Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Suriah
Indonesia Dukung Pemerintahan Suriah yang Sah
2018-09-13 17:36:50
 

Anggota BKSAP DPR RI Taufiqulhadi memberikan keterangan saat acara pertemuan bilateral dengan delegasi Suriah di sela-sela The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) di Bali, Kamis (13/9).(Foto : Kresno/Rni)
 
BALI, Berita HUKUM - Suriah menilai Indonesia adalah negara yang sangat penting dalam percaturan politik dunia. Oleh karenanya, Suriah selalu berupaya untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Anggota DPR RI Taufiqulhadi mengatakan, pertemuan bilateral antara DPR RI dengan delegasi Suriah merupakan sebuah pertemuan yang penting, dan Indonesia akan berkomitmen mendukung pemerintahan Suriah yang sah, sesuai sistem politik luar negeri Indonesia.

"Mereka ingin menjelaskan mengenai perkembangan situasi negaranya pada saat ini. Mereka juga ingin memberitahukan, apabila ada elemen-elemen tertentu di dalam sebuah negara tidak diselesaikan, maka akan berakibat masalah ke depannya. Pesan itulah yang ingin disampaikan oleh delegasi Suriah," ucapnya dalam pertemuan bilateral dengan delegasi Suriah di sela-sela The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) di Bali, Kamis (13/9).

Taufiq, sapaan akrabnya itu menyatakan, sikap setuju bahwa persoalan-persoalan penafsiran terhadap agama yang bersifat sepihak itu, memang harus diselesaikan. Menurutnya, di Indonesia tidak boleh ada kaum yang merasa dirinya paling benar, di dalam konteks beragama, sehingga kerap menyalahkan pihak lain. Hal itu juga yang terjadi di Suriah.

"Kita ingin menegaskan kepada Suriah bahwa Pemerintah Indonesia selalu mendukung pemerintahan yang sah. Sebab itu, adalah sistem politik luar negeri kita. Oleh karenanya, tidak dibenarkan kalau politik luar negeri kita mendukung kaum pemberontak. Karena kalau hal itu terjadi, maka akan menjadi preseden buruk," ujarnya.

Ditegaskan politisi Partai NasDem itu, Indonesia selalu komitmen kepada pemerintahan yang sah, termasuk kepada Suriah. Taufiq menyampaikan bahwa Indonesia mendukung pemerintah Suriah untuk dapat menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapinya.

Terkait harapan dibentuknya Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Suriah, Taufiq mengatakan akan membicarakannya secara luas kepada Pimpinan DPR RI, usai dilakukannya pertemuan dengan Parlemen Suriah tersebut.

"Kemungkinan bisa terbentuk. Sebab sampai sekarang memang belum terbentuk Grup Kerja Sama Bilateral antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Suriah. Progres kerja sama secara ekonomi, khususnya dalam bidang perdagangan antara Indonesia dengan Suriah juga masih tetap berjalan hingga saat ini. Di Suriah sendiri masih didatangi produk-produk Indonesia, seperti produk bulu mata buatan Wonosobo," tutur Taufiq.

Selain itu, lanjutnya, di negara Suriah juga masih banyak tenaga kerja yang berasal dari Indonesia. "Kita sudah mempunyai Kedutaan Besar di Suriah, dengan demikian jelas bahwa kita mendukung pemerintahan yang sah dalam garis kebijakan politik luar negeri kita," pungkas politisi dapil Jawa Timur itu.(dep/sf/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait > Suriah
 
  Militer Israel Lancarkan Serangan terhadap Pasukan Iran di Suriah
  Konflik Suriah: Sejauh Mana Kesepakatan AS dan Turki Melindungi Pasukan Kurdi?
  Indonesia Dukung Pemerintahan Suriah yang Sah
  Dubes Rusia: Perang Rusia-AS di Suriah, 'Kemungkinan yang Tak Dapat Dikesampingkan'
  Serangan Diduga Senjata Kimia di Suriah, Sedikitnya 70 Orang Tewas
 
ads

  Berita Utama
Said Didu: Sejak Awal Esemka Cuma Mobil Bohongan!

Abu Bakar Ba'asyir Tidak Bebas, BPN Prabowo-Sandi: Siapa Yang Sebar Hoax Jokowi Atau Yusril?

Update Banjir Sulawesi Selatan, BNPB Mencatat 8 Orang Meninggal, 4 Orang Hilang

Sandi Effect, Pembeda Pilpres 2019

 

  Berita Terkini
 
Menanggapi SE Sekda Lampung, Ketum SPRI: Pemda Seharusnya Tidak Melakukan Diskriminasi Anggaran

Said Didu: Sejak Awal Esemka Cuma Mobil Bohongan!

Abu Bakar Ba'asyir Tidak Bebas, BPN Prabowo-Sandi: Siapa Yang Sebar Hoax Jokowi Atau Yusril?

Update Banjir Sulawesi Selatan, BNPB Mencatat 8 Orang Meninggal, 4 Orang Hilang

Koordinator TPDI, Petrus Salestinus: SKB 3 Menteri Langgar Hukum dan HAM Para Aparatur Sipil Negara

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2