Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Beras
Impor Beras Khianati Petani, Pemerintah Diminta Batalkan Permendag No 1 Th 2018
2018-01-16 08:19:21
 

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor, karena menyalahi atau bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016 tentang penugasan terhadap Perum Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI dengan jajaran Direski Perum Bulog, di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/1).

"Peraturan Menteri Perdagangan No.1 Tahun 2018 yang meminta perusahaan BUMN lain (PT. PPI) untuk melakukan impor beras, sangat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2016 yang telah mengamanahkan impor beras dilakukan oleh Perum Bulog untuk keperluan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu kami, Komisi IV meminta agar pemerintah membatalkan permendag tersebut," ujar Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo.

Tidak hanya itu, kebijakan pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan untuk impor beras asal Thailand dan Vietnam dinilai juga telah mengkhianati petani. Menurut Edhy, seharusnya Mendag tidak terburu-buru melakukan langkah impor. Terlebih dahulu harus melihat data, mengingat selama ini pemerintah memberikan banyak anggaran di bidang pertanian yang digunakan untuk menanam.

"Jika ada perbedaan persepsi, ya harus diluruskan, jangan tiba-tiba Impor. Jika 500 ribu ton beras saja sebagaimana yang diputuskan Menndag, daerah lain bisa lebih dari 500 ribu. Sumatera Selatan saja, surplus 1 juta. Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah, serta beberapa daerah lain juga dikatakan gubernurnya terjadi surplus beras. Bahkan bupati-bupati menolak masuknya beras impor. Di sini kami ingin katakan bahwa kami tidak anti impor, tapi jangan sampai kita impor disaat yang sama kita membunuh petani. Asosiasi menolak, petani komplain. Kita juga berikan anggaran petani untuk menanam. Mau dijadikan apa mereka?" paparnya.

Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini juga meyakini bahwa kebijakan impor tidak akan menurunkan harga beras di pasaran. Namun justru mematikan kehidupan petani yang sudah berbulan-bulan menanam padi lewat anggaran yang sudah pemerintah berikan.

"Hari ini kita menyuruh mereka menanam, di sisi lain kita mematikan petani, sangat memprihatinkan," tandasnya.

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo juga menilai langkah pemerintah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand menimbulkan banyak kejanggalan.

"Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. Alasannya klasik, untuk mengamankan kebutuhan pangan dan hajat perut rakyat, serta menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Namun buat saya langkah pemerintah ini menimbulkan banyak kejanggalan dan tanda Tanya," ujar Edhy.

Dijelaskannya, kejanggalan tersebut dikarenakan kondisi pangan kita yang terbilang stabil. Pasalnya, Menteri Pertanian pernah mengatakan tidak akan melakukan impor beras setidaknya hingga pertengahan 2018 karena produksinya mencukupi. Selain itu, pemerintah juga memiliki serapan beras 8-9 ribu ton per hari. Bahkan di beberapa daerah mengalami surplus beras. Sehingga menurut Edhy, kebijakan Impor beras adalah bentuk mengkhianati petani kita sendiri.

"Saat musim kemarau beberapa waktu lalu pemerintah berani tidak melakukan impor beras. Namun kenapa di saat kondisi iklim sedang normal seperti sekarang ini malah melakukan impor beras besar-besaran? Ada apa di balik semua ini?," tanyanya.

Pada tahun 2015, lanjut Edhy, pemerintah pernah melakukan impor beras. Saat ini, anggaran yang dimiliki pemerintah untuk sektor pertanian jauh lebih besar dari sebelumnya. Seharusnya dengan meningkatnya anggaran, pemerintah punya kemampuan menjaga ketersediaan pangan tanpa melakukan impor. Dengan demikian menurutnya, penambahan anggaran tidak mengubah hasil pencapaian karena masih melakukan impor beras.

Tidak hanya itu, kejanggalan lain juga terlihat dari penunjukan BUMN lain untuk persoalan impor kali ini. Selama ini, persoalan beras selalu ditangani oleh Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Tetapi impor kali ini pemerintah malah menunjuk BUMN bernama Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Padahal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018, persoalan seperti ini menjadi domain Bulog.

"Apakah PPI memiliki infrastruktur yang lebih memadai dari Bulog? Apakah PPI lebih mengerti persoalan beras daripada Bulog? Atau ada kepentingan lain dibalik semua ini?," tandas politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini.

Edhy juga mengingatkan janji kampanye pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan swasembada pangan. Ketika itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa "Lahan sawah begitu luas, kok beras masih impor?". Namun sudah tiga tahun lebih pemerintahan ini berlangsung, namun wacana dan janji politik itu tidak kunjung terbukti. Padahal anggaran yang dialokasikan untuk pertanian hampir dua kali lipat lebih tinggi dari pemerintahan sebelumnya.

"Kita berhak menagih janji mereka untuk mewujudkan swasembada pangan, demi memakmurkan petani kita dan mewujudkan kedaulatan pangan," tegas Edhy.(ayu/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM

Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212

Kapolri: Secara Umum Arus Mudik Sekarang Sudah Lancar dan Jauh Lebih Baik

 

  Berita Terkini
 
Ketua DPR Meminta Petugas Terus Mencari Korban KM Sinar Bangun

Ketum PKPI: Pentingnya Peran Pemuda dalam Membangun Bangsa

Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM

Survei LSI Menangkan Pasangan No 3 Isran Noor - Hadi Mulyadi Pilgub Kaltim 2018

Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2