Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
    
Suriah
Ikatan Alumni Suriah Harap Pemilu Damai Tanpa Hoaks
2019-02-13 17:41:48
 

Ketua Ikatan Alumni Syam (Suriah) Indonesia (Alsyami), Ahmad Fathir Hambali ( Kiri).(Foto: BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Beredarnya informasi, kabar, berita bohong atau hoaks dinilai dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan di suatu negara. Seperti contoh, yang terjadi di salah satu negara Timur Tengah, Suriah.

"Jadi di Suriah menurut pengakuan dari rakyat Suriah sendiri, dari pemangku Suriah yaitu pemerintah secara resmi, konflik yang terjadi di Suriah itu 70 persen disebabkan oleh medsos (media sosial) yang mengabarkan hoaks atau kabar palsu," ujar Ketua Ikatan Alumni Syam (Suriah) Indonesia (Alsyami), Ahmad Fathir Hambali di Jakarta, Rabu (13/2).

Oleh karena itu, Fathir berharap masyarakat dapat cerdas menyikapi penyebaran hoaks, terutama jelang Pemilu 2019. Agar apa yang terjadi di Suriah, tak terjadi di Indonesia.

"Untuk itu kita mengimbau, Suriah kan hancur disebabkan 70 persen karena hoaks. Kita mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya pada jelang pemilu ini, jika ada orang yang memberikan kabar maka carilah dan telitilah kabar tersebut," kata dia.

Fathir mengingatkan agar kedamaian yang berlangsung saat ini di Indonesia dijaga. Terlebih di masa pemilu, di mana potensi perpecahan sesama anak bangsa begitu besar. Ia tak ingin kondisi Indonesia berakhir seperti Suriah yang dilanda perang akibat kepentingan kelompok.

Apabila terdapat perbedaan kala pesta demokrasi, ia berharap disikapi secara lumrah dan wajar. Fathir meminta perbedaan dinilai sebagai kondisi masyarakat untuk saling melengkapi, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa terjalin.

"Setelah mereka (rakyat Suriah) merasakan perang hampir 9 tahun ini, mereka menyesal kenapa kok dulu mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi, partai dan sebagainya, dan tidak mementingkan kepentingan negaranya dan kedamaian. Di Indonesia mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah sebelum terjadi kita harus bersyukur kita kan sekarang pergi ke mana saja nyaman bisa hidup tentram. Itu harus kita jaga dan pertahankan dan jangan sampai hanya kepentingan lima tahunan ini, kita melupakan nikmat kedamaian," pungkasnya.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?

Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

 

  Berita Terkini
 
Rekam Aksi Beringas Brimob Saat demo, Wartawan CNN Dianiaya

Korban Aksi 21/22 Mei, Anies Baswedan: Enam Orang Meninggal Dunia

FPI: Ada Pihak Ketiga Yang Ingin Mengadu Domba

Bawaslu Diimbau Beri Laporan Evaluasi

Fadli Zon Luncurkan Buku 'Strengthening The Indonesian Parliamentary Diplomacy'

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2