Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Pilkada
IDM: Politik Kotor Gunakan Pembunuh untuk Hancurkan Suara AHY-Sylvi
2017-02-15 07:29:52
 

Ilustrasi. Logo Indonesia Development Monitoring.(Foto: Istimewa)
 
Oleh: Fahmi Hafel

INDONESIA DEVELOPMENT Monitoring (IDM) mengatakan Fitnah kepada SBY yang dilancarkan oleh pelaku pembunuhan yaitu Antasari merupakan cara berpolitik yang sangat kotor.. Patut diduga, merupakan stratedi l dari istana untuk memenangkan Ahok-Djarot dengan cara cara yang tidak pantas dan Politik kotor.

Dari data yang kami dapat dilapangan, bahwa pasangan Agus dan Silvia akan memenamgkan Pilkada DKI Jakarta 1 putaran. Dan kami yakin data ini juga di miliki oleh Intelijen yang memberikan madukan ke istana, tentang prediksi pemenang Pilkada DKI Jakarta 2017.

Oleh karena itu, cara terakhir untuk menghancurkan suara Agus dan Silvi, satu satunya cara dengan menggunakan seorang Antasari yang tetlibat secara sah dan dibuktikan oleh hukum sebagai aktor pembunuhan, yang diberikan Grasi oleh Presiden Joko Wododo. Hal itu diluar kebiasaan, dimana belum ada dalam sejarahnya seorang pelaku dan otak pembunuhan secara kejam dan terencana diberikan grasi oleh presiden, walaupun grasi itu merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh Presiden.

Untuk itu, Jokowi harus mengklarifikasi kepada masyarakat, mengenai dasar dan pertimbangan apa seorang Antasari diberikan Grasi. Apabila tidak memberikan klarifikasi secara jujur pada rakyat, maka IDM akan mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di PTUN Jakarta Pusat, untuk membatalkan keputusan Presiden Joko Widodo terkait pemberian Grasi kepada Antasari.

Selain itu juga kami akan mengirim surat ke Komisi Informasi Publik, untuk meminta penjelasan kepada Presiden Joko Widodo terkait grasi yang diberikan kepada Antasari terkait hak masyatakat untuk mendapat informasi atas semua pertimbangan keputusan yang dikeluarkan presiden, terkait grasi untuk Antasari, karena melanggar rasa Keadilan Masyarakat yang dihukum karena mencuri Ayam.

Kenapa banyak pemohon Grasi kasus-kasus perampokan dan nyolong Kakao di tolak oleh Presiden. Belum lagi Petani yang terlibat pembunuhan dalam aksi demo yang untuk mempertahankan tanahnya tidak diberikan Grasi oleh Presiden. Harusnya Presiden lebih aktif untuk memberikan Grasi untuk pada rakyat kecil yang divonis hukum karena kriminalisasi.

Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM).(rls/bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Keikutsertaan Purnawirawan TNI dalam Pilkada Tidak Pengaruhi Netralitas Prajurit
  Komisi III Ingatkan Netralitas Mitra Kerjanya pada Pilkada Serentak
  Zulfadhli Tak Setuju Anggaran Sosial Dikurangi karena Pilkada
  Busyro Muqoddas: MK Jangan Mudah Tergoda Suap Sengketa Pilkada
  Cawagub Ijeck: Menciptakan Pemerintahan Profesional, Bersih dan Bebas Korupsi
 
ads

  Berita Utama
Gubernur Anies Baswedan Bertemu Presiden Turki di Istanbul

Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

 

  Berita Terkini
 
Jangan Sedih! Foto WhatsApp yang Dihapus Bisa Kembali

Muhammadiyah dalam Amalnya Tidak Berpikir Untung Rugi

Gubernur Anies Baswedan Bertemu Presiden Turki di Istanbul

Ibu Negara Iriana Melepas Peserta Lomba Kartini Run 2018

Ahli Ekonomi Ichsanuddin Noorsy: Holdingisasi BUMN Harus Penuhi Syarat

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2