Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pemilu
IKB UI: Ada Indikasi Kuat Kejahatan HAM Pemilu 2019, KOMNAS HAM Agar Lakukan Investigasi
2019-05-14 21:29:38
 

Tampak saat rombongan IKB-UI melaporkan ke kantor Komnas HAM, di Jakarta.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Merasa sangat khawatir terkait perkembangan kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan dengan adanya kecurangan Pemilu 2019 yang terstruktur, sistematis, dan massif, sekelompok aktivis mengatasnamakan Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia (IKB UI) mendatangi gedung kantor Komnas Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI) yang berlokasi dibilangan Menteng, tepatnya di jalan Latuharhari, Jakarta Pusat pada, Selasa (14/5).

Ramli Kamidin mengatakan bahwa, Komnas HAM, kami minta untuk mengungkap kejahatan HAM penyelenggara PEMILU 2019. "Ini salah satu bentuk seruan kemanusian menghargai nyawa anak bangsa korban meninggalnya petugas KPPS, menelan semakin bertambah capai 610 jiwa lebih," ungkap Ramli, Selasa (14/5).

Sementara, Mantnoer Hidayat yang juga turut hadir menambahkan bahwa, IKB UI ke Komnas HAM juga dalam upaya memandang dimana penyelenggara PEMILU berperilaku membahayakan jiwa petugas KPPS dan patut diduga sudah melakukan kejahatan HAM dalam hal ini.

Bahkan, IKB UI juga telah mencatat setidaknya ada sejumlah fakta terkait kelalaian dan ketidaklayakan proses kerja diberikan KPU bagi petugas KPPS. "Soalnya, belakangan ini diketahui para petugas KPPS yang meninggal dunia mengalami muntah darah, sakit di dada dan stroke," ujarnya.

Fakta dilapangan juga menunjukan, ada kelalaian standar kerja tidak dilakukan oleh KPU. Kemukanya, seperti pemberitauan jangka waktu kerja, tes kesehatan baik fisik maupun psikologis bagi seluruh calon KPPS. "Padahal KPU memperkerjakan petugas KPPS; notabene mencakup mayoritas berusia kisaran 50 hingga 59 tahun," jelasnya.

Stroke dan gagal jantung menjadi penyebab kematian paling banyak dari ke-455 kasus. Maka, KPU membuka ruang kelalaian kemanusian terbesar, seperti persyaratan keterangan sehat dibuat cukup di Puskesmas tanpa pemeriksaan mendalam. "Dampaknya surat
tersebut adalah formalitas. Merekrut orang 'di hire' bekerja dengan riwayat kesehatan yang buruk adalah unsur kejahatan yang terang benderang dilakukan KPU. "

KPU juga gagal memberitahukan bobot tugas petugas KPPS, yang menyebabkan mereka bekerja nonstop selama dua hari tidak tidur.

"KPU patut diduga melakukan kejahatan slavery modern dengan memberikan bobot tugas yang demikian berat dan kompensasi yang begitu minim. KPU telah mengangap murah nyawa anak negeri dengan memberikan kompensasi yang sangat kecil kepada korban kematian petugas KPPS, padahal mereka bekerja begitu luar biasa untuk kemajuan demokrasi Indonesia," urainya.

"Bagi IKB-UI, KPU seakan telah menjadi mesin pembunuh terbesar warga negara Indonesia, maka itulah meminta KOMNAS HAM melakukan investigasi kejahatan pelanggaran HAM oleh Komisi Pemilihan Umum," pungkasnya.(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?

Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua

PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'

 

  Berita Terkini
 
Pengadaan Mobil Dinas Baru Bukti Jokowi Gagal Jalankan Politik Anggaran

Kapolres, Dandim Jakpus Gelar Silaturahmi Kamtibnas dengan Warga Papua di Jakarta

Bagir Manan: Saatnya Laksanakan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Secara Benar

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?

KPK Tetapkan Jaksa Satriawan sebagai Tersangka Kasus Suap Lelang Proyek TP4D

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2