Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
ICW Yakini KPK Enggan Cari Harun Masiku
2020-10-24 07:04:30
 

Mantan calon legislatif asal PDIP, Harun Masiku sebagai DPO oleh KPK.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia Corruption Watch (ICW) meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri bukan tak mampu menangkap buronan Harun Masiku sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Namun Firli Bahuri Cs memang dinilai tidak mau menangkap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu sejak awal.

"Sejak awal ICW sudah memiliki keyakinan bahwa KPK bukan tidak mampu untuk meringkus mantan calon legislatif asal PDIP, Harun Masiku, akan tetapi memang tidak mau," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam pesan singkatnya, Jumat (23/10).

Padahal, sambung Kurnia, selama ini KPK dikenal sangat handal dalam mencari buronan kasus korupsi. Namun pada periode kelima ini, performa penindakan KPK justru terlihat sangat menurun drastis. "ICW juga turut mengusulkan agar Tim Satuan Tugas yang sebelumnya dibentuk untuk mencari Harun Masiku lebih baik dibubarkan saja. Sebab, sampai saat ini efektivitas dari tim tersebut tidak kunjung terlihat," ujarnya.

Tak hanya itu, Kurnia menilai, seharusnya Pimpinan KPK mengevaluasi kinerja Deputi Penindakan. Sebab lanjut Kurnia, Deputi Penindakan adalah pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab atas buruknya performa Tim Satuan Tugas pencarian Harun Masiku.

"Dewan Pengawas juga diharapkan dapat bertindak untuk turut menyikapi polemik ketidakjelasan kinerja KPK dalam menangkap Harun Masiku. Misalnya dengan memanggil Ketua KPK dan Deputi Penindakan untuk dimintai keterangan terkait kendala-kendala apa saja yang dihadapi untuk dapat menemukan dan menangkap Harun Masiku," tegasnya.(republika/bh/sya)



 
   Berita Terkait > KPK
 
  Tujuh Area Rentan Korupsi di Pemerintahan Daerah
  HAKORDIA 2020: Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa Dalam Budaya Antikorupsi
  Astagfirullah, Lagi-lagi Terjadi! Pegawai KPK Putuskan Hengkang Gara-Gara...
  ICW Yakini KPK Enggan Cari Harun Masiku
  Busyro Muqoddas: KPK Dimutilasi Tuntas oleh Pemerintah
 
ads1

  Berita Utama
AHY Tempuh Jalur Hukum Terkait Penyelengaraan KLB Deliserdang

Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Pimpinan DPR Minta Pengawasan Ketat Bandara

Cetak Sejarah, Akhirnya Kyai Said Aqil PBNU Dapat Jatah Komisaris BUMN

Pembukaan Investasi Miras Ancam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Indonesia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Italia Blokir Pengiriman Vaksin AstraZeneca ke Australia, Apa yang Terjadi?

Komisi I DPR Komitmen Lindungi Data Pribadi Masyarakat Melalui RUU PDP

Cinta Produk Indonesia Harus Jadi Gerakan yang Didukung Seluruh Anak Bangsa

Satu Tahun Lawan Pandemi, Muhammadiyah Habiskan 344 Milyar untuk 31 Juta Warga Indonesia

Catatan Evaluasi Setahun Penanganan Pandemi Covid-19

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2