Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Hukum di Era Jokowi Kental Muatan Politik
2019-08-29 20:19:06
 

Ilustrasi. Jokowi lagi naik motor .(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Penegakkan hukum di era pemerintahan Joko Widodo periode pertama dianggap sangat buruk. Ini penegakan hukum kental dengan kekuatan partai politik.

Hal itu berdasarkan hasil survei Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang diselenggarakan sejak 27 Juni sampai dengan 8 Agustus 2019. Survei ini melibatkan 119 orang tokoh yang terdiri dari akademisi, politisi partai politik, jurnalis senior, pengurus asosiasi pengusaha, tokoh agama, budayawan, tokoh gerakan perempuan, pemuda dan aktivis.

Ketua Tim Survei P2P LIPI, Wawan Ichwanuddin mengatakan, sebanyak 42 persen responden setuju dengan pernyataan bahwa kebebasan berpendapat saat ini semakin dibatasi, terutama yang mengandung kritik kepada pemerintah.

Sedangkan sebanyak 52,9 persen menyatakan bahwa penegakkan hukum di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh posisi politik atau dukungan politik pada saat pemilu.

"Sebanyak 37,8 persen berpendapat tidak setuju bahwa penegakkan hukum saat ini dipengaruhi oleh politik," ucap Wawan Ichwanuddin di Gedung Widya Graha, LIPI, Jakarta, Rabu (28/8).

Dari hasil temuan P2P LIPI kata Wawan, sebanyak 71,6 persen publik menyatakan bawah Indonesia saat ini demokratis. Namun, angka tersebut mengalami penurunan dibanding dengan temuan survei setahun sebelum pemilu.

Sementara sebanyak 42 persen responden survei tokoh yang menilai keadaan demokrasi saat ini lebih baik dibandingkan lima tahun lalu. Mereka menilai bahwa kebebasan berbicara semakin dibatasi.

"Sedang hampir 53 persen meyakini bahwa posisi dukungan politik mempengaruhi proses penegakkan hukum," paparnya.(wv/RMOL/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh
  Jokowi Vs Pendukung
  Hukum di Era Jokowi Kental Muatan Politik
  Pengadaan Mobil Dinas Baru Bukti Jokowi Gagal Jalankan Politik Anggaran
  Jokowi: Kabinet Itu Adalah Hak Prerogatif Presiden. Menteri Itu Adalah Pembantu
 
ads

  Berita Utama
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta

Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah

Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!

Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

 

  Berita Terkini
 
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta

Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka

Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II

Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2