tertentu untuk menyerang lawan politiknya.

"Yang paling bisa memicu emosi dan sentimen adalah hoax, dan hate speech yang selalu berkelidan dan dengan SARA. Ini fenomena global, sentimen emosional yang mendominasi sehingga cara-cara instan ini bertemu yaitu berita bohong, ujaran kebencian dan politik transaksional," ujarnya.

Sehingga, kata Titi, hoax dan ujaran kebencian tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak kaidah-kaidah dan hakekat demokrasi.

"Tapi bagi kami hoax dan ujaran kebencian bukan sekedar residu, kenapa, karena demokrasi dan praktik pemilu itu menempatkan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia)," sambungnya.

Untuk itu, dia mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang memuat unsur hoax dan hate speech terutama dalam kaitannya dengan dunia politik.

"Saya kira lebih tepat ini (hoax dan hate speech) disebut sebagai kejahatan demokrasi, karena melenyapkan esensi demokrasi itu. Ini tentunya yang tidak boleh kita biarkan. Hoax dan berita bohong itu mempunyai tujuan jahat dan merupakan kejahatan terhadap demokarasi," katanya.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait > Hoax
 
  Boni Hargens: Politik Indonesia Sudah Masuk era 'Post-Truth Society'
  Siarkan Berita Hoax Prabowo Kampanye di Padang, Andre Rosiade Akan Laporkan Metro TV ke Dewan Pers
  Arief Poyuono: Pertengkaran dan Adu Domba Dirinya di Twitter dengan Ferdinan Hutahaean Adalah Hoax
  FSP LEM SPSI DKI Jakarta Deklarasikan Pemilu Damai Tanpa Hoax
  Khilafatul Muslimin Dukung Pemilu 2019 Damai Tanpa Hoaks
 
ads

  Berita Utama
Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

 

  Berita Terkini
 
Muhammad Mursi Meninggal, Presiden Erdogan: Pemerintah Mesir Harus Diadili di Mahkamah Internasional

Tiga Calon Sekjen KPK Akan Jalani Wawancara

Bareskrim Polri Musnahkan Barang Bukti 137 Kg Sabu-Sabu

Mulai Menyadap WhatsApp

Rahmawati Husein, Wakili Asia Tenggara dalam Sidang Dewan Pengarah PBB

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2