Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pemilu
IKB UI: Ada Indikasi Kuat Kejahatan HAM Pemilu 2019, KOMNAS HAM Agar Lakukan Investigasi
2019-05-14 21:29:38
 

Tampak saat rombongan IKB-UI melaporkan ke kantor Komnas HAM, di Jakarta.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Merasa sangat khawatir terkait perkembangan kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan dengan adanya kecurangan Pemilu 2019 yang terstruktur, sistematis, dan massif, sekelompok aktivis mengatasnamakan Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia (IKB UI) mendatangi gedung kantor Komnas Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI) yang berlokasi dibilangan Menteng, tepatnya di jalan Latuharhari, Jakarta Pusat pada, Selasa (14/5).

Ramli Kamidin mengatakan bahwa, Komnas HAM, kami minta untuk mengungkap kejahatan HAM penyelenggara PEMILU 2019. "Ini salah satu bentuk seruan kemanusian menghargai nyawa anak bangsa korban meninggalnya petugas KPPS, menelan semakin bertambah capai 610 jiwa lebih," ungkap Ramli, Selasa (14/5).

Sementara, Mantnoer Hidayat yang juga turut hadir menambahkan bahwa, IKB UI ke Komnas HAM juga dalam upaya memandang dimana penyelenggara PEMILU berperilaku membahayakan jiwa petugas KPPS dan patut diduga sudah melakukan kejahatan HAM dalam hal ini.

Bahkan, IKB UI juga telah mencatat setidaknya ada sejumlah fakta terkait kelalaian dan ketidaklayakan proses kerja diberikan KPU bagi petugas KPPS. "Soalnya, belakangan ini diketahui para petugas KPPS yang meninggal dunia mengalami muntah darah, sakit di dada dan stroke," ujarnya.

Fakta dilapangan juga menunjukan, ada kelalaian standar kerja tidak dilakukan oleh KPU. Kemukanya, seperti pemberitauan jangka waktu kerja, tes kesehatan baik fisik maupun psikologis bagi seluruh calon KPPS. "Padahal KPU memperkerjakan petugas KPPS; notabene mencakup mayoritas berusia kisaran 50 hingga 59 tahun," jelasnya.

Stroke dan gagal jantung menjadi penyebab kematian paling banyak dari ke-455 kasus. Maka, KPU membuka ruang kelalaian kemanusian terbesar, seperti persyaratan keterangan sehat dibuat cukup di Puskesmas tanpa pemeriksaan mendalam. "Dampaknya surat
tersebut adalah formalitas. Merekrut orang 'di hire' bekerja dengan riwayat kesehatan yang buruk adalah unsur kejahatan yang terang benderang dilakukan KPU. "

KPU juga gagal memberitahukan bobot tugas petugas KPPS, yang menyebabkan mereka bekerja nonstop selama dua hari tidak tidur.

"KPU patut diduga melakukan kejahatan slavery modern dengan memberikan bobot tugas yang demikian berat dan kompensasi yang begitu minim. KPU telah mengangap murah nyawa anak negeri dengan memberikan kompensasi yang sangat kecil kepada korban kematian petugas KPPS, padahal mereka bekerja begitu luar biasa untuk kemajuan demokrasi Indonesia," urainya.

"Bagi IKB-UI, KPU seakan telah menjadi mesin pembunuh terbesar warga negara Indonesia, maka itulah meminta KOMNAS HAM melakukan investigasi kejahatan pelanggaran HAM oleh Komisi Pemilihan Umum," pungkasnya.(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil
  Korban Aksi 21/22 Mei, Anies Baswedan: Enam Orang Meninggal Dunia
  Bawaslu Diimbau Beri Laporan Evaluasi
  Usai Pengumuman Hasil Pemilu Oleh KPU, Pengamat: Keamanan Kondusif
  Fahri Hamzah: Rakyat Bakal Melawan Balik Jika Terus Diancam
 
ads

  Berita Utama
Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil

AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei

Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh

Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?

 

  Berita Terkini
 
Pemprov DKI Jakarta Gelar Lomba Foto dan Vlog

AJI: Kekerasan terhadap 20 Jurnalis Saat Aksi 22 Mei Harus Diusut

Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil

Brexit: PM Inggris Theresa May akan Mundur karena Tak Mampu Bawa Inggris Keluar dari Uni Eropa

PAN: Pemerintah Harus Tegas Terhadap Aktor Intelektual Rusuh 22 Mei

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2