Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Suriah
Indonesia Dukung Pemerintahan Suriah yang Sah
2018-09-13 17:36:50
 

Anggota BKSAP DPR RI Taufiqulhadi memberikan keterangan saat acara pertemuan bilateral dengan delegasi Suriah di sela-sela The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) di Bali, Kamis (13/9).(Foto : Kresno/Rni)
 
BALI, Berita HUKUM - Suriah menilai Indonesia adalah negara yang sangat penting dalam percaturan politik dunia. Oleh karenanya, Suriah selalu berupaya untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Anggota DPR RI Taufiqulhadi mengatakan, pertemuan bilateral antara DPR RI dengan delegasi Suriah merupakan sebuah pertemuan yang penting, dan Indonesia akan berkomitmen mendukung pemerintahan Suriah yang sah, sesuai sistem politik luar negeri Indonesia.

"Mereka ingin menjelaskan mengenai perkembangan situasi negaranya pada saat ini. Mereka juga ingin memberitahukan, apabila ada elemen-elemen tertentu di dalam sebuah negara tidak diselesaikan, maka akan berakibat masalah ke depannya. Pesan itulah yang ingin disampaikan oleh delegasi Suriah," ucapnya dalam pertemuan bilateral dengan delegasi Suriah di sela-sela The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) di Bali, Kamis (13/9).

Taufiq, sapaan akrabnya itu menyatakan, sikap setuju bahwa persoalan-persoalan penafsiran terhadap agama yang bersifat sepihak itu, memang harus diselesaikan. Menurutnya, di Indonesia tidak boleh ada kaum yang merasa dirinya paling benar, di dalam konteks beragama, sehingga kerap menyalahkan pihak lain. Hal itu juga yang terjadi di Suriah.

"Kita ingin menegaskan kepada Suriah bahwa Pemerintah Indonesia selalu mendukung pemerintahan yang sah. Sebab itu, adalah sistem politik luar negeri kita. Oleh karenanya, tidak dibenarkan kalau politik luar negeri kita mendukung kaum pemberontak. Karena kalau hal itu terjadi, maka akan menjadi preseden buruk," ujarnya.

Ditegaskan politisi Partai NasDem itu, Indonesia selalu komitmen kepada pemerintahan yang sah, termasuk kepada Suriah. Taufiq menyampaikan bahwa Indonesia mendukung pemerintah Suriah untuk dapat menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapinya.

Terkait harapan dibentuknya Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Suriah, Taufiq mengatakan akan membicarakannya secara luas kepada Pimpinan DPR RI, usai dilakukannya pertemuan dengan Parlemen Suriah tersebut.

"Kemungkinan bisa terbentuk. Sebab sampai sekarang memang belum terbentuk Grup Kerja Sama Bilateral antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Suriah. Progres kerja sama secara ekonomi, khususnya dalam bidang perdagangan antara Indonesia dengan Suriah juga masih tetap berjalan hingga saat ini. Di Suriah sendiri masih didatangi produk-produk Indonesia, seperti produk bulu mata buatan Wonosobo," tutur Taufiq.

Selain itu, lanjutnya, di negara Suriah juga masih banyak tenaga kerja yang berasal dari Indonesia. "Kita sudah mempunyai Kedutaan Besar di Suriah, dengan demikian jelas bahwa kita mendukung pemerintahan yang sah dalam garis kebijakan politik luar negeri kita," pungkas politisi dapil Jawa Timur itu.(dep/sf/DPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait > Suriah
 
  Konflik Suriah: Turki dan Rusia Sepakat Umumkan Gencatan Senjata 'Bersejarah'
  Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Bersumpah Melanjutkan Operasi Militer di Suriah Utara
  Serangan Turki di Suriah, Jumlah Korban Meninggal dan Pengungsi Melonjak
  Erdogan: Pasukan Turki Lancarkan Serangan di Suriah untuk Dirikan 'Zona Aman'
  Ikatan Alumni Suriah Harap Pemilu Damai Tanpa Hoaks
 
ads1

  Berita Utama
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan

Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua

PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

 

ads2

  Berita Terkini
 
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel

Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae

TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang

RUU Perampasan Aset Sangat Penting sebagai Instrument Hukum 'Palu Godam' Pemberantasan Korupsi

Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2