Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Kasus Apartemen
IPW Pertanyakan Pengerahan Polisi Terkait Kasus Sewa Menyewa Apartemen
2018-01-28 16:57:47
 

ILustrasi. Presedium Indoesia Police Watch (IPW), Neta S Pane .(Foto: dok.BH)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presidium Indonesia Police Wacth (IPW) Neta S. Pane mengatakan polisi jangan memperlakukan seseorang dengan cara yang seolah-olah mau menangkap teroris, dalam perkara sewa menyewa apartemen.

"Sebaiknya tidak perlu berlebihan seperti itu, jangan hanya karena persoalan sewa menyewa kok seseorang sudah diperlakukan seperti mau menangkap teroris," ujar Neta kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (27/1).

Neta menjelaskan, tugas dan tanggung jawab polisi adalah melindungi keamanan masyarakat dan menjaga ketertiban yang sesuai dengan Undang-Undang.

"Polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat seharusnya bisa berlaku bijak kepada kedua belah pihak, Kapolda sudah harus menegur Dir Krimum," beber Neta.

Dia mempertanyakan, apakah Kapolda Metro Jaya mengetahui pengerahan puluhan anggotanya untuk mengurusi kasus sewa menyewa apartemen di kawasan SCBD. "Kapolda tahu nggak anggotanya dikerahkan," pungkas Neta.

Sementara itu salah seorang Security yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku kaget.  "Saya juga tidak paham, dan tidak mau melibatkan diri. Tidak mau membelok kesana dan kesini. Kami sih di tengah saja, waktu peristiwa itu saya tidak bisa apa-apa. Mereka lewat ground, sekitar jam setengah sebelas siang. Saya disampaikan ada grudukan dari polisi, Kombes saja ada empat orang," ungkapnya.

Staf pengelola dari pihak manajemen Apartemen OPP, Mutia mengakui ada persoalan sewa menyewa, dimana pemilik apartemen atas nama PT Pijar Cahaya Mulia dengan Tedy penyewa.

"Kita tidak berpihak siapa-siapa, kita mengelola saja, cuman karena ini ada sengketa. Tapi kita tidak pasrah  (saat penggerebekan) tapi kita juga sudah berupaya agar penghuni nyaman, dan menjadi fasilitator jika ada persoalan. Surat-surat perintah dari kepolisian saja, tidak ada surat dari pengadilan," tutur Mutia.(bh/db)



 

 
   Berita Terkait > Kasus Apartemen
 
  Mr Kan: Warga Apartemen Harus Menuntut Hak-Hak Terzholimi, Jangan Seperti ATM
  Anggota Komisi III Terima Permohonan Perlindungan Hukum Kasus Apartemen
  IPW Pertanyakan Pengerahan Polisi Terkait Kasus Sewa Menyewa Apartemen
  Bentuk PPRS Baru Selesaikan Kisruh ITC Mangga Dua
  Kisruh Apartemen, DPR Tetap Berpegang pada Undang-undang
 
ads

  Berita Utama
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi

Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''

Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres

 

  Berita Terkini
 
Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Berdasarkan Petunjuk Darah di Mobil Nissan

PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis Meresmikan Portal Baru PMJNEWS.com

Amnesty International Cabut Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi

Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2