Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Pilkada
IDM: Politik Kotor Gunakan Pembunuh untuk Hancurkan Suara AHY-Sylvi
2017-02-15 07:29:52
 

Ilustrasi. Logo Indonesia Development Monitoring.(Foto: Istimewa)
 
Oleh: Fahmi Hafel

INDONESIA DEVELOPMENT Monitoring (IDM) mengatakan Fitnah kepada SBY yang dilancarkan oleh pelaku pembunuhan yaitu Antasari merupakan cara berpolitik yang sangat kotor.. Patut diduga, merupakan stratedi l dari istana untuk memenangkan Ahok-Djarot dengan cara cara yang tidak pantas dan Politik kotor.

Dari data yang kami dapat dilapangan, bahwa pasangan Agus dan Silvia akan memenamgkan Pilkada DKI Jakarta 1 putaran. Dan kami yakin data ini juga di miliki oleh Intelijen yang memberikan madukan ke istana, tentang prediksi pemenang Pilkada DKI Jakarta 2017.

Oleh karena itu, cara terakhir untuk menghancurkan suara Agus dan Silvi, satu satunya cara dengan menggunakan seorang Antasari yang tetlibat secara sah dan dibuktikan oleh hukum sebagai aktor pembunuhan, yang diberikan Grasi oleh Presiden Joko Wododo. Hal itu diluar kebiasaan, dimana belum ada dalam sejarahnya seorang pelaku dan otak pembunuhan secara kejam dan terencana diberikan grasi oleh presiden, walaupun grasi itu merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh Presiden.

Untuk itu, Jokowi harus mengklarifikasi kepada masyarakat, mengenai dasar dan pertimbangan apa seorang Antasari diberikan Grasi. Apabila tidak memberikan klarifikasi secara jujur pada rakyat, maka IDM akan mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di PTUN Jakarta Pusat, untuk membatalkan keputusan Presiden Joko Widodo terkait pemberian Grasi kepada Antasari.

Selain itu juga kami akan mengirim surat ke Komisi Informasi Publik, untuk meminta penjelasan kepada Presiden Joko Widodo terkait grasi yang diberikan kepada Antasari terkait hak masyatakat untuk mendapat informasi atas semua pertimbangan keputusan yang dikeluarkan presiden, terkait grasi untuk Antasari, karena melanggar rasa Keadilan Masyarakat yang dihukum karena mencuri Ayam.

Kenapa banyak pemohon Grasi kasus-kasus perampokan dan nyolong Kakao di tolak oleh Presiden. Belum lagi Petani yang terlibat pembunuhan dalam aksi demo yang untuk mempertahankan tanahnya tidak diberikan Grasi oleh Presiden. Harusnya Presiden lebih aktif untuk memberikan Grasi untuk pada rakyat kecil yang divonis hukum karena kriminalisasi.

Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM).(rls/bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Soroti Pembinaan RTRW di Cianjur: Forum Pemerhati Pilkada Jabar Ingatkan ASN untuk Netral
  Jelang Pilkada 2018, Polda Diminta Adil
  Panglima TNI: Hadapi Pilkada Serentak 2018, Prajurit Harus Netral
  LSPI Prediksi Pilkada Sumsel Maksimal Ada 3 Poros Pasangan Calon Gubernur
  Stratakindo: Survei Terbaru Peta Jelang Pra-Kwalifikasi Pilkada Sumsel 2018
 
ads

  Berita Utama
Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda

Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota

Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat

 

  Berita Terkini
 
MKD DPR Tetap Akan Memproses Setya Novanto

Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

Aparat Hukum Harus Buktikan Kasus Transfer Standard Chartered Rp19 Triliun

Yocie Gusman Plt Direktur Utama BJB Syariah Ditetapkan Tersangka

Panglima TNI: Keberhasilan Tugas Milik Anak Buah, Kegagalan Tanggung Jawab Komandan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2