Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Romahurmuziy
IPI: Kasus OTT Ketum PPP Romahurmuziy Tidak Berdampak pada Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin
2019-03-16 16:01:15
 

Direktur IPI Karyono Wibowo.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rohamurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berdampak langsung pada elektabilitas calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi).

"Dengan penangkapan Romy (Ketua Umum PPP) yang tertangkap OTT oleh KPK, menurut saya tidak secara langsung akan berdampak pada elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Kenapa?, karena kasus Romy adalah kasus yang berdiri sendiri. Namun demikian tertangkapnya Romy tentu saja akan membentuk citra negatif bagi pasangan 01. Karena Romy bagian dari partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Karyono, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3).

Tetapi, lanjut Karyono, terlalu cepat kalau mengkaitkan kasus Romy ini bisa menurunkan elektabilitas pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

"Itu kesimpulan yang terburu buru," ujarnya.

Karyono memberikan contoh ketika kasus Taufik Kurniawan (Wakil Ketua DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN)), dimana PAN sebagai partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Solahudin Uno, ketika ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Itu juga belum bisa dipastikan dapat mempengaruhi elektabilitas pasangan tersebut. Walaupun misalnya Ketua Umum PAN ditetapkan sebagai tersangka, menurut saya itu juga belum bisa dipastikan bisa mempengaruhi elektabilitas Prabowo-Sandi. Sehingga seandainya itu terjadi, itu hanya membentuk sentimen negatif atau citra negatif terhadap pasangan Prabowo-Sandi," katanya.

Dia juga menjelaskan, kenapa peristiwa itu tidak mempengaruhi elektabilitas secara langsung. Karena masing-masing kandidat sudah mempunyai segmen pemilih masing-masing.

"Masing-masing pemilih sudah memiliki berbagai pertimbangan kedua pasangan. Sehingga yang berpengaruh secara langsung adalah pribadi dan berimbas pada partainya PPP.

"Yang kena dampak langsung adalah Romy sendiri sebagai Ketua Umum PPP dan juga terinfiltrasi kepada partainya," ujarnya.

Karyono juga menyampaikan pesan dalam konteks kasus ini, agar Presiden Jokowi lebih baik memberikan statemen terkait penangkapan Ketum PPP. Seperti yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Jokowi ketika terjadi kasus penangkapan Ketua DPR RI, Setya Novanto.

"Dimana Pak Jokowi tegas pada saat itu, tidak mengintervensi KPK terhadap KPK, dan bahkan mendorong KPK menegakkan hukum, begitu juga dalam kasus-kasus lain," ujarnya.

Begitupun, penting dilakukan oleh PPP agar mengeluarkan pernyataan yang tegas dalam kasus ini.

"PPP bisa mengeluarkan pernyataan yang tegas bahwa kasus Romy ini diserahkan pada mekanisme hukum, tidak akan mengintervensi. Bahkan semestinya PPP secara resmi dengan kasus Romy ini, bisa membuat pernyataan tegas agar seluruh kader kader PPP menjauhi Korupsi dan menjalankan tobatan nasuha. Karena pernyataan itu penting sekali untuk menyatakan komitmen kuat PPP terhadap pemberantasan korupsi," pungkasnya.(bh/amp)



 

 
   Berita Terkait > Romahurmuziy
 
  IPI: Kasus OTT Ketum PPP Romahurmuziy Tidak Berdampak pada Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin
  Ketum PPP Romahurmuziy Diperiksa KPK Kasus Suap Dana Perimbangan Daerah
  SBY Peringatkan Romahurmuziy dan Ngabalin
  MA Kabulkan Gugatan Kubu Romi, Ketum PPP Romahurmuziy Ajak Gabung Djan Faridz
 
ads

  Berita Utama
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

 

  Berita Terkini
 
Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN

MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

BW Sindir Mafhud MD Soal Masalah NIK dan DPT Pilpres 2019

Krisis Teluk: AS Meluncurkan Serangan Siber terhadap Sistem Senjata Iran

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2