Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Rohingya
Indonesia Dituntut Ambil Peran Tuntaskan Genosida Rohingya
2017-12-27 15:35:26
 

Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia Major General Asmar Kabir dan Indonesian Humanitarian Alliance di Gedung DPR RI, Senayan.(Foto: Arif/Andri)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pelaksana Tugas Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan diperlukan kekuatan politik (political will) untuk menyelesaikan kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Karena itu, dibutuhkan peran negara-negara Asean termasuk Indonesia sebagai negara pemimpin di kawasan.

"Salah satu yang ditunggu adalah peran Indonesia. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dan juga leader di Asean, saya kira harus betul-betul serius menanggapi persoalan ini," ungkap Fadli di ruang kerjanya.

Sepulangnya dari kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh, Fadli menerima kunjungan Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia Major General Asmar Kabir dan Indonesian Humanitarian Alliance di Gedung DPR RI, Senayan, Jumat (22/12) lalu.

Dirinya menyayangkan, ASEAN belum berfungsi dengan baik dalam menangani kasus Rohingya. Bahkan, Asean dinilai cenderung menutup mata karena adanya sistem konsensus.

Menurutnya, Indonesia sebagai pemimpin di Asean harus mampu memainkan perannya dalam melakukan diplomasi terkait penyelesaian konflik Rohingya secara permanen.

"Kita harap pemerintah bisa terus mengupayakan suatu usaha diplomatik di wilayah Asia Tenggara. Kita tahu bahwa sampai sejauh ini Asean tidak berfungsi dengan baik, di dalam menangani persoalan Rohingya. Sangat disayangkan, karena ini terjadi di depan mata kita," papar Fadli.

Politisi dari F-Gerindra ini mengingatkan, MoU antara Bangladesh dengan Myanmar untuk pengembalian pengungsi Rohingya (repatriasi) bisa dilaksanakan dan diawasi dari lembaga-lembaga independen untuk menjamin pemerintah Myanmar memberikan keamanan etnis Rohingya.

"Ini sudah menjadi suatu masalah dunia karena Bangladesh menerima lebih dari 1 juta pengungsi dan masih akan terus bertambah. Ironinya, 500.000 diantaranya adalah anak-anak dan 30.000 anak sudah menjadi yatim piatu, sehingga ini menjadi masalah bermasalah," sambungnya.

Politisi dari dapil Jabar V ini menuturkan, saat ini para pengungsi yang berada di Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh membutuhkan perhatian khusus karena maraknya pengungsi terjangkit wabah penyakit (epidemi).

Diketahui, lokasi pengungsian Cox's Bazar mencapai 3.000 hektare dan menjadi tempat pengungsi terluas di dunia. Dari pantauan di lokasi ada beberapa organisasi kemanusiaan Indonesia yang sudah turut aktif berperan memberikan bantuan mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indonesian Humanitarian Alliance (IHA) dan Aksi Cepat Tanggap Indonesia (ACT).(ann/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Rohingya
 
  Indonesia Dituntut Ambil Peran Tuntaskan Genosida Rohingya
  Sekitar 6.700 Muslim Rohingya Tewas dalam Sebulan, kata MSF
  BKSAP Sesalkan KTT ASEAN Tidak Bahas Rohingya
  Protes ke Aung San Suu Kyi, Bob Geldof Kembalikan Penghargaan
  DK PBB Tuntut Myanmar Akhiri Kekerasan Terhadap Rohingya
 
ads

  Berita Utama
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'

Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah

Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik

Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing

 

  Berita Terkini
 
Berikut Tanggapan Ketum 'Aisyiyah Mengenai Dinamika Politik Pilkada 2018

Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'

PBB Riau Resmi Mendukung Pasangan Firdaus-Rusli Menjadi Gubernur

Hasil Munaslub Tunjuk Daryatmo Sebagai Ketum Hanura

Developer Proyek Reklamasi Polisikan Konsumen

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2