Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
KPK
Imbauan Penundaan Penetapan Tersangka, Ketua DPR: Itu Tergantung Pemerintah
2018-03-18 10:58:01
 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Imbauan pemerintah dan Polri agar KPK menunda pengumuman calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan itu tergantung pemerintah dan KPK.

"Imbauan itu belum ditetapkan atau diberlakukan. Jadi, kami DPR hanya menyaksikan dan melakukan penilaian manakala ada keputusan," tegas Bamsoet di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (15/3).

Menurut politisi Golkar itu, usulan dari Menkopolhukam dan Kapolri tersebut sudah bagus. Hanya saja, hal itu tergantung sikap dari pemerintah terkait fenomena banyaknya calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

Oleh karena itu kata Bamsoet, DPR masih ingin mengkaji dan mendengar aspirasi dari masyarakat terhadap dua usulan tersebut. "DPR mengembalikan kepada kebijakan pemerintah karena hal itu domainnya pemerintah dan KPK. DPR juga menyerahkan pada masyarakat, apakah himbauan itu baik atau tidak?" pungkasnya.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi. Wiranto beralasan agar pelaksanaan Pilkada serentak tidak terganggu.

Terkait hal tersebut, KPK sudah menyatakan sikap bahwa mereka menolak usulan dari Menkopolhukam Wiranto untuk menunda proses hukum calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi tersebut.(sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > KPK
 
  Tasdi Bupati Purbalingga Kader PDIP Kena OTT KPK
  Fadli Zon Minta KPK Usut Kasus Besar
  KPK Diharap Tidak Buat Pernyataan Berpotensi Gaduh
  Imbauan Penundaan Penetapan Tersangka, Ketua DPR: Itu Tergantung Pemerintah
  JATAM Dukung KPK Berantas Korupsi Jelang Pilkada agar Rakyat Tidak Salah Pilih
 
ads

  Berita Utama
APMI: Rizal Ramli Mampu Bawa Indonesia sebagai Kejayaan Negara Maritim

Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM

Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212

 

  Berita Terkini
 
Indonesia Kondusif, Ketua DPR Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi

Kemendagri Yakin Komjen Iriawan Mampu Menjaga Netralitas Pilgub Jabar

DPR Tetap Dukung Reformasi Dewan HAM PBB

Survei dan Simulasi, LSPI: Pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah Unggul 54,22 Persen

Tuduh Dewan HAM PBB 'Munafik', AS Hengkang dari Keanggotaan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2